Page 59 - MAJALAH 110

mendengarkan masukan ini,” kata- provinsi paling barat Indonesia ini kebijakan terkait UU PA baik di pusat
nya usai pertemuan. masih berada pada nomor 16 ter- maupun di daerah. Badan yang
miskin dari 34 provinsi. “Masih ba- dibentuk itu menurutnya didukung
Para tokoh yang hadir dalam si- nyak daerah yang masuk kategori anggota lintas instansi/lembaga se-
laturahmi diantara akademisi dari tertinggal di Aceh seperti di Kabu- perti akademisi, anggota DPR Aceh
sejumlah perguruan tinggi di Aceh paten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh dan kalangan pemerintah. Mereka
dan ICMI (Ikatan Cendikiawan Mus- Selatan, Kabupaten Bireuen. Aceh nanti akan bekerja sinergi dengan
lim Indonesia). Setelah itu hadir pula itu masih nomor 16 termiskin dari Tim Pemantau yang telah dibentuk
mahasiswa yang tergabung dalam 34 Provinsi, ini data Bappenas. Kita DPR melakukan evaluasi yang intens
organisasi HMI (Himpunan Ma- di DPR akan terus mendukung, me- sehingga menghasilkan output yang
hasiswa Islam) dan Kahmi (Korps ngawal upaya kebangkitan ini,” ung- lebih baik. “Ada yang tidak sinkron
Alumni Himpunan Mahasiswa Is- kapnya. dengan UU kalau masing-masing
lam). “Ada kegundahan mereka, ke- lepas tangan, DPR Aceh tidak mera-
inginan agar demokrasi bisa berjalan Ia menambahkan salah satu agen- sa punya tanggung jawab, ekseku-
jauh lebih baik jangan semu seperti da penting yang dikawal DPR adalah tif sibuk dengan agendanya tidak
sekarang ini karena masih banyak amanat UU PA yang menyatakan merasa punya kewajiban. Kalau ada
mobilisasi dari masyarakat pede- Provinsi Aceh akan memperoleh tim seperti ini tentu akan mudah
saan untuk mendukung kelompok dana otonomi khusus (otsus) se- mengevalusasi bagaimana otono-
tertentu. Ini saya agak kaget. Saya lama 20 tahun. Ini berarti akan be- mi khusus yang sudah dijalankan,
meyakini UU PA adalah jalan terbaik rakhir sampai tahun 2027. Langkah dimana letak gagalnya. Jangan-
untuk kedamaian. Demokrasi yang lain yang juga didukung DPR adalah jangan kegagalan ini lebih banyak
dijalankan dari tahun ke tahun ha- membangkitkan kembali potensi dari faktor pusat bukan daerah,” ka-
rus dibenahi agar demokrasi yang sumber daya minyak dan gas bumi tanya.
terjadi di Aceh menjadi demokrasi di provinsi yang terkenal dengan
murni, suara rakyat suara Tuhan, ti- sebutan Serambi Mekah ini. “DPR Politisi FPKS ini menyebut se-
dak boleh ada mobilisasi atas nama mendorong pemerintah memban- jumlah Peraturan Pemerintah dan
apapun,” tekannya. gun terminal gas Arun untuk me- Peraturan Presiden yang belum
nyuplai Sumatera dengan investasi selesai, masalah desentralisasi fis-
Saya meyakini 4,2 triliun. Usulan ini telah disetujui kal. Ini menurutnya sangat ironi
Presiden, sangat ideal karena Arun karena sangat dibutuhkan untuk
UU PA adalah jalan ini pernah jaya, lahannya luas, pu- melaksanakan proses pembangun-
terbaik untuk nya pelabuhan, tenaga kerja te- an, meningkatkan ekonomi dan
rampil,” paparnya.
kesejahteraan masyarakat. “Saya
kedamaian. Demokrasi melihat ada ketidakpercayaan yang
utuh, seharusnya daerah itu adalah
Politisi FPG ini menekankan Ka-
yang dijalankan wasan Arun sebenarnya layak untuk daerahnya pusat, pusat itu adalah
dari tahun ke tahun dibangun refinary atau pabrik kilang pusatnya daerah, sehingga terba-
harus dibenahi agar minyak yang sampai saat ini belum ngun kepercayaan. Kalau daerah
demokrasi yang terjadi dimiliki Indonesia. “Kalau kilang maju yang dapat nama pemerintah
minyak dibangun disana impor BBM pusat. Kalau otonomi khusus jelek
di Aceh menjadi bisa dikurangi. Jadi minyak men- maka pusat juga ketiban nama bu-
demokrasi murni, tah kita bisa diolah di Arun menjadi ruk,” paparnya.
BBM agar menjadi lebih murah dan
suara rakyat suara efisien. Mengapa kita mengim- Pada kesempatan berbeda Wakil
Tuhan, tidak boleh ada por BBM dari luar? Jadi kita minta Ketua Tim Pemantau dari FPD Nova
pemerintah juga mewujudkan ini,” Iriansyah mendukung usulan ini. Ia
mobilisasi atas nama tegasnya. secara khusus menyoroti masalah
apapun. Aceh Perlu Bentuk Badan kesinambungan pengawasan. “Saya
dulu pernah menggagas kaukus
anggota DPR RI asal Aceh dengan
Wakil Ketua Tim Pemantau UU DPR Aceh sampai tingkat kabupa-
Terus Mengawal Pemerintahan Aceh (PA) DPR Nasir ten. Saya ingin siapapun anggota
Djamil mengusulkan Pemerintah DPR kedepan, sangat baik dan sa-
Wakil Ketua Tim Pemantau UU Provinsi Aceh patut mempertim- ngat indah kalau ada kaukus yang
Pemerintahan Aceh (PA) DPR Mar- bangkan membentuk komisi atau punya link dan duduk minimal 3 bu-
zuki Daud mengigatkan Pemerin- badan pemantau pelaksanaan oto- lan sekali, supaya nyambung terha-
tah Provinsi Aceh harus berupaya nomi khusus. Langkah ini menurut- dap sejumlah permasalahan otsus,”
keras untuk mengejar ketertinggal- nya penting ditengah kekhawatiran tandasnya. (iky)
an. Data Bappenas menunjukkan tersendatnya pelaksanaan sejumlah

PARLEMENTARIA EDISI 110 TH. XLIV, 2014 59