Page 20 - MAJALAH 165

Pengawasan

Sudah Saatnya

Indonesia Benahi Sistem

Manajemen Bencana

Rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam waktu relatif
berdekatan ini, harus segera dilakukan pendalaman khusus dari pemerintah terutama
dalam segi penanganan dan antisipasi bencana. Sistem manajemen penanganan
bencana tersebut harus segera dibenahi secepatnya, mengingat posisi Indonesia
terletak pada gugusan gunung api dunia atau biasa disebut ŹĞĻďƐŇüƐĀŹå.

ecara umum, Indonesia kami, pernyataan serupa juga “Dari jumlah itu, sembilan unit
memang memiliki sudah pernah diungkapkan BNPB dimiliki oleh Indonesia, 10 unit
potensi gawat darurat pada tahun 2016, setelah gempa milik Jerman, satu unit Malaysia,
bencana. Namun, hingga 7,8 skala richter mengguncang dan dua unit milik Amerika Serikat.
S saat ini manajemen Kepulauan Mentawai,” tandas Fary. Sayangnya semua alat itu tidak
kebencanaan dan upaya untuk Legislator Partai Gerindra ini berfungsi. Situasi yang sangat
mengurangi frekuensi dan mengemukakan, ketika BNPB ironis, mengingat Indonesia di
besarnya bencana serta korban masih berbicara hal yang sama, posisi rawan tsunami,” tegasnya.
jiwa, masih sering dipertanyakan menjadi pertanyaan apa yang Selain itu, Anggota Komisi
realisasinya. Selain itu, minimnya dilakukan pemerintah selama ini V DPR RI Hamka Baco Kady
pengadaan pendidikan bencana untuk mengantisipasi bencana mempertanyakan hal lain, seperti
juga menjadi faktor keterlambatan tsunami. Pada 2016, berdasarkan koordinasi yang dilakukan
sistem manajemen bencana di data yang dimiliki BNPB, ada 22 Badan Nasional Pencarian dan
Indonesia. buoy yang tersebar di seluruh Pertolongan atau Badan Search
Seperti yang diungkapkan wilayah Indonesia dari Aceh and Rescue Nasional (Basarnas)
oleh Ketua Komisi V DPR RI hingga Papua. dalam penanganan bencana
Fary Djemi Francis misalnya,
ia mempertanyakan tidak
berfungsinya alat deteksi tsunami
(tsunami buoy) atas terjadinya
gempa bermagnitudo 7,4 Skala
Richter (SR) yang mengguncang
Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi
Tengah, sehingga memicu
gelombang tsunami hingga 5
meter.
Fary menambahkan, sebagai
mitra kerja Badan Meteorologi,
0PMQEXSPSKM HER ,ISǻWMOE '20,
Komisi V DPR RI menemukan
tidak berfungsinya alat deteksi
tsunami tersebut bukan kali
pertama. Bahkan, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
menyebut alat deteksi tsunami FOTO : JAKA/IW
Indonesia sudah tak beroperasi
sejak 2012. “Berdasarkan catatan
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis

20 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018