Page 57 - MAJALAH 82

SOROTAN

ada sanksi hukum. Melanggar etika,
jelas,” paparnya.
Namun harus diingat menurut
Budi bahwa maksud dari penelitian
adalah untuk pengabdian masyarakat.
“Pengertian saya relaas sudah sampai,
sebagai warga negara yang taat hu-
kum mestinya kita proaktif meminta
salinan keputusan dan laksanakan
keputusan,” tegasnya.
“Sebagai insan ilmiah kita punya
tanggung jawab moral, maka umum-
kan saja. Membuat resah masyarakat,
nengpika.multiply.com/internet Komisi IX Kecewa atas
justru melanggar etika,” imbuhnya.

Pengajuan PK Menkes dan
BPOM
Kekecewaan Komisi IX tidak ha-
sampai ibu-ibu demo turun ke jalan menggalang hak angket (penyelidi- nya pada penolakan Menkes, BPOM
karena masalah susu,” terangnya. kan). dan IPB mengumumkan merek susu
Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi Anggota Komisi IX dari F-PG formula yang tercemar bakteri saka-
PDIP menegaskan, pilihan untuk me- Budi Supriyanto menyayangkan sikap zakii, tetapi Komisi IX juga kecewa
ngumumkan merek-merek susu yang Rektor IPB yang bingung menentukan dengan langkah yang diambil Ke-
dipakai sebagai sampel penelitian IPB sikap, bagaimana caranya agar tidak menkes dan BPOM yang mengajukan
pada 2003-2006 dan diketahui ter- melanggar etika penelitian dan etika PK terhadap putusan MA.
kontaminasi Enterobacter sakazakii hukum, akhirnya masyarakat resah. Kemenkes bersama-sama BPOM
mutlak dilakukan. Menurut Budi dia sepakat bahwa memberikan kuasa khusus kepada
Ia mengatakan pangkal persoa- semua harus taat pada hukum, maka Ia Kejaksaan Agung selaku pengacara
lan ada di pihak IPB yang mengaku menyarankan agar IPB melaksanakan negara dalam mengajukan upaya PK
belum memperoleh salinan putusan keputusan MA. “Jika kita melanggar ini.
dan enggan melanggar etika aka- hukum, mau jadi apa kita. Tentunya Menurut Jaksa Agung Muda Per-
demik jika mengumumkan merek-
merek tersebut. Namun, lanjutnya,
sebenarnya pemerintah, Menkes dan
BPOM, bisa memaksa IPB untuk mem-
bukanya kepada publik.
“Pemerintah bisa memaksa. Ka-
lau cuma mengimbau itu bagian alim
ulama. Kalau tidak mau memaksa, ini
namanya bentuk kealpaan negara,”
tegasnya.
Rieke mengatakan putusan MA
sudah diumumkan, bahkan diputus-
kan pada April 2010 lalu. Oleh karena
itu, alasan belum menerima salinan
putusan dari pengadilan tak dapat
dijadikan alibi bagi institusi pemerin-
tahan maupun IPB untuk tidak meng-
umumkannya.
Untuk menyelesaikan masalah
ini, Rieke bahkan mengancam bakal

| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 82 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 82