Page 35 - MAJALAH 117
P. 35
PENGAWASAN
PP REPRODUKSI
SANGAT SEMPIT
UNTUK DISALAHGUNAKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Nomor 61/2014)
sempat mejadi polemik di masyarakat. Mereka beranggapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2014 mengatur tentang legalisasi aborsi. Ada kekhawatiran jika PP tersebut dapat dimanfaatkan
dengan sengaja untuk menggugurkan janin dalam kandungan.
ikutip dari laman Kom- PP Nomor 61/2014 merupakan kasi kedaruratan medis atau aborsi
pas.com, Menteri Kese- amanat Undang-Undang Nomor pada korban pemerkosaan. Pasal
Dhatan RI, Nafsiah Mboi 36 Tahun 2009 tentang Kesehat- terbanyak justru mengatur kesehat-
menegaskan tidak ada peraturan an. Aturan pelaksanaan ini meng- an ibu, yaitu 23 pasal.
pemerintah yang mengatur tentang atur bagaimana agar perempuan
aborsi. Aturan yang terbit adalah mendapat layanan kesehatan se- Pelayanan kesehatan yang dimak-
Peraturan Pemerintah Nomor 61 hingga bisa hidup sehat, melahirkan sud termasuk pelayanan kesehatan
Tahun 2014 tentang Kesehatan generasi sehat dan bermutu, serta reproduksi sedini mungkin, yakni
Reproduksi.”Harus ditegaskan, abor- mengurangi angka kematian ibu. sejak remaja. Pelayanan itu diberi-
si tetap dilarang. Itu pidana, kecuali kan lewat layanan kesehatan re-
untuk dua hal, yaitu aborsi karena PP Nomor 61/2014 terdiri dari 8 produksi remaja, kesehatan masa
kedaruratan medis atau kehamilan Bab dan 52 Pasal. Ada 9 Pasal yang pra-kehamilan, selama kehamilan,
akibat perkosaan,” tegas Nafsiah. mengatur soal aborsi dengan indi- persalinan, pasca melahirkan, laya-
PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014 35

