Page 60 - MAJALAH 117

kUNJUNGAN kERJA

pemerintah daerah. “Seberapa jauh
Pemda DIY ikut serta membantu
dalam pemberantasan narkoba?
Dan seharusnya antara pengedar,
importir, dan penderita narkoba di
dalam lapas harus dipisah. Software
nya dari Kemenkumham dan BNNP
untuk menangani hal ini apakah su-
dah ada? Inilah yang harus dikem-
bangkan” tegas Dodi.

Menanggapi hal tersebut kepala
BNNP (Badan Nasional Narkotika
Provinsi) Yogyakarta Budiharso
mengungkapkan bahwa minimnya
sumber daya manusia menjadikan
terhambatnya koordinasi dengan
aparat penegak hukum lain dalam
menjalankan program-program Hal ini diharapkan dapat memban- ini pada Lapas narkotika berisi seki-
pemberantasan narkoba. tu dalam mengawasi permasalahan tar 479 orang. Menurutnya, jumlah
over kapasitas di lembaga Pema- ini bisa lebih besar karena masih
“Dengan jumlah yang terbatas, syarakatan (Lapas) dan mengurangi ada pihak lapas atau rutan lain yang
kami ditantang untuk mengatasi angka kejahatan narkoba. “Program belum memindahkan narapidana ke
daerah-daerah rawan narkoba di rehabilitasi untuk penyalahguna tempat lapas narkotika. `
Yogyakarta, dengan cakupan yang dan pecandu narkoba serta dapat
begitu luas. Kami telah berdiskusi mengurangi over kapasitas lapas Erwadi mengakui mengalami ke-
dengan Pemda, bahwa akan dilaku- dan penegakan hukum yang meng- sulitan dalam melaksanakan pem-
kan hibah kepada BNNP. Akan tetapi habiskan biaya perkara dengan out- binaan. Petugas lapas menurut
dana tersebut sebaiknya diserahkan put yang tidak seimbang,” kata Andi pandangannya seperti malaikat,
ke SKPD yang memang telah diger- Rio, harus menjaga, membina, kalau
akkan untuk melakukan program- ada perkelahian harus menyidik, ha-
program pembinaan dan pencega- Undang­Undang No.35 Tahun rus memberikan bimbingan rohani,
han narkotika.” jelas Budiharso 2009 tentang Narkotika Pasal 1 An- menjadi seorang psikolog karena
gka (13) menjelaskan bahwa pen- hurus mengetahui tingkah laku dari
BNN Makassar candu norkotika adalah orang yang narapidana. ”Kami mengalami ke-
menggunakan atau menyalahgu- sulitan karena petugas kami 50%
Sementara itu Tim Komisi III DPR nakan narkotika dan dalam keadaan adalah lulusan SMA,” jelasnya.
RI melakukan peninjauan ke Balai ketergantungan pada narkotika.
Rehabilitasi Korban Penyalahguna Pada kesempatan ini Erwadi men-
narkoba, BNN, Baddoka,di Makasar Menurut Andi Rio, pecandu nar- gatakan bahwa Lapas Narkotika
Provinsi Sulawesi Selatan dengan kotika dapat dikatakan adalah orang butuh dukungan karena merasa ti-
pertimbangannya, fenomena per- yang telah mengalami ketegantun- dak akan mampu maksimal melak-
masalahan narkoba yang selama gan pada narkotika, yang sejatinya sanakan tugas apabila ditanggung
ini menjadi perhatian masyarakat perlu mendapat perlakuan khusus sendiri. ”Kami butuh dukungan dari
dengan angka penyalah guna yang agar mereka terlepas dari keter- pihak lain baik dari LSM, maupun
semakin meningkat. Bahkan telah gantungan narkotika yang merusak instansi lain yang bisa membantu
menjadi orientasi utama dari strate- generasi bangsa. kami melaksnakan pembinaan
gi penanganan utama dari strategi maupun rehabilitasi di dalam lapas
penanganan pengguna narkoba. “Upaya yang harus ditempuh terutama terhadap pengguna yang
pemerintah untuk menekan angka masih ada di dalam,” katanya.
Ketua Tim, Andi Rio Idris Padjalan- pecandu narkotika adalah dengan
gi menjelaskan peninjauan ini untuk merehabilitasi para penandu nar- Dia menambahkan akan lebih
melihat secara langsung terhadap kotika melalui rekomendasi dari fokus terhadap pengamanan kare-
kesiapan dan kapasitas pusat reha- BNN,” tegasnya. na sangat riskan bila fokus kepada
bilitasi narkoba yang saat ini men- pembinaan tapi ternyata penga-
jadi stategi utama BNN dan aparat Kepala Lapas Narkotika Makasar manan justru akan diabaikan. (as,ry)
penegak hukum dalam menan- Erwadi Supriyatno memaparkan Foto: Rizka, Agung/Parle/Hr.
gani penyalaguna narkoba (bukan bahwa kapasitas lapas maksimal
pengedar). hanya 368 orang, sedangkan saat

60 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014