Page 21 - MAJALAH 165
P. 21
Pengawasan
gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulteng manajemen kebencanaan dapat
Sigi, dan Donggala, Sulteng. Ia telah dilakukan pemerintah diatasi di kemudian hari.
menilai, Basarnas seharusnya bisa dengan baik, sesuai skema yang
lebih mengorganisir pencarian dan diatur peraturan perundang-
penanganan korban bencana. undangan. Adanya tuduhan
“Menurut pikiran saya, bahwa penanganan gempa di
barangkali tidak ada koordinasi, NTB dilupakan itu dianggap tidak
apakah dari BNPB yang benar.
mengkoordinir atau Basarnas Pasalnya pembangunan
langsung melakukan tindakan- fasilitas dasar seperti sekolah dan
tindakan itu, atau bahkan tidak rumah hunian sementara (huntara)
ada koordinasi sama sekali,” sudah mulai dilakukan. Adanya
tanya Hamka saat Rapat Dengar pernyataan bahwa jaminan
Pendapat (RDP) terkait bencana hidup (jadup) belum diberikan
Palu, Sigi dan Donggala, di oleh Kementerian Sosial, dalam
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Undang-Undang (UU) diatur, jadup
beberapa waktu yang lalu. diberikan jika pengungsi telah
kembali ke rumah atau menempati
huntara.
“Jadi dalam masa tanggap
darurat ke masa rehabilitasi dan FOTO : ARIEF/IW
rekontruksi, pembiayaan jadup
belum bisa diberikan pemerintah
kepada para korban. Jangan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
sampai persepsi berlebihan
terhadap penanganan bencana, Perlu Pasal Kebencanaan
biarkan pemerintah bekerja keras Ketua DPR RI Bambang
sesuai ketentuan yang berlaku,” Soesatyo menilai usulan untuk
ungkapnya. memasukkan pasal kebencanaan
Sejauh ini, lanjut menjadi satu pasal tersendiri
Ace, koordinasi antara dalam Undang-Undang Dasar
penanggungjawab penanganan 1945 itu benar adanya. Menurutnya
gempa masih on the track. jika ada momentum untuk
Pemerintah dianggap masih melakukan amandemen, hal ini
mampu. Karena bencana
akan dilaksanakan.
FOTO : ARIEF/IW merupakan sesuatu yang besar yang terjadi dalam waktu
“Sejumlah bencana alam
tidak direncanakan, sehingga
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memerlukan semua pihak yang relatif berdekatan membuat
masyarakat menciptakan opini.
bekerja sama gotong royong
Legislator Fraksi Partai Golkar menanggulanginya. Jadi memang kalau ada peluang
DPR RI ini mengatakan, perlu ada “Tidak pada tempatnya untuk kita melakukan amandemen
evaluasi sampai sejauh mana para pihak mempersalahkan UUD 45, akan kita upayakan,” jelas
koordinasi kegiatan rescue yang pemerintah. Ayo semua pemangku Bamsoet, sapaan akrabnya, baru-
dilakukan oleh Basarnas. Jika kepentingan bersama masyarakat baru ini.
memang personel Basarnas tidak dampak bencana. Tidak bisa Menurut legislator Partai
mencukupi, Hamka menyarankan semua masalah diserahkan Golkar itu, hal tersebut memang
untuk berkoordinasi dengan kepada pemerintah,” tukas patut dipertimbangkan mengingat
pihak lain, termasuk BNPB. “Kalau legislator Partai Golkar ini dengan kerugian bencana alam yang
memang personelnya enggak menambahkan, ada keterlibatan terjadi di Indonesia bisa
cukup, katakan enggak cukup. relawan, masyarakat untuk sama- menyebabkan kerugian hingga
Supaya jangan Basarnas yang jadi sama membantu saudara-saudara triliunan rupiah.
sasaran,” tandas Hamka. sesama masyarakat Indonesia “Menurut saya patut
yang tertimpa musibah. dipertimbangkan karena fungsi
Penanganan Cukup Baik Dalam hal seperti inilah, negara, fungsi konstitusi adalah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR kemudian banyak muncul opini melindungi seluruh rakyat
RI Ace Hasan Syadzily menilai atau usulan agar DPR RI segera termasuk kedaulatannya,
penanganan bencana baik di membahas memperbaiki pasal- termasuk nyawanya dalam
Lombok, Provinsi Nusa Tenggara pasal mengenai kebencanaan. tanggung jawab negara,” tandas
Barat (NTB), maupun Palu, Hal ini dimaksudkan agar masalah Bamsoet. EPS/SF
165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 21
