Page 56 - MAJALAH 82

nolak membuka merek susu formula
yang tercemar bakteri Enterobacter
Sakazakii ini.
Dalam rapat kerja tersebut Men-
kes kembali menegaskan, institusinya
tetap menolak melaksanakan putusan
MA Nomor 2975 K/Pdt/2009 tertang-
gal 26 April 2010 yang mewajibkan pi-
haknya (Kemenkes), Badan POM dan
IPB membuka daftar susu tercemar ke
publik. Menkes berdalih, pihaknya ti-
dak memiliki data hasil penelitian IPB.
Ia juga membantah tudingan bahwa
penolakannya tersebut demi melin-
dungi produsen susu.
Untuk meredakan keresahan,
kendati Badan POM telah menjamin
susu formula yang beredar aman,
Menkes akan menunjuk Badan Pene-
litian dan Pengembangan Kemenkes
untuk meriset ulang susu formula
yang beredar di masyarakat.
Dengan alasan yang sama Kepala
Badan POM juga menyatakan keti-
dak-sanggupannya memenuhi putu-
san MA. Dengan alasan materi yang
diminta MA tidak ada pada Badan
POM. Kemenkes, BPOM dan Rektor IPB saat Raker dengan komisi IX DPR
Kemenkes bersama-sama Badan informasi bahwa salinan putusan MA mereka meningkatkan standar higi-
POM menunjuk Jaksa Agung Bas- itu akan diterima IPB dalam dua hari enitas bakteri sakazakii,” imbuhnya.
rief Arif sebagai kuasa hukum untuk ke depan, karena salinannya sudah di- Lantaran kecewa dengan sikap
melakukan perlawanan hukum terha- antar ke Pengadilan Negeri Cibinong, Menkes, Kepala BPOM dan Rektor IPB
dap putusan MA. Bogor,” tuturnya. yang tetap menolak mengumumkan
Penolakan dilontarkan pula oleh Namun Rektor IPB tidak menjelas- merek susu yang terkontaminasi bak-
Rektor IPB dengan dalih sama seperti kan apakah akan mengumumkan teri Enterobacter Sakazakii, Komisi IX
yang diungkapkan Dekan IPB sebe- merek susu formula tercemar jika sali- DPR menggagas pembentukan Pani-
lumnya. Bahwa IPB sampai saat ini be- nan putusan MA sudah mereka terima tia Kerja (Panja).
lum menerima relaas (pemberitahuan) dari Pengadilan Negeri Bogor. Rektor Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjip-
putusan kasasi MA. IPB hanya menegaskan akan me- taning yang memimpin Rapat Kerja
Herry Suhardiyanto menyatakan ngambil sejumlah opsi terbaik yang tersebut menjelaskan, bahwa panja
bahwa disatu sisi IPB ingin taat hu- kini tengah diinventarisir. perlu dibentuk untuk meminta klari-
kum dengan mengumumkan nama Sementara itu, Kepala LIPI men- fikasi dari pihak-pihak terkait. Hal
merk susu formula sesuai putusan jelaskan bahwa susu formula memang ini akan dibahas dalam Rapat Inter-
Mahkamah Agung, tapi di sisi lain, IPB tidak mungkin dibuat steril. Alasannya, nal Dewan yang bisa berujung pada
juga ingin taat pada aturan universal. karena masalah ekonomi. “Tidak ada keputusan pengajuan hak interpelasi
“Kami akan mencari jalan keluar susu formula yang steril. Susu formula (hak bertanya).
yang berlandaskan hukum tanpa IPB tidak mungkin dibuat steril karena ini Ribka menegaskan, ketidakjela-
melanggar etika akademik yang di- terkait masalah ekonomis,” ujar Luk- san pengungkapan susu formula
junjung tinggi seluruh peneliti di selu- man. terkontaminasi bakteri yang berlarut-
ruh dunia,” katanya menegaskan. Lukman menegaskan, seharus- larut telah meresahkan masyarakat.
Karena itu, lanjut Herry, pihaknya nya susu bubuk harus nihil dari bak- Ia mengingatkan pemerintah, Ibu-ibu
baru akan mencari upaya hukum teri penyebab diare. Ia mencontohkan yang memiliki anak yang paling ketar-
setelah membaca salinan putusan MA sebuah wabah diare di Belgia dan Be- ketir soal itu. “Pemerintah jangan
secara seksama. “Saya sudah dapat landa pada 1968. “Ini yang membuat anggap enteng masalah ini. Jangan

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 82
1
ARLEMENT
P