Page 33 - MAJALAH 117

PENGAWASAN

Terkait Pengendalian BBM Bersubsidi:

PEMERINTAH PERLU

LAKUKAN SOSIALISASI

Pemerintah, melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas
Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran pada 24 Juli 2014

mengenai pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi.

ebijakan ini menyusul pene- dimulai pukul 08.00 sampai pukul mengatakan, pemerintah seharus-
tapan kebijakan kuota tetap 18.00 untuk cluster tertentu. nya melakukan sosialisasi terlebih
Kdalam APBN-Perubahan dahulu terkait rencana pembatasan
2014. Kuota BBM bersubsidi hingga Tidak hanya solar di sektor trans- BBM yang menyebabkan kelang-
akhir tahun diturunkan dari 48 juta portasi, mulai 4 Agustus 2014, alo- kaan BBM yang merata di beberapa
kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. kasi solar bersubsidi untuk Lembaga daerah.
Pemerintah mengaku telah menyo- Penyalur Nelayan juga akan dipo-
sialisasikan kebijakan ini kepada pi- tong sebesar 20 persen dan penya- “Kelangkaan BBM juga disebabkan
hak yang berkepentingan. lurannya mengutamakan kapal ne- kurang transparannya pemerintah
layan di bawah ukuran 30 gross ton. memberikan penjelasan kepada ma-
Upaya pembatasan pasokan BBM syarakat,” ujarnya kepada Parlemen-
bersubsidi yang diatur lewat Surat Lalu mulai 6 Agustus 2014, selu- taria beberapa waktu lalu.
Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka ruh SPBU yang berlokasi di jalan tol
BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014 tidak lagi menjual premium bersub- Menurut Satya, perlu segera so-
tak bisa berjalan sesuai rencana. sidi, tetapi hanya menjual pertamax sialisasi apakah dibatasi atau tidak,
series. karena apabila dibatasi volume BBM
Semula, surat edaran itu me- tentunya siapa yang cepat maka dia
ngatur pembatasan BBM bersubsidi Seperti diberitakan sebelumnya, yang dapat BBM. “Bisa juga yang
mulai berlaku pada 1 Agustus 2014. pembatasan pasokan BBM bersub- dapat tangki dirigen yang nong-
Rinciannya, seluruh SPBU di Jakarta sidi dilakukan agar kuota 46 juta li- krong itu bisa dapat duluan,” terang-
Pusat tidak lagi menjual solar ber- ter bahan bakar tersebut mencukupi nya.
subsidi. Kemudian pada 4 Agustus hingga akhir 2014.
2014, waktu penjualan solar bersub- Dia menambahkan, jika ada pem-
sidi di seluruh SPBU di Jawa, Suma- Terkait hal tersebut anggota batasan maka harus ada semacam
tera, Kalimantan, dan Bali, dibatasi Komisi VII DPR Satya Widya Yudha kriteria atau payung hukumnya.

PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014 33