Page 25 - MAJALAH 165

Legislasi

menyerahkan persoalan itu Badan Pengatur Kegiatan Usaha dapat rapat Baleg, yakni pada
kepada pemerintah, apakah Hilir (BPH) Migas tidak diatur di tanggal 11 Juli 2018, 5 September
Pertamina atau lembaga BUMN dalamnya. Dan poin keenamnya, 2018, dan 10 September 2018.
baru. dalam mengimpor bahan bakar Selain itu, Baleg juga memberi
“Dalam poin kedua, kontrak minyak (BBM), penetapan kuota catatan agar penyempurnaan
kerja sama dalam Pasal 13 RUU impor BBM dikonsultasikan kepada RUU Migas memperhatikan aspek
Migas dilakukan dalam tiga BPH Migas yang tertuangkan perlindungan lingkungan hidup
bentuk, yaitu kontrak pembagian dalam Pasal 48. sebagai dampak dari sisa limbah
hasil berdasarkan pruduksi bruto Sementara itu, di poin migas.
atau gross split, kontrak bagi hasil ketujuh, dikatakan bahwa dalam Seiring terbitnya UU Migas,
produksi atau production sharing menetapkan jumlah kuota impor maka posisi lembaga SKK Migas
contract (PSC), atau bentuk lain minyak bumi, pemerintah pusat akan dibubarkan. Fungsi SKK Migas
yang menguntungkan negara. Pada berkonsultasi dengan DPR. Ini melekat pada badan khusus migas
draft awalnya belum memasukkan diatur dalam Pasal 54. “Poin yang akan berkontrak dengan
kontrak gross split sebagai salah kedelapan, terdapat klausul investor, dalam hal ini Kontraktor
satu pilihan kontrak,” penegasan prioritas bahwa seluruh Kontrak Kerja Sama (KKKS). DEP/SF
jelasnya.
Di poin ketiga,
lanjut Supratman,
ada penambahan dua
syarat yang harus
dimuat dalam kontrak
kerja sama tertuang
dalam Pasal 13 ayat
9 huruf c dan huruf
d. Syarat pertama
yaitu evaluasi kontrak
kerja sama untuk
menjaga penerimaan
negara apabila terjadi
perubahan harga migas
di pasar dunia. Syarat
kedua, yaitu ketika
pejabat badan khusus
membuat kontrak
kerja sama yang tidak
menguntungkan negara
maka kontrak dapat
ditinjau ulang.
“Poin keempat,
badan khusus,
BUMN, perusahaan
swasta nasional,
perusahaan swasta
asing, dan koperasi
yang mengusahakan
wilayah kerja (WK)
memberikan hak kelola produksi migas dialokasikan untuk Rendahnya investasi
kepada BUMD sebesar 10 % dalam memenuhi kebutuhan dalam
tiga bentuk: hibah, pembagian negeri. Ketentuan ini tertuang di sektor migas
keuntungan, dan bentuk lain. Hal dalam Pasal 53 dan 56 ayat 1. dalam beberapa
ini tertuang dalam Pasal 16,” papar Selanjutnya poin yang Kesembilan, tahun terakhir dinilai
legislator Partai Gerindra itu. dalam menetapkan kuota impor
Disebutkannya, pada poin gas bumi, pemerintah pusat oleh beberapa pihak
kelima, Dewan sepakat badan juga berkonsultasi dengan DPR,” sebagai akibat tidak
khusus migas tetap diatur dalam tuturnya.
RUU Migas. Ini dimuat dalam Seperti diketahui, sembilan poin jelasnya payung hukum
Pasal 48 sampai 51. Di draft awal, tersebut telah dibahas dalam tiga di dunia migas
Komisi Energi DPR mengusulkan pertemuan intensif dan mendalam

165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25