Page 22 - MAJALAH 165

Pengawasan

Berbagi Tanggung Jawab

Sembuhkan Defisit

BPJS Kesehatan

Rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri
Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN beberapa waktu lalu, BPJS
0IWILEXER QIPETSVOER WEEX MRM HIǻWMX EVYW OEW QIRGETEM 7T XVMPMYR )IRKER VMRGMER
rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4
triliun. Jumlah ini naik dari selisih kekurangan antara klaim dan pendapatan sebesar Rp
9,75 triliun akhir 2017 lalu.

etua Komisi IX DPR RI Dede
Yusuf M. Efendi menyarankan
kepada pemerintah agar
K tidak setengah-setengah
QIRKEXEWM QEWEPEL HIǻWMX MRM Ƹ E]E
lihat semangat kawan-kawan di sini
adalah selain menyelamatkan BPJS
Kesehatan, tentunya juga harus ada
rencana bailout yang benar-benar
serius. Karena kalau hanya dengan
Rp 5 triliun, tentu mungkin setelah
Desember kita kejang-kejang lagi.
Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan
tanggung-tanggung,” papar Dede
Pertengahan September 2018. FOTO : ANDRI/IW
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris
QIQETEVOER TIR]IFEF HIǻWMX HERE Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf
jaminan sosial karena kondisi besaran
iuran biaya per orang per bulan lebih Cadangan Program Jaminan didaftarkan pemerintah daerah selalu
besar dibanding premi per orang per Kesehatan Nasional. QIRKEPEQM HIǻWMX )M XELYR
bulan. Penyebab lainnya menurut Aturan ini diterbitkan sebagai peserta yang didaftarkan pemda
Fachmi, terjadi perubahan morbiditas panduan dalam rangka menutup FIVOSRXVMFYWM XIVLEHET HIǻWMX '5/
penduduk Indonesia. Besarnya biaya HIǻWMX STIVEWMSREP 'EHER Kesehatan sebesar Rp 1,45 triliun,
pelayanan kesehatan disebabkan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di tahun 2015 berkontribusi sebesar
ERXEVE PEMR TVSǻX QSVFMHMXEW TIRHYHYO Kesehatan. Dana talangan ini berasal Rp 1,68 triliun, 2016 berkontribusi
yang banyak menderita penyakit dari pos Bendahara Umum Negara sebesar Rp 1,22 triliun dan tahun 2017
kronis. (BUN) pada APBN 2018. Namun berkontribusi sebesar Rp 1,68 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian menurut Dede, jika pemerintah hanya Pemerintah pun tak mau lambat
Keuangan tengah mempersiapkan memberikan dana talangan sebesar QIRKEXEWM HIǻWMX TEHE ITXIQFIV
dana talangan alias bailout untuk Rp 5 triliun masih belum cukup. 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
QIRKEXEWM HIǻWMX '5/ 0IWILEXER Berdasarkan data BPJS Kesehatan, telah meneken Peraturan Presiden
Kemenkeu telah menerbitkan beberapa pemerintah daerah tidak 5IVTVIW YRXYO QIRKEXEWM HIǻWMX
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) rutin membayar iuran dan cenderung keuangan di BPJS Kesehatan. Salah
Nomor 113/PMK.02/2018 tentang mendaftarkan penduduk yang satu isi dari Perpres tersebut ialah
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, memiliki penyakit risiko tinggi. Hal itu menggunakan pajak rokok yang
dan Pertanggungjawaban Dana menyebabkan segmen peserta yang sebelumnya menjadi hak daerah,

22 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018