Page 42 - MAJALAH 119

ANGGARAN

ditambah dari sektor swasta yang
diperkirakan mampu menyumbang
dana sebesar Rp 344,67 triliun. Pa-
salnya, masih akan ada kekurangan
dana pembangunan infrastruktur
sebesar Rp 323,67 triliun.
Pembiayaan Infrastruktur Melalui
APBN

Pemerintah berkomitmen angga-
ran untuk membangun infrastruktur
secara umum meningkat setiap ta-
hunnya. Dalam rentang waktu lima
tahun terakhir anggaran bidang
infrastruktur meningkat sangat sig-
nifikan, yaitu dari Rp 86,0 triliun
pada tahun 2010 menjadi 206,6
triliun pada tahun 2014. Kenaikan
hingga mencapai lebih dari 100%
tersebut dipetakan melalui bebera-
pa kementerian atau lembaga dan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 transfer ke daerah.
Uraian Real Real Real Real APBN APBNP APBN
1 Kementerian Negara/Lembaga 62.3 59.9 91.2 122.6 146.6 153.6 172.6 Pemetaan anggaran infrastruktur
33 KEMEN PU 29.7 24..9 41.8 56.5 65.6 66.7 72.4 menunjukkan terdapat empat ke-
22 KEMENHUB 12.8 12.4 16.0 25.3 30.6 30.7 31.5 menterian yang menerima alokasi
20 KEMEN ESDM 4.8 3.0 6.2 6.7 13.8 13.8 11.5
23 KEMENDIKBUD 3.4 5.1 8.2 8.4 3.1 8.8 10.7 anggaran belanja infrastruktur ter-
- K/L lainnya 11.6 14.5 19.0 25.8 33.5 33.6 46.5 besar, yaitu Kementerian Pekerjaan
2 Non K/L 14.0 26.1 23.0 22.8 30.0 30.7 34.0 Umum, Kementerian Perhubungan,
a.l 1 Risiko kenaikan harga tanah 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.3 Kementerian ESDM serta Kemen-
(land capping) terian Pendidikan dan Kebudayaan.
2 Unit percepatan 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
pembangunan Provinsi Total pagu empat kementerian pada
Papua & Papua Barat APBN 2014 sebesar Rp 126,1 triliun
3 Pemetaan & pembangunan 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
shelter daerah rawan atau sebesar 73% dari total angga-
bencana ran infrastruktur yang dikelola oleh
4 Penyelesaian pembangunan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0
perumahan warga baru NTT kementerian/lembaga.
Dalam alokasi belanja infrastruk-
5 Cadangan VGF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.1
6 Belanja hibah 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 2.3 3.5 tur yang dikelola oleh non K/L, ter-
7 Dana Alokasi Khusus 7.2 4.5 6.1 6.3 10.9 10.9 12.4 lihat bahwa peran Dana Alokasi
8 Tambahan otonomi khusus 2.1 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 2.5 Khusus infrastruktur yang terus
infrastruktur
9 Investasi pemerintah untuk 0.5 3.6 4.6 6.0 3.7 3.7 3.0 meningkat dari tahun ke tahun.
infrastruktur Dalam APBN 2014, pemerintah juga
10 Dana kontijensi PLN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 1.0
11 Penyertaan modal negara 1.5 3.8 3.5 5.0 2.0 4.0 3.0 mengalokasikan dana kontijensi PLN
12 LPDB KUKM 0.3 0.4 0.3 0.6 1.0 1.0 1.0 untuk mengatasi kurangnya pasok-
TOTAL 76.3 86.0 114.2 145.5 176.6 184.3 206.6
an listrik dan meningkatkan porsi
Anggaran Infrastruktur 2009-2014 pe nyertaan modal pada beberapa
Sumber: Depkeu, Dirjen Anggaran, 2014 BUMN antara lain PT. Hutama Karya.
Perbaikan kualitas infrastruktur
dari pemerintah, Badan Usaha Milik infrastruktur tersebut, pemerintah pun terus dilakukan pemerintah.
Nega ra dan daerah serta swasta, “hanya” mampu menyediakan ang- Setidaknya hal ini ditunjukkan de-
sesuai peran dan fungsi masing- garan sebesar Rp 559,54 Triliun, ngan meningkatnya penilaian kuali-
masing. ditambah dari dana APBD sebesar tas infrastruktur Indonesia menu-
Dengan asumsi terjadi pening- Rp 355,07 triliun, dan BUMN yang rut World Economic Forum (WEF).
katan belanja infrastruktur dalam diperkirakan akan menyumbang Rp Secara umum, kualitas infrastruk-
rentang waktu 2010-2014, Pemerin- 340,85 triliun. tur Indonesia berada di peringkat
tah memproyeksikan besarnya nilai Namun, jumlah tersebut masih 72 dengan indeks 4,2 pada tahun
investasi dalam infrastruktur selama belum mencukupi untuk memba- 2014-2015. Peringkat ini berada di
kurun waktu 2010–2014 mencapai ngun infrastruktur, terutama dae- atas negara-negara ASEAN lainnya
Rp 1.923,7 triliun. Untuk membiayai rah di luar pulau Jawa. Bahkan, jika terkecuali Malaysia. Dibandingkan

42 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014