Page 23 - MAJALAH 165
P. 23

Pengawasan




            kemudian dipotong dan dialihkan                                    pelayanan kesehatan yang layak,
            YRXYO QIREQFEP HIǻWMX '5/                                          namun di sisi lain anggaran untuk
            Kesehatan.                                                         memberikan pelayanan kesehatan
               Sebelumnya, 50 persen pajak                                     cekak. “Apa yang disebut bailout
            rokok itu dipakai untuk memperbaiki                                hari ini tuh Rp 4,993 triliun jauh dari
            infrastruktur dan menambah fasilitas                               kebutuhan. Kebutuhannya itu Rp 16,5
            RSUD hingga Puskesmas. Dalam                                       triliun. Kalau dikurangi carry over-nya
            aturan terbaru nantinya, 75 persen                                 itu kira-kira Rp 11 triliun,” ungkap Dede.
            dari 50 persen itu digunakan untuk                                    Di sisi lain Wakil Ketua Komisi
            QIRKEXEWM HIǻWMX '5/  0IWILEXER                                    IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
            Pada APBN 2018, total alokasi pajak                                mendesak pemerintah menaikkan
            rokok ke daerah mencapai Rp 14,52                                  besaran iuran program Jaminan
            triliun atau setara 10 persen dari                                 Kesehatan Nasional (JKN) BPJS
            pendapatan cukai rokok. Pajak rokok                                Kesehatan sebesar 30 persen untuk
            dipilih karena setiap daerah menerima                              seluruh kelas layanan, mengingat
            pendapatan itu. Jika memotong Dana                                 HIǻWMX ]ERK XIVYW HMEPEQM IOW 58
            Alokasi Umum (DAU) atau Dana                                     FOTO : ANDRI/IW  Askes (Persero) ini. Menurutnya
            Alokasi Khusus (DAK), dikhawatirkan                                OIREMOER MYVER HMTIVPYOER EKEV HIǻWMX
            akan menghambat pembangunan di    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh   keuangan BPJS Kesehatan pada
            daerah.                           Partaonan  Daulay                tahun ini bisa ditutup.
               Menanggapi kebijakan                                               Pasalnya, suntikan modal sebesar
            pemerintah tersebut, Dede         Komisi IX menyarankan, agar      Rp 4,993 triliun dan penggunaan
            mengungkapkan penggunaan cukai    para pemangku kepentingan        Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
            VSOSO YRXYO QIREQFEP HIǻWMX '5/    mengumpulkan seluruh ahli aktuaria   (DBH CHT) Rp 1,48 triliun, serta
            Kesehatan, sebenarnya bukanlah    dan ekonomi, guna memberikan     potensi penggunaan dana pajak
            murni ide dari pemerintah. Ada    solusi untuk atasi masalah ini. Dede   rokok sebesar Rp1,1 triliun, tidak
            peran Komisi IX DPR RI. “Setahun   menegaskan, hendaknya masalah   GYOYT YRXYO QIRYXYT HIǻWMX '5/
            yang lalu, kami di Komisi IX      jaminan kesehatan untuk rakyat   Kesehatan. “Bila ditotal seluruhnya
            sudah merekomendasikan, agar      jangan hanya dibebankan kepada   baru bisa menutup Rp 7,57 triliun
            menggunakan cukai rokok. Saya pun   BPJS Kesehatan saja, karena tanpa   EXEY    TIVWIR HEVM TSXIRWM HIǻWMX
            sudah diundang ke Wantimpres,     kerja sama para lembaga negara   Makanya, kenaikan iuran sangat perlu
            untuk menyampaikan konsep, dan    QEWEPEL HIǻWMX WYPMX HMEXEWM     tahun ini,” ujar Saleh.
            saya katakan konsepnya adalah untuk   Dede mengatakan, saat ini BPJS   Dia menjelaskan kenaikan iuran
            QIR]IPEQEXOER HIǻWMX MRM HIRKER   Kesehatan dibiarkan jungkir balik   sebesar 30 persen untuk masing-
            menggunakan cukai rokok,” ungkap   sendirian tanpa didukung oleh   masing kelas, iuran kelas I Rp80 ribu
            Dede.                             instrumen pemerintah yang lainnya.   per orang per bulan, kelas II Rp51
               Tidak hanya rokok, tapi juga   Padahal Kementerian Kesehatan,   ribu, dan kelas III Rp25.500. Mayoritas
            produk-produk lain yang memiliki   Dewan Jaminan Sosial Nasional   peserta kelas III merupakan peserta
            dampak buruk bagi kesehatan       (DJSN), dan Kementerian Keungan   Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau
            diambil pajaknya untuk biaya jaminan   bisa berbagi tanggung jawab dengan   masyarakat miskin. Peserta di kelas ini
            kesehatan. Jika pemerintah mampu   BPJS Kesehatan untuk mengatasi   diongkosi oleh negara melalui APBN.
            menginventarisir produk-produk    masalah pembiayaan kesehatan     Lebih dari separuh total peserta BPJS
            tersebut dan dimabil pajaknya,    ]ERK EGET OEPM HIǻWMX  -EVYW EHE   Kesehatan yang sebanyak 204,4
            diharapkan bisa membantu          solusi jangka panjang untuk      juta jiwa, atau sekitar 118 juta jiwa
            kekurangan pada biaya jaminan     QIR]IQFYLOER HIǻWMX TIQFME]ER    merupakan peserta PBI.
            kesehatan untuk rakyat.           jaminan kesehatan.                  Ini artinya, jika kenaikan dilakukan,
               “Jika perlu ada produk-produk    “Tentu Menteri Kesehatan, ada   pemerintah juga yang akan
            yang memang berdampak langsung    DJSN, Menteri Keuangan yang      merogoh kocek untuk membayar
            pada kesehatan. Kita bicara saja   menyiapkan pendanaanya, dan     iuran 118 juta jiwa peserta PBI.
            ada alkohol ada minuman dan       keempat ada IDI, ada ARSI, ada Persi.   Anggota Komisi IX DPR RI Irma
            makanan berlebih gula, karena itu   Saya kan sering dengar curhatanya   Suryani Chaniago menyampaikan
            kan menyumbang diabetes cukup     mereka kan, intinya seolah-olah BPJS   hal serupa. Menurutnya, kenaikan
            tinggi, lalu rokok, itu sebetulnya bisa   jalan sendirian. Saya ingin ini semua   iuran diperlukan bukan cuma karena
            dialihkan sebagaian untuk fungsi   integrated dong, berbagi tanggung   HIǻWMX  QIPEMROER EPEWER FIPYQ EHE
            kesehatan. Nah fungsi kesehatan itu   jawab,” ungkap Dede.         penyesuaian iuran sejak dua tahun
            bisa menjadi BPJS, untuk menutup    Legislator Partai Demokrat itu   terakhir. “Kalau menurut saya, itu
            dan menambal BPJS. Jadi artinya, jika   menilai persoalan yang dialami   setidaknya kelas III perlu naik jadi
            ini dilakukan, bagus,” papar Dede.  BPJS Kesehatan sangat dilematis.   Rp30-35 ribu per orang per bulan,” ujar
               Untuk solusi jangka panjang,   Masyarakat perlu mendapat        legislator Partai NasDem ini.   EKO/SF


                                                                               165 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28