Page 47 - MAJALAH 119

Prolegnas 2015-2019 gan pelaksanaan Undang-Undang lain.
4. RUU yang harus segera diubah/diganti/dicabut ber-
Berikut ini merupakan paparan Deputi Perundang-Un- dasarkan keputusan uji materiil Mahkamah Konsti-
dangan Sekretariat Jenderal DPR RI Johnson Rajagukguk tusi.
dalam Rapat Pleno Baleg DPR mengenai Penyusunan 5. RUU Perubahan atau Penggantian dari Undang-Un-
Prolegnas 2015-2019. dang warisan kolonial.
Menurut Johnson, periodisasi dalam penetapan pri- 6. RUU yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Pem-
oritas prolegnas berkorelasi erat dengan penetuan arah bangunan Jangka Menengah 2015-2019.
politik pembangunan periode tersebut. Agar rencana 7. RUU yang merupakan ratifikasi perjanjian internasi-
pembentukan undang-undang dalam periode 2015- onal.
2019 selaras dan berkorelasi positif dengan rencana 8. RUU yang berasal dari aspirasi masyarakat.
kebijakan pembangunan politik hukum nasional, di-
perlukan adanya formulasi penentuan prioritas ren- Jika Program Legislasi sudah terbentuk, kata Johnson,
cana legislasi jangka menengah 2015-2019 disampaing maka salah satu hal yang juga perlu dipahami bersama
penentuan prioritas rencana legislasi tahunan. adalah berkaitan dengan pengusulan RUU. Dulu dalam
Dijelaskan Johnson, bahwa yang menjadi dasar hu- UU Nomor 27 tahun 2009, dinyatakan jika RUU dari DPR
kum bagi penyusunan Program Legislasi mengacu pada maka diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Anggota
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per- dan Badan Legislasi.
aturan Perundang-undangan. Saat ini, didalam UU Nomor 17 tahun 2014, penga-
juan RUU dari DPR itu dapat diajukan oleh Anggota,
Komisi dan Gabungan Komisi.
DASAR HUKUM Berikut ini merupakan skema penyusunan Program
Legislasi, dimana koordinasinya di Badan Legislasi.
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per-
aturan perundang-undangan
• Pasal 16
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan
dalam Prolegnas
• Pasal 45 ayat (1)
Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR
maupun Presi den serta Rancangan Undang-Undang
yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan
Prolegnas.
• Pasal 23 ayat (2)
Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat men-
gajukan RUU di luar Prolegnas mencakup:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,
atau bencana alam; dan
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya
urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetu-
jui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani bidang legislasi dan menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pada Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011dinyatakan Semua RUU yang akan masuk didalam program le-
RUU yang berasal dari DPR maupun Presiden serta DPD gislasi baik dari DPD, dari Anggota dan dari Komisi dan
disusun berdasarkan Prolegnas. Penyusunan Prolegnas juga tentunya dari Fraksi disampaikan ke Badan Le-
antara DPR, pemerintah dan DPD dikoordinasikan oleh gislasi, kemudian diinventarisir dan diputuskan sebagai
Dewan khususnya Badan Legislasi. Berdasarkan hal bahan untuk koordinasi dalam penyusunan dan pene-
tersebut, Prolegnas menjadi instrumen penting didalam tapan program legislasi bersama dengan pemerintah
pembentukan Perundang-undangan. yang didalam UU Nomor 17 tahun 2014 secara tegas
Apa yang menjadi indikator dalam penyusunan Pro- dinyatakan dikoordinasikan Kementerian Hukum dan
legnas didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah secara HAM.
tegas menyatakan adalah : Berdasarkan skema di atas, Ada tiga instistusi yang
terlibat penyusunan dan penetapan program legislasi,
1. RUU yang merupakan perintah UUD 1945. yaitu DPR, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hu-
2. RUU yang merupakan perintah Ketetapan MPR. kum dan HAM, dan DPD.
3. RUU yang merupakan perintah dan/atau terkait den- Tetapi posisi DPD, tegas Johson, didalam penyusunan

PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014 47