Page 57 - MAJALAH 95

SOROTAN

Korupsi Tidak Wajar

Tanpa Pengecualian

Taufiequrachman Ruki, Anggota BPK 2009 - 2014

alam pemberitaan media akhir rekomendasi untuk memperbaiki ke- jaminan dari BPK bahwa suatu kemen-
– akhir ini muncul pertanyaan giatan atau program tersebut agar lebih terian/lembaga yang diperiksa sudah
(atau penyataan?) bahwa efektif, efisien, dan ekonomis. Sementara sepenuhnya mengelola keuangannya
Dlaporan keuangan beberapa itu pemeriiksaan dengan tujuan tertentu secara akuntabel dan transparan tanpa
kementerian memperoleh opini Wajar adalah pemeriksaan yang dilakukan ada satupun kasus korupsi yang terjadi.
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dengan tujuan khusus, di luar pemerik- Setiap laporan BPK harus dibaca secara
namun masih terdapat indikasi korupsi/ saan keuangan dan pemeriksaan kinerja. jelas apa tujuan dan lingkup pemerik-
suap yang dilakukan pejabat pada Ke- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu saannya.
menterian tersebut. Dua pegawai Direk- menghasilkan kesimpulan sesuai dengan Demikian juga dengan pemeriksaan
torat Jenderal Pajak, TH dan AS, tertang- tujuan khusus dari pemeriksaan itu atas laporan keuangan kementerian
kap tangan oleh KPK pada saat Laporan sendiri. Termasuk dalam pemeriksaan negara/lembaga. Pemeriksaan atas
Keuangan Kementerian Keuangan Tahun tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan laporan keuangan kementerian negara/
2011 memperoleh opini WTP. Tulisan ini investigatif yang merupakan pemerik- lembaga merupakan jenis Pemeriksaan
mengulas korelasi antara opini terhadap saan ”lanjutan” yang lebih khusus dan Keuangan. Dalam istilah internasional,
kewajaran penyajian Laporan Keuangan mendalam, yang menuju pada pe- jenis pemeriksaan ini dikenal sebagai
dan terjadinya korupsi. ngungkapan penyimpangan. Dengan “general audit’. Istilah ini
Pemeriksaan BPK atas laporan perbedaan tujuan dan hasil pemeriksaan menunjukkan peme-
keuangan kementerian/lembaga (LKKL) yang akan dilaporkan, maka ketiga riksaan dilakukan
hanya merupakan salah satu jenis jenis pemeriksaan tersebut memiliki dengan lingkup
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kedalaman prosedur yang berbeda-beda yang luas, men-
yaitu pemeriksaan keuangan. Pasal disesuaikan dengan tujuannya masing- cakup kese-
6 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004 masing. luruhan pos
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Perbedaan tujuan, kesimpulan, dan keuangan yang
Tanggung Jawab Keuangan Negara prosedur diantara masing-masing jenis dilaporkan
menjelaskan bahwa BPK melakukan pemeriksaan di atas menunjukkan bah- namun dengan
tiga jenis pemeriksaan atas keuangan wa tidak ada satu jenis pemeriksaan pun prosedur
negara yaitu (1) Pemeriksaan Keuangan, yang bisa menjadi raport atau
(2) Pemeriksaan Kinerja, dan (3) Peme- sertifikat
riksaan dengan tujuan tertentu. Ketiga
jenis pemeriksaan tersebut memilki
tujuan, prosedur dan jenis kesimpulan
yang berbeda-beda.
Pemeriksaan keuangan bertujuan
untuk menilai kewajaran laporan keua-
ngan yang kesimpulannya dituangkan
dalam bentuk Opini BPK. Pemeriksaan
kinerja adalah pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek eko-
nomi dan efisiensi serta pemeriksaan
aspek efektivitas. Hasil utama dari
pemeriksaan kinerja adalah berupa Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |