Page 46 - MAJALAH 66

PROFIL

parlemen itu, selain efisien dalam hal menguasai semua aturan main di beritahukan kepada anggota DPR,”
anggaran, juga sumber daya yang ada parlemen, tata tertibnya, keputusan- katanya.
bisa dialihkan untuk hal-hal yang keputusan rapat yang penting dan Namun demikian fungsi
lebih strategis lainnya. Hasil dari berbagai kesepakatan bersama yang kesekretariatan jenderal itu hanyalah
efisiensi itu misalnya saja bisa dijalin di lembaga parlemen. Dengan menjelaskan aturan legal yang ada
dimanfaatkan untuk membangun modal itu dia memberikan banyak saja karena seorang pimpinan di DPR
pusat riset yang bisa dimanfaatkan masukan kepada para pimpinan DPR tentunya tidak akan hafal banyak
bersama oleh MPR, DPR dan DPD, terkait aspek legalitas yang ada. pasal-pasal dalam tatib ataupun UU
perpustakaan yang besar. lengkap dan Misalnya saja dalam satu rapat, yang pernah disahkannya karena
modern hingga keberadaan ruang pimpinan perlu diingatkan bahwa mereka itu lebih pada masalah-
wartawan (press room) yang lebih berdasarkan pasal-pasal dalam tatib, masalah politik yang umum saja.
representatif dan dilengkapi berbagai maka rapatnya harus seperti ini. Sementara jika ada anggota DPR
prasarana komunikasi canggih serta Lainnya lagi mungkin mengingatkan atau bahkan pimpinannya yang tidak
TV Parlemen yang mampu bersaing bahwa ada keputusan Badan sependapat dengan aturan legal yang
dalam segi kualitas dengan TV Musyawarah, tanggal sekian yang telah dijelaskan itu, maka hal tersebut
komersial pada umumnya. bunyinya seperti ini. “Jadi kita sudah masuk wilayah politis atau
Dengan pola demikian itu, bermain diaturan yang sudah perdebatan politik para anggota
kedepan, seorang sekjen tidak lagi ditetapkan dan jangan keluar dari itu. DPR. Sebagai insan birokrasi yang
mengurusi hal yang remeh temeh Kalau kita keluar dari koridor-koridor profesional, Sekjen dan jajarannya
seperti AC yang macet, lampu mati itu artinya kita sudah memasuki tidak akan masuk dalam wilayah
dan lain sebagainya karena hal arena politik,” katanya. tersebut.
tersebut menjadi porsi badan yang Selain mengingatkan pimpinan- Selama berkarier di birokrasi
baru itu. Sementara Sekretariat pimpinan DPR terhadap garis-garis kelembagaan parlemen, tidak jarang
Jenderal setiap institusi nantinya hukum yang ada sebelum satu pula Nining membuatkan naskah
hanya akan berkonsentrasi mengurusi keputusan penting diambil, seringkali pidato yang akan dibacakan
hal-hal yang terkait dengan substansi pula Sekjen dituntut untuk pimpinan DPR dalam forum-forum
dan materi kerja lembaga-lembaga memberikan kajiannya terhadap resmi kenegaraan. Kerja keras selama
tersebut saja. “Itu yang menjadi cita- persoalan yang tengah dihadapi berhari-hari dalam menyusun naskah
cita dan concern saya sekarang. Tapi Dewan. Misalnya saja sewaktu ada pidato kontan terbayarkan ketika
tentunya harus step by step,” katanya. persoalan pencalonan Gubernur BI akhirnya naskah dibacakan dalam
Untuk merealisasikan visi itu, di oleh presiden yang sempat ditolak forum yang terhormat. “Misalnya
Sekretariat Jenderal DPR sekarang ini DPR. Pada saat itu ada persoalan akan ada pidato Presiden dan ketika
telah ada tim kerja peningkatan bahwa menurut UU yang ada proses konsep saya itu dibacakan di forum
kinerja DPR yang merumuskan seleksi Calon Gubernur BI harus bisa itu nilai kebahagiaannya sangat luar
strategi yang harus dilakukan DPR diselesaikan dalam waktu satu bulan biasa,” kata Nining seraya
kedepan. Selanjutnya hasil kerja tim dan saat itu masa tugas Burhanuddin mengibaratkan seolah-olah dirinya
akan dijadikan rekomendasi rencana Abdullah sudah harus selesai dan diberi hadiah sebuah berlian.
strategis (renstra) DPR yang sudah ada surat resmi dari Presiden. Sebaliknya, ketika kerja keras yang
kemudian dijilid dalam satu buku. Namun ternyata setelah 1 bulan sudah diupayakannya itu lalu
berlalu, kandidat yang dicalonkan ternyata masih ada sedikit saja yang
Profesional presiden ditolak DPR dan proses meleset sehingga mengakibatkan
Sebagai pimpinan birokrasi pencalonan kembali mentah. DPR semua menjadi berantakan adalah hal
dilingkungan Sekretariat Jenderal pun menjelang masuk masa reses. yang sangat menyedihkan bagi
DPR RI, Nining juga dituntut untuk Untuk mensiasati kebuntuan dalam dirinya.
tampil profesional. Apalagi dengan persoalan itu sekaligus tidak Misalnya ketika Sekjen sudah
lingkup tugas yang sarat dengan menyalahi perundang-undangan menyiapkan konsep surat untuk
berbagai kepentingan politik praktis, yang ada, Nining mengatakan pada menjawab surat Presiden SBY terkait
kelihaian dalam “bermanuver” yang pimpinan DPR bahwa walaupun penolakan DPR atas pencalonan
sesuai dengan koridor tata tertib DPR nanti DPR reses 1 bulan, itu tidak Gubernur BI yang diajukan
menjadi satu prasyarat tersendiri terhitung berdasarkan tatib DPR. pemerintah. Setelah melalui rapat
seorang Sekjen DPR. “Saya harus Berdasarkan tatib, yang dinamakan pimpinan, konsep surat tersebut
profesional karena di sini banyak waktu kerja DPR adalah waktu kerja akhirnya ditandatangani Agung
sekali kepentingan politik. Sekretariat DPR di masa sidang. “Jadi walaupun Laksono sebagai Ketua DPR dan
Jenderal itu tidak boleh memihak nanti melebihi 1 bulan, ini berarti tinggal dikirim saja ke Sekretariat
pada satupun,” katanya. tetap legal dan bisa diproses. Nah, Negara. “Waktu itu saya pikir tinggal
Nining mewajibkan dirinya untuk hal-hal seperti itu lah yang kita kirim saja dan kemudian saya pulang

46 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66