Page 24 - MAJALAH 165

Legislasi

Penyelesaian RUU Migas

Tarik Minat Investasi

Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) diharapkan mampu
mendorong iklim kondusif yang akan membuat posisi Indonesia di level global menjadi
lebih kompetitif. Sehingga kedepannya dapat menarik minat investasi baru maupun
peningkatan investasi yang sudah ada dari pelaku industri hulu migas.

ndustri migas nasional kini Rakyat (DPR) telah menyepakati organisasi, misalnya, akan
tengah menghadapi gejolak Rancangan Undang-Undang mengikuti ketentuan BUMN.
harga minyak dunia yang Minyak dan Gas Bumi (RUU Namun kekhususan badan usaha
Imengganggu biaya produksi. Migas) menjadi Usul Inisitaif DPR. migas yang tidak bertentangan
Terlebih lagi, industri migas Ada sembilan poin penting yang dengan UU BUMN tetap
khususnya sektor hulu kerap termaktub dalam aturan ini, dan dipertahankan seperti penetuan
diindikasikan adanya praktik salah satu yang dianggap krusial direktur utama yang perlu
QEǻE QMKEW HER MRIJIWMIRWM FME]E adalah mengenai posisi badan konsultasi dengan DPR,” kata
operasional. usaha khusus migas. Supratman kepada Parlementaria,
Rendahnya investasi di sektor Dengan persetujuan 10 fraksi baru-baru ini.
migas dalam beberapa tahun tersebut maka harmonisasi RUU Menurutnya, pada usulan
terakhir dinilai oleh beberapa Migas akan berlanjut ke tingkat awal, badan usaha khusus migas
pihak sebagai akibat tidak jelasnya berikutnya. Kesepuluh fraksi itu berada di bawah presiden.
Namun setelah
adalah Fraksi PDI Perjuangan,
migas.
payung hukum di dunia migas. adalah Fraksi PDI Perjuangan, Namun setelah
Golkar, PPP, Demokrat, PKS,
as menjadi
harmonisasi pada
Penyelesaian RUU Migas menjadi Golkar, PPP, Demokrat, PKS, harmonisasi pada
Nasdem, Gerindra, PAN,
suatu kebutuhan mendesak guna Nasdem, Gerindra, PAN, rapat panitia kerja,
rapat panitia kerja,
esak guna
mereka menetapkan
ayung
mengisi kekosongan payung Hanura, dan PKB. mereka menetapkan
Hanura, dan PKB.
posisinya mengikuti
mah
hukum setelah Mahkamah posisinya mengikuti
usus
ada
u
t
A
r B
n Kh
Konstitusi (MK) membatalkan Atur Badan Khusus UU BUMN. Adapun
UU BUMN. Adapun
talkan
M
g
i
terkait perusahaan
sejumlah ketentuan dalam UU Migasas terkait perusahaan
am UU
yang akan menjadi
tua Badan L
e
K
e
Migas. Ketua Badan Legislasi yang akan menjadi
islasi
g
(Baleg) DPR RI Supratman
su yang
badan khusus
Terdapat beberapa isu yang (Baleg) DPR RI Supratman badan khusus
Andi Agtas mengatakan
migas, ia
belum diatur dalam Undang- Andi Agtas mengatakan migas, ia
dang-
Undang. Seperti, tata cara bahwa dalam draf tersebut,
ara
bahwa dalam draf tersebut,
perpanjangan blok migas, Badan Usaha Khusus Migas
Badan Usaha Khusus Migas
as,
Participating Interest (PI), ), yang tertuang dalam
yang tertuang dalam
olding
Pasal 1 dan 43 sampai
Kelembagaan BUMN Holding Pasal 1 dan 43 sampai
47 disinkronkan
Migas, ataupun Gross Split, 47 disinkronkan
plit,
raturan
kebijakan berbentuk Peraturan dengan UU Nomor
dengan UU Nomor
Pemerintah (PP) atau Permen 19 Tahun 2003
19 Tahun 2003
ermen
ya Mineral
tentang Badan
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Badan
Usaha Milik
(ESDM). Usaha Milik
gi akibat
Ancaman krisis energi akibat Negara (BUMN).
Negara (BUMN).
“Status
tidak
turunnya produksi dan tidak “Status
angan baru
adanya penemuan cadangan baru dan
dan
juga menjadi alasan untuk segera
tuk segera
rsebut.
menyelesaikan RUU tersebut.
penurunan
Minimnya investasi dan penurunan
nasional
volume produksi migas nasional
bisa membuat Indonesia terjebak
a terjebak
kelanjutan.
dalam krisis energi berkelanjutan.
Saat ini, sebanyak 10 fraksi di
0 fraksi di
an
a
an
a
Perwakilan
Badan Legislasi Dewan Perwakilan
a
an
n
n
n
n
n
n
n
n
n
24 PARLEMENTARIA 165 XLVIII 2018