Page 27 - MAJALAH 165
P. 27
Legislasi
36.000rb orang. Sebagian besar
tergabung dalam Ikatan Peksos
Indonesia (IPSPI), sisanya bekerja
di LSM domestik maupun asing.
Untuk semakin mengembangkan
pekerja sosial yang profesional
dalam RUU mengatur kompetensi
seseorang untuk menjadi pekerja
sosial.
“Selain memberikan legitimasi,
dengan adanya RUU ini maka
pekerja sosial akan diatur secara
profesional melalui proses
WIVXMǻOEWM EXEY YNM OSQTIXIRWM
Untuk menjadi pekerja sosial, harus
sarjana bidang ilmu kesejahteraan
sosial ataupun sarjana bidang ilmu
sosial lain dengan syarat lulus uji
kompetensi. Uji kompetensi ini
diselengggarakan oleh perguruan
tinggi bekerja sama dengan
organisasi pekerja sosial,” jelas
warga negara asing. meningkatkan kualitas standar legislator dapil Banten itu.
Kelima, hak dan kewajiban kehidupan secara adil dan merata,” Jadi, untuk melakukan praktik
pekerja sosial. Keenam, organisasi harapnya. pekerjaan sosial, seseorang
pekerja sosial sebagai wadah harus lulus uji kompetensi
pekerja sosial. Ketujuh, tugas dan Menuju Peksos Profesional yang bersifat nasional. Syarat
wewenang Pemerintah Pusat QIPEPYM IVXMǻOEWM untuk dapat mengikuti Uji
dan Pemerintah Daerah dengan Ace memamparkan, saat Kompetensi meliputi; sarjana
tujuan untuk menjamin mutu dan ini pekerja sosial profesional di bidang kesejahteraan sosial
pelindungan masyarakat penerima Indonesia diperkirakan berjumlah atau sarjana terapan bidang
layanan praktik pekerjaan sosial. ilmu kesejahteraan sosial dari
“Regulasinya diharapkan dapat perguruan tinggi dalam ngeri
menjadi payung hukum untuk atau perguruan tinggi luar negeri
memperkuat profesi Peksos yang ijazahnya telah disetarakan;
baik secara akademisi maupun Profesi pekerja atau sarjana bidang ilmu sosiak
praktiknya,” jelas Wakil Ketua sosial harus menjadi lulusan perguruan tinggi dalam
Komisi VIII DPR RI ini. negeri atau perguruan tinggi
Adapun, ruang lingkup garda terdepan luar negeri yang ijazahnya telah
praktik pekerjaan sosial tak guna meminimalisir disetarakan dan lulus pendidikan
hanya pelayanan, tetapi juga dan menanggulangi dan pelatihan kesejahteraan
pemberdayaan sosial dan sosial yang diselenggarakan
perlindungan sosial. Begitu pula berjamurnya kelompok oleh lembaga pendidikan dan
dengan klien praktik pekerjaan marjinal yang ada pelatihan yang telah diakreditasi.
sosial, tak hanya diperuntukan “Regulasinya diharapkan
individu, tetapi juga keluarga, di Indonesia. Peran dapat menjadi payung hukum
kelompok, komunitas, organisasi pekerja sosial jika untuk memperkuat profesi
dan masyarakat. Peksos baik secara akademisi
“Penyelenggaraan dikembangkan maupun praktiknya,” jelasnya,
kesejahteraan sosial menjadi menjadi profesional seraya menegaskan bahwasanya
bagian integral dari pembangunan kehadiran RUU Peksos sangat
nasional sebagaimana diamanatkan bisa mengembalikan diperlukan, karena selama ini ada
konstitusi. Tujuannya, antara lain keberfungsian sosial ketidakpastian hukum dan jamianan
mengatasi berbagai masalah mereka. Dengan adanya dana RUU
yang muncul dalam upaya individu, kelompok, Peksos, maka status pekerja sosial
mendorong kesejahteraan sosial. atau masyarakat akan jelas termasuk jamian hukum,
Mulai kesejahteraan individu, tersebut sosial dan kesejahteran hidupnya
keluarga, kelompok, organisasi dan mampu menuntaskan masalah
hingga masyarakat agar mampu sosial di Indonesia. RNM/SF
165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27
