Page 36 - MAJALAH 117

PENGAWASAN

haknya. Namun, Nahrawi meng-
atakan perlu hati-hati dalam mem-
buktikan sebagai korban perkosaan.
Adanya kemungkinan PP ini di-
salahgunakan, menurut Anggota
Komisi IX DPR RI, Zulmiar Yanri
sangat kecil sekali. Karena hal itu
sudah diantisipasi di dalam PP terse-
but.

“Semua peraturan perundangan
ada kemungkinan disalahgunakan.
Kalau kita langsung pada pasal 31
tentang aborsi, jika aborsi dilaku-
kan berdasarkan kedaruratan me-
dis, ini barangkali tidak ada yang
tidak setuju. Fatwa MUI juga sudah
menye tujui bahwa jika ada keadaan
yang membahayakan Ibu dan Anak,
n an kontrasepsi, kesehatan seksual, naannya diatur ketat dalam Pasal 32 maka Ibunya dulu yang harus dise-
dan kesehatan sistem reproduksi. sampai Pasal 38. Contohnya, penen- lamatkan, ini kita setuju,” terang
tuan indikasi medis ditentukan tim Zulmiar.
Pasal yang mengatur tentang kelayakan aborsi, harus ada bukti in-
kese hatan ibu itu, merupakan dikasi pemerkosaan dari keterangan “Yang tidak setujui masyarakat

hal paling penting dari PP Nomor ahli, aborsi harus dengan persetu- adalah aborsi yang disebabkan
61/2014, pasalnya bergerak di juan perempuan hamil, serta kon- kehamilan akibat perkosaan. Tapi
hulu dengan menjamin perempuan seling sebelum dan sesudah aborsi. akibat perkosaan ini harus dibukti-
mendapat layanan kesehatan yang kan terlebih dulu, apakah memang
baik. Kemudian upaya promosi Ketentuan usia kehamilan maksi- benar-benar, sehingga di sini ada
dan preventif dijabarkan lebih rinci mal 40 hari merujuk pada Fatwa tim yang cukup banyak. Polisi de-
dalam pasal-pasalnya. Harapannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) No- ngan sendirinya, dokter tentang vi-
itu bisa mencegah kehamilan tak di- mor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. sum, lalu ahli jiwa bagaimana orang
inginkan. Sementara Peraturan Menteri Kese- ini tentang kejiwaannya,” tambah
hatan sebagai turunan PP Nomor Zulmiar.
PP Nomor 61/2014 lahir dari se- 61/2014 akan dikeluarkan Septem-
mangat memberi hak kesehatan ber 2014 ini. Jika hanya melihat Pasal 31 saja,
bagi perempuan. Sebab, perem- kata Zulmiar, mungkin menimbul-
puan korban pemerkosaan kerap Dikutip dari laman Republika.co.id, kan kontroversi. Tapi kalau dilihat
menerima beban ganda, yakni seb- Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Na- keseluruhan, menurutnya tidak.
agai korban kekerasan seksual dan har Nahrawi menegaskan PP Nomor Karena Itu semua untuk melindu-
harus menghidupi anak yang dila- 61/2014 tentang Reproduksi sudah ngi kesehatan reproduksi mulai dari
hirkan. Belum lagi cercaan masyara- tepat. Ia mengakui sebelum dikelu- remaja sampai melahirkan.
kat kepada korban pemerkosaan. Ia arkannya PP tersebut, pemerintah
harus menanggung beban ekonomi lebih dahulu mengkonsultasikannya Dia menjelaskan, bahwa PP ini la-
dan psikologis. dengan MUI. hir sebagai amanah dari UU Nomor
36/2009 tentang Kesehatan dan
Adapun klausul terkait aborsi Dirinya menyadari, para dokter karena memang hal ini sangat sen-
ada pada Pasal 31 yang isinya me- terikat sumpah untuk tidak melaku- sitif sehingga perlu diatur peraturan
nyatakan aborsi hanya dapat dilaku- kan aborsi. Namun, dari sisi tinjau- pelaksanaannya dalam Peraturan
kan berdasarkan indikasi kedaru- an fikih, kata Nahrawi, diperboleh- Pemerintah. Dan peraturan peme-
ratan medis atau kehamilan akibat kan mengaborsi terhadap korban rintah ini sebagaimana kita ketahui
pemerkosaan. Aborsi atas dua ala- perkosaan selama usia kehamilan semua sektor yang terkait ikut di-
san itu hanya bisa dilakukan pada belum sampai 40 hari. dalamnya, termasuk Majelis Ulama
usia kehamilan maksimal 40 hari juga.
dihitung sejak hari pertama haid Nahrawi mempersilakan masyara-
terakhir. kat untuk memilih yang paling ber- Ditegaskan Zulmiar, tidak mudah
manfaat. Menurut Nahrawi, korban untuk mendapatkan ijin aborsi aki-
Penentuan aborsi dan pelaksa- perkosaan perlu untuk dilindungi bat perkosaan. Banyak persyaratan

36 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014