Page 23 - MAJALAH 165
P. 23
Pengawasan
kemudian dipotong dan dialihkan pelayanan kesehatan yang layak,
YRXYO QIREQFEP HIǻWMX '5/ namun di sisi lain anggaran untuk
Kesehatan. memberikan pelayanan kesehatan
Sebelumnya, 50 persen pajak cekak. “Apa yang disebut bailout
rokok itu dipakai untuk memperbaiki hari ini tuh Rp 4,993 triliun jauh dari
infrastruktur dan menambah fasilitas kebutuhan. Kebutuhannya itu Rp 16,5
RSUD hingga Puskesmas. Dalam triliun. Kalau dikurangi carry over-nya
aturan terbaru nantinya, 75 persen itu kira-kira Rp 11 triliun,” ungkap Dede.
dari 50 persen itu digunakan untuk Di sisi lain Wakil Ketua Komisi
QIRKEXEWM HIǻWMX '5/ 0IWILEXER IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Pada APBN 2018, total alokasi pajak mendesak pemerintah menaikkan
rokok ke daerah mencapai Rp 14,52 besaran iuran program Jaminan
triliun atau setara 10 persen dari Kesehatan Nasional (JKN) BPJS
pendapatan cukai rokok. Pajak rokok Kesehatan sebesar 30 persen untuk
dipilih karena setiap daerah menerima seluruh kelas layanan, mengingat
pendapatan itu. Jika memotong Dana HIǻWMX ]ERK XIVYW HMEPEQM IOW 58
Alokasi Umum (DAU) atau Dana FOTO : ANDRI/IW Askes (Persero) ini. Menurutnya
Alokasi Khusus (DAK), dikhawatirkan OIREMOER MYVER HMTIVPYOER EKEV HIǻWMX
akan menghambat pembangunan di Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh keuangan BPJS Kesehatan pada
daerah. Partaonan Daulay tahun ini bisa ditutup.
Menanggapi kebijakan Pasalnya, suntikan modal sebesar
pemerintah tersebut, Dede Komisi IX menyarankan, agar Rp 4,993 triliun dan penggunaan
mengungkapkan penggunaan cukai para pemangku kepentingan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
VSOSO YRXYO QIREQFEP HIǻWMX '5/ mengumpulkan seluruh ahli aktuaria (DBH CHT) Rp 1,48 triliun, serta
Kesehatan, sebenarnya bukanlah dan ekonomi, guna memberikan potensi penggunaan dana pajak
murni ide dari pemerintah. Ada solusi untuk atasi masalah ini. Dede rokok sebesar Rp1,1 triliun, tidak
peran Komisi IX DPR RI. “Setahun menegaskan, hendaknya masalah GYOYT YRXYO QIRYXYT HIǻWMX '5/
yang lalu, kami di Komisi IX jaminan kesehatan untuk rakyat Kesehatan. “Bila ditotal seluruhnya
sudah merekomendasikan, agar jangan hanya dibebankan kepada baru bisa menutup Rp 7,57 triliun
menggunakan cukai rokok. Saya pun BPJS Kesehatan saja, karena tanpa EXEY TIVWIR HEVM TSXIRWM HIǻWMX
sudah diundang ke Wantimpres, kerja sama para lembaga negara Makanya, kenaikan iuran sangat perlu
untuk menyampaikan konsep, dan QEWEPEL HIǻWMX WYPMX HMEXEWM tahun ini,” ujar Saleh.
saya katakan konsepnya adalah untuk Dede mengatakan, saat ini BPJS Dia menjelaskan kenaikan iuran
QIR]IPEQEXOER HIǻWMX MRM HIRKER Kesehatan dibiarkan jungkir balik sebesar 30 persen untuk masing-
menggunakan cukai rokok,” ungkap sendirian tanpa didukung oleh masing kelas, iuran kelas I Rp80 ribu
Dede. instrumen pemerintah yang lainnya. per orang per bulan, kelas II Rp51
Tidak hanya rokok, tapi juga Padahal Kementerian Kesehatan, ribu, dan kelas III Rp25.500. Mayoritas
produk-produk lain yang memiliki Dewan Jaminan Sosial Nasional peserta kelas III merupakan peserta
dampak buruk bagi kesehatan (DJSN), dan Kementerian Keungan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau
diambil pajaknya untuk biaya jaminan bisa berbagi tanggung jawab dengan masyarakat miskin. Peserta di kelas ini
kesehatan. Jika pemerintah mampu BPJS Kesehatan untuk mengatasi diongkosi oleh negara melalui APBN.
menginventarisir produk-produk masalah pembiayaan kesehatan Lebih dari separuh total peserta BPJS
tersebut dan dimabil pajaknya, ]ERK EGET OEPM HIǻWMX -EVYW EHE Kesehatan yang sebanyak 204,4
diharapkan bisa membantu solusi jangka panjang untuk juta jiwa, atau sekitar 118 juta jiwa
kekurangan pada biaya jaminan QIR]IQFYLOER HIǻWMX TIQFME]ER merupakan peserta PBI.
kesehatan untuk rakyat. jaminan kesehatan. Ini artinya, jika kenaikan dilakukan,
“Jika perlu ada produk-produk “Tentu Menteri Kesehatan, ada pemerintah juga yang akan
yang memang berdampak langsung DJSN, Menteri Keuangan yang merogoh kocek untuk membayar
pada kesehatan. Kita bicara saja menyiapkan pendanaanya, dan iuran 118 juta jiwa peserta PBI.
ada alkohol ada minuman dan keempat ada IDI, ada ARSI, ada Persi. Anggota Komisi IX DPR RI Irma
makanan berlebih gula, karena itu Saya kan sering dengar curhatanya Suryani Chaniago menyampaikan
kan menyumbang diabetes cukup mereka kan, intinya seolah-olah BPJS hal serupa. Menurutnya, kenaikan
tinggi, lalu rokok, itu sebetulnya bisa jalan sendirian. Saya ingin ini semua iuran diperlukan bukan cuma karena
dialihkan sebagaian untuk fungsi integrated dong, berbagi tanggung HIǻWMX QIPEMROER EPEWER FIPYQ EHE
kesehatan. Nah fungsi kesehatan itu jawab,” ungkap Dede. penyesuaian iuran sejak dua tahun
bisa menjadi BPJS, untuk menutup Legislator Partai Demokrat itu terakhir. “Kalau menurut saya, itu
dan menambal BPJS. Jadi artinya, jika menilai persoalan yang dialami setidaknya kelas III perlu naik jadi
ini dilakukan, bagus,” papar Dede. BPJS Kesehatan sangat dilematis. Rp30-35 ribu per orang per bulan,” ujar
Untuk solusi jangka panjang, Masyarakat perlu mendapat legislator Partai NasDem ini. EKO/SF
165 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23