Page 58 - MAJALAH 82
P. 58

data  dan  Tata  Usaha  Negara  Kamal
            Sofya,  PK ini diajukan 180 hari sejak
            diterimanya  salinan  putusan.  Meski
            demikian, Kamal menegaskan bahwa
            pengajuan  PK  tidak  lantas  mengha-
            langi eksekusi. “Kalau misalnya dimin-
            takan eksekusi, kami bisa melakukan
            aanmaning  (teguran).  Itu  kan  sudah
            ada (hukum) acaranya,” kata dia.
                Kamal menambahkan, pengajuan
            PK  diajukan  karena  ada  novum  atau
            keadaan  baru  yang  belum  masuk
            dalam  pertimbangan  hakim.  Novum
            yang dimaksud adalah kapasitas Da-
            vid dalam mengajukan gugatan.
                Menurut Kamal, yang meminum
            susu  formula  tersebut  adalah  anak
            David Tobing sehingga perlu diperhi-
            tungkan  kapasitasnya.  “Tahun  sekian
            sudah berumur sekian, sehingga tidak
            mungkin lagi ini,” kata dia.
                Fakta  lain  yang  akan  diajukan
            dalam novum adalah tak ada korban
            akibat susu berbakteri ini di Indone-
            sia. Di dunia pun ada dengan jumlah
            hanya 40 orang. Itu pun belum dipas-
            tikan  apakah  penyebab  kematian  ini
            karena susu berbakteri.
                Atas  pengajuan  PK  ini,    tidak
            menghentikan  langkah  David  ML
            Tobing. Pengacaranya meminta ban-
            tuan  Komisi Yudisial (KY),  mendesak
            Menkes,    IPB,  dan  BPOM  untuk  me-
            matuhi  putusan  Mahkamah  Agung
            terkait  susu  formula  yang  mengan-
            dung bakteri Enterobacteri Sakazakii.
                Selasa  22  Februari  2011,  Komisi   Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaningsih (kanan) saat memimpin Raker dengan BPOM, Kemenkes dan IPB
            Yudisial  telah  meminta  Kemenkes,
            BPOM  dan  IPB  untuk  mematuhi  pe-
            rintah putusan MA.
                Menurut  Ketua  Bidang  Penga-
            wasan  Hakim  dan  Investigasi  KY  Su-
            parman  Marzuki,  harus  diumumkan,
            “Karena  tujuannya  untuk  keadilan,”
            katanya.
                “Kalau  tidak  berarti  pemerintah
            dalam hal ini Menkes tidak patuh pada
            hukum,” jelas Suparman. Dia pun ber-
            janji  Komisi Yudisial akan mengawal
            proses pelaksaan putusan itu. “Sesuai
            kewenangan  kami,  sebagai  bagian  waspada.co.id/internet
            dari instansi yang bertanggung jawab
            untuk tegaknya hukum dan keadilan
            di Indonesia,” tambahnya.  (sc)







                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
     | PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
                                                                                             Edisi 82
                                                                                                             1
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63