Page 59 - MAJALAH 95

SOROTAN

menerapkan self assessment system
dimana wajib pajak diminta untuk
menghitung sendiri kewajiban pajak-
nya dan melaporkannya ke Direktorat
Jenderal Pajak. Dalam hal – hal tertentu,
Direktorat Jenderal Pajak melakukan
penelitian/pemeriksaan untuk me-
nguji kebenaran perhitungan sendiri
wajib pajak tersebut. Kasus TH dan AS
terjadi karena petugas pajak memiliki
kewenangan untuk melakukan peneli-
tian/pemeriksaan tersebut dan kemu-
dian menyalahgunakannya (abuse of
power). Direktorat Jenderal Pajak telah
membangun suatu sistem pengendalian
untuk memastikan bahwa kewenangan
tersebut dipergunakan sebagaimana
mestinya. Telah dibentuk Direktorat
Kitsda yang menjadi semacam provost,
telah dibentuk whistle blower system,
telah dilakukan reformasi birokrasi (baca:
perbaikan penghasilan pegawai), dan
sebagainya. Namun ternyata belum
cukup ampuh untuk mencegah pega-
Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta wainya menyalahgunakan kekuasaan.
dan lingkup pemeriksaan atas Laporan Artinya, tidak masuk dalam lingkup Dengan demikian, Jajaran Direktorat
Keuangan. pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Jenderal Pajak maupun kementerian
Pertama, dugaan suap yang diterima Kedua, indikasi dugaan suap dapat Keuangan harus meningkatkan lagi
oleh TH dan AS diindikasikan terkait diketahui apabila ketetapan yang pengendalian terhadap pegawainya. BPK
dengan proses pemeriksaan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemerik- selaku lembaga pemeriksa tetap akan
dilakukan oleh aparat Direktorat Jen- saan pajak tidak sesuai dengan kondisi membantu Pemerintah untuk mencegah
deral Pajak kepada Wajib Pajak. Tujuan sebenarnya. Sebagai ilustrasi, kurang terjadinya penyalahgunaan wewenang
suap diduga agar restitusi pajak yang bayar ditetapkan Rp100 juta, namun dan meningkatkan penerimaan pajak
diminta dikabulkan atau jumlah pajak setelah dieksaminasi ulang, seharusnya sebagai sumber pembiayaan penyeleng-
yang masih harus dibayar dikurangi. kurang bayar Rp500 juta. Akan muncul garaan Negara.
Proses pemeriksaan kepada Wajib Pajak pertanyaan mengapa petugas pajak Dari ulasan di atas, kasus TH dan AS
merupakan proses yang dilakukan untuk menetapkan jauh lebih rendah dari merupakan peristiwa yang terjadi di luar
mengumpulkan pajak dan produk akhir yang seharusnya. Dari sini dapat muncul konteks pemeriksaan laporan keuangan.
dari pemeriksaan tersebut adalah suatu dugaan suap atau permainan antara Kasus tersebut adalah salah satu bentuk
ketetapan pajak. Berdasarkan keteta- petugas pajak dan wajib pajak. Untuk penyalahgunaan kekuasaan. Opini WTP
pan pajak tersebut, apabila ditetapkan mengidentifikasi hal tersebut, BPK harus atas Laporan Keuangan Kementerian
kurang bayar maka Wajib Pajak harus melakukan pemeriksaan yang bertujuan Keuangan bukanlah jaminan bahwa
melakukan penyetoran ke Bank/Pos menguji “kebenaran” pemeriksaan pajak, tidak ada kasus korupsi di lingkungan
Persepsi dan selanjutnya dicatat sebagai bukan “kewajaran” penyajian peneri- Kementerian Keuangan, khususnya di
penerimaan Negara pada Laporan maan pajak pada laporan keuangan. Direktorat Jenderal Pajak. Opini WTP
Keuangan. Apabila ditetapkan lebih Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada kesalahan
bayar, maka Wajib Pajak akan mem- menguji “kebenaran” pemeriksaan pajak penyajian angka/informasi yang material
peroleh pengembalian pendapatan adalah jenis pemeriksaan dengan tujuan dalam laporan keuangan. Dengan kata
dari Pemerintah dan selanjutnya dicatat tertentu. (catatan: pemeriksaan ini dapat lain, suatu kasus korupsi tidak serta
sebagai Belanja Negara pada laporan dilakukan apabila BPK memperoleh ijin merta melarang opini Wajar Tanpa
Keuangan. Dengan demikian, dugaan Menteri Keuangan untuk mengakses Pengecualian namun yang pasti Korupsi
suap terkait proses pemeriksaan pajak data yang berkaitan dengan wajib pajak adalah Tidak Wajar Tanpa Pengecualian.
terjadi sebelum peristiwa pencatatan sesuai dengan Pasal 34 UU KUP). (*)
penerimaan pada Laporan Keuangan. Sejak tahun 1984, Indonesia telah

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |