Page 37 - MAJALAH 117
P. 37

untuk membuktikan bahwa itu  minggu atau tiga minggu,  sempit  troversi jika implementasi di lapan-
            akibat perkosaan. Seperti  apakah  sekali waktu  yang bisa dipakai se-  gan semuanya merujuk pada per-
            ada pengaduan, apakah ada saksi,  belum usia kehamilan itu 40 hari.  aturan dan perundang-undangan
            bagaimana bukti visum et repertum.  Dan waktu yang sempit itu harus di-  yang telah ditentukan.
                                              buktikan dengan serentetan peme-
              “Ketiga hal tersebut bisa saja disa-  riksaan tadi. Jadi kemungkinan un-  “Pada dasarnya Indonesia me-
            lahgunakan padahal  mereka sebe-  tuk disalahgunakan kecil sekali.   nolak aborsi kecuali konteksnya
            lumnya suka sama suka. Harus ada                                    berhubungan dengan kondisi kes-
            pemeriksaan yang lain, yang lain itu   “Kemungkinan ada saja, tapi  ehatan. Kondisi kesehatan ini me-
            adalah  dari psikolog,” tukas politisi  sempit. Karena  aborsi yang boleh  nyangkut nyawa seseorang yang
            dari Partai Demokrat ini.         dilakukan adalah sebelum usia ke-  harus dibuktikan dengan medical
                                                                                record dari dokter. Selain juga kare-
                                                                                na alasan tindak perkosaan. Tindak
                                                                                perkosaan yang  seperti apa? ya tin-
                                                                                dak perkosaan yang juga dibuktikan
                                                                                dengan medical record dari dokter
                                                                                serta dari pihak berwajib lainnya
                                                                                yang memang di atur dalam un-
                                                                                dang-undang,” jelas Ledia.
                                                                                  Ditambahkannya, jika kor-
                                                                                ban perkosaan diharuskan untuk
                                                                                menanggung segala apa yang tidak
                                                                                diinginkannya itu artinya juga me-
                                                                                langgar hak asasi manusia. Namun
                                                                                demikian  semua  itu  tentu  harus
                                                                                dibuktikan dengan medical record
                                                                                dari dokter, apakah hal itu murni
                                                                                akibat sebuah tindak perkosaan
                                                                                atau tidak.

                                                                                  Menurutnya, pada dasarnya
                                                                                semua  peraturan  perundang-
                                                                                undangan itu berlaku umum ada
                                                                                perkecualian, tapi perkecualian bet-
                                                                                ul-betul dalam kondisi yang khusus,
                                                                                dia tidak boleh kemudian digener-
                                                                                alisasi juga. Oleh karenanya, Ledia
                                                                                yakin jika pengimplementasian PP
                                                                                tersebut sesuai dengan undang-un-
                                                                                dang, maka hal tersebut tidak akan
                                                                                menimbulkan pro dan kontra.

                                                                                  “Pengimplementasian PP 61 Ta-
                                                                                hun 2014 itu sangat tergantung
                                                                                kepada  tenaga  kesehatan  dalam
              Dan yang tidak kalah penting,  hamilan 40 hari. Kita lihat di Televisi  hal ini dokter. Pertanyaannya apak-
            tegas Zulmiar, adalah usia kehamil-  dan Media Massa,  banyak di prak-  ah dokter atau tenaga kesehatan
            an sebelum 40 hari. Jadi waktu itu  tek aborsi ilegal itu sudah berben-  tersebut akan murni menjalankan
            pendek, “Kita sama-sama perem-    tuk orang, ada yang 2 bulan 3 bulan  tugasnya sesuai sumpah jabatan-
            puan, kita tahu akan merasa hamil  bahkan ada yang 4 bulan. Itu tidak  nya, mengingat ada beberapa kasus
            itu mungkin kalau sudah terlambat  dibolehkan oleh PP ini”, jelasnya.  aborsi illegal yang juga melibatkan
            dua minggu,  tiga minggu atau em-                                   dokter atau tenaga kesehatan lain-
            pat minggu,” imbuhnya.              Takkan Jadi Kontroversi         nya. Disinilah diperlukan ketegasan
                                                                                dalam pelaksanaan UU Tenaga Ke-
              Sedangkan kehamilan yang diatur   Sementara, Wakil Ketua Komisi  sehatan juga. Dengan kata lain UU
            dalam PP ini dihitung dari haid tera-  VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah  Tenaga kesehatan perlu diperketat
            khir. Jika dari haid terakhir  ke haid  menilai PP 61 Tahun 2014 tentang  pelaksanaannya,” paparnya. (sc) Foto:
            berikutnya sudah itu terlambat dua  Reproduksi  tidak akan menjadi kon-  Naefurodjie, Andri/Parle/Hr.


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 117 TH. XLIV, 2014  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42