Page 48 - MAJALAH 119

LEGISLASI

dan penetapan program
legislasi tidak didalam
posisi ikut mengambil
keputusan, tetapi hanya
ikut didalam proses me-
nyampaikan atau mem-
bicarakan. Pengambilan
keputusan ada pada dua
lembaga yaitu DPR dan
Pemerintah.
“Program legislasi
tentu dilakukan didalam
Rapat Kerja dan Panja,
kemudian disepakati,
disampaikan didalam
Rapat Paripurna, maka
ditetapkan dua program
legislasi kalau dilihat dari
waktunya,” terangnya.
Satu adalah program
legislasi yang memuat
program didalam satu
masa keanggotaan DPR
yaitu 2015-2019. UU (Tabel Tahapan Penyusunan), maka tahapan pem-
Kedua, dari program legislasi 2015-2019 atau lima ta- bentukan UU itu dimulai dari perencanaan, penyusun-
hunan atau satu masa keanggotaan tersebut, ditetap- an, pembahasan dan pengesahan.
kan prioritas setiap tahun anggaran. Untuk penyusunan program legislasi dilihat dari sisi
Setelah ditetapkan, ada penyebarluasan dari program waktu, maka satu masa persidangan itu dimulai dari 16
legislasi itu sendiri. Di lingkungan pemerintah tentu nya Agustus – 16 Agustus tahun berikutnya. Dalam satu ta-
penyebarluasan dilakukan oleh Kementerian Hukum hun setelah dikurangi untuk Reses dan hari libur, maka
dan HAM. Untuk DPD dilakukan oleh DPD khususunya hari sidang/kerja DPR adalah 175 hari.
komite yang berkaitan dengan legislasi. Di DPR sendiri Tentunya ini harus menjadi pertimbangan, jika misal-
tentunya penyebarluasan dilakukan Badan Legislasi. kan dalam satu tahun itu ada 70 RUU maka jika kita bagi
Kalau dilihat dari tahapan penyusunan/pembentukan 175 hari : 70 RUU = 3 hari. Artinya dalam waktu 3 hari 1
RUU harus sudah ada. Apakah itu memungkinkan untuk
menyelesaikan sebuah RUU ?. (Tabel Masa Sidang)
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Johnson
juga menyampaikan rekomendasi prolegnas 2015-2019,
sebagai dasar pertimbangan Baleg dalam penyusunan
Prolegnas 2015-2019. (sc) Foto: Naefurodjie/Parle/Iw.

REKOMENDASI PROLEGNAS 2015-2019

• Jumlah RUU dalam Prolegnas long list 5 tahun x {(11
komisi x 22 RUU) + 5 Pansus}= 135 RUU
• Jumlah RUU dalam Proleg nas Prioritas: (11 komisi x 2
RUU) + 5 Pansus= 27 RUU
Selain RUU Prolegnas, masih dimungkinkan adanya
Catatan: pembahasan RUU tambahan dari:
1. Pada Masa Persidangan I, APBN disahkan. 1. Anggota DPR berdasarkan Pasal 109 ayat (11) Ten-
2. Tanggal 20 Mei Penyampaian Pokok Pikiran APBN tang Tata Tertib Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014
3. Hari libur: Sabtu Minggu = 104 hari Tentang tata Tertib
Hari-hari besar = 15 hari 2. Daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar
4. Hari reses: 15 Hari * 4 = 60 hari rancangan undang-undang tertentu yang dapat
5. Hari reses kunker dapil 5 hari diajukan berdasarkan kebutuhan.
6. Kunker = 1 kali setahun 5 hari
7. Hari sidang = 365 - 190 = 175 / 4 = 43 hari per masa sidang

48 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014