Page 46 - MAJALAH 119

LEGISLASI

RUU dimasukkan dalam daftar prioritas. Akibatnya, jum-
lah RUU yang menjadi prioritas menjadi makin banyak,
padahal jika kriteria ini mampu diperketat, maka dapat
dihasilkan daftar prioritas RUU yang memang benar-
benar penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami menyadari betul bahwa kapabilitas anggota
Dewan selama ini memang turut menjadi kendala.
Banyak anggota yang belum memahami bagaimana
mekanisme legal drafting dan masih harus belajar lagi
sehingga hal ini mengakibatkan kinerja DPR di bidang
perundang-undangan selama ini terkesan lamban,”
terang Sareh yang juga Anggota Komisi III DPR.
Berikut adalah beberapa terobosan-terobosan yang
akan dilakukan Baleg DPR kepemimpinan Sareh, antara
lain :
Pertama, penguatan peran Baleg sebagai alat ke-
lengkapan yang membidangi persoalan legislasi di DPR.
Penguatan dimaksud dapat dimulai dengan peningka-
tan kapasitas anggota Baleg serta unit-unit pendukung
demi mewujudkan Baleg yang efektif efisien serta ber-
guna bagi masyarakat.
“Dengan sendirinya jika hal ini mampu dicapai, fungsi
legislasi DPR pun akan terwujud,” jelas politisi dari Dae-
rah Pemilihan Jawa Timur VIII ini.
Kedua, proses perencanaan legislasi nasional dilaku-
kan melalui penelitian dan pengkajian. Proses perenca-
naan legislasi nasional harus dilakukan melalui pene-
litian dan pengkajian yang mendalam, yang meliputi
aspek asas-asas, norma, institusi dan seluruh proses
tersebut dituangkan dalam suatu naskah akadmik.
“Hal ini sekaligus akan menjadi parameter RUU mana
saja yang layak diprioritaskan setiap tahunnya,” imbuh-
merlukan payung hukum yang jelas, mengingat baik nya.
di dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang- Ketiga, penguatan mekanisme penyusunan Prolegnas
undangan) maupun Peraturan DPR masih belum diatur yang mendukung efisiensi dan efektivitas capaian Pro-
mengenai hal ini. legnas yang disesuaikan dengan kemampuan DPR dan
“Oleh karena hal itu, pembentukan peraturan untuk pemerintah dalam membahas RUU.
mengakomodir persoalan ini menjadi mutlak untuk di- Keempat, akan dilakukan evaluasi secara kualitatif
lakukan dengan cara merevisi Peraturan DPR RI tentang dan kuantitatif terhadap penyusunan Prolegnas, baik
Tata Cara Penyusunan Prolegnas,” kata Sareh kepada di lingkungan DPR maupun pemerintah. Hal ini akan
Parlementaria. mendorong pemrakarsa untuk mengajukan Program
Sareh menjelaskan, terlalu banyaknya jumlah ren- RUU yang benar-benar mempunyai nilai urgensi secara
cana legislasi yang hendak diselesaikan dalam jangka nasional.
waktu lima tahun menjadi kendala utama yang dihadapi Terakhir, kelima, Baleg membuka partisipasi publik
DPR selama ini. dalam proses legislasi di DPR seluas-luasnya. “Hal ini
“Terlalu banyaknya jumlah RUU dalam Prolegnas me- penting untuk menjaring aspirasi dan tentu saja se-
nyebabkan DPR seringkali kesulitan untuk memenuhi bagai ruang untuk menilai kebutuhan masyarakat dan
target Prolegnas sebagaimana mestinya. Disamping seberapa besar suatu RUU memiliki urgensi secara na-
itu, selalu muncul rencana legislasi baru baik yang diu- sional,” jelasnya.
sulkan DPR maupun pemerintah pada setiap tahunnya,” Sareh mengaku akan memprioritaskn RUU yang san-
jelas politisi dari Partai Gerindra ini. gat dibutuhkan masyarakat (pro rakyat). Oleh karena
Kemudian, minimnya komitmen baik dari pemerintah itu, hal pertama yang akan dilakukan Sareh sebelum
maupun DPR terhadap daftar yang telah ditetapkan pun menyusun prolegnas adalah akan meminta masukan
turut menambah daftar kendala yang dihadapi DPR. dari Komisi-komisi DPR, RUU mana yang akan dipriori-
“Kedepan, perlu ada komitmen bersama antara DPR taskan pembahasannya.
dan pemerintah untuk memenuhi target Prolegnas Sareh mengharapkan RUU yang akan dihasilkan nanti
yang akan dirancang bersama-sama nanti,” tegasnya. adalah yang berkualitas dan hasilnya itu betul-betul
Problem berikutnya yang dihadapi DPR, tambah dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Sareh, adalah masih terlalu umumnya indikator suatu

46 PARLEMENTARIA EDISI 119 TH. XLIV, 2014