Page 50 - MAJALAH 66

LEGISLASI

penghargaan terhadap jasa dan mempertahankan lahan pertanian, seraya menambahkan seluruh desa
profesi petani masih sangat minim. diperlukan payung hukum guna yang telah memiliki lahan pangan
Petani masih identik dengan melindungi wilayah tersebut. pertanian berkelanjutan wajib
kemiskinan dan kebodohan. Rancangan Undang-Undang dilindungi.
Petani harus diperlakukan Perlindungan Lahan Pangan
sebagai pejuang karena Pertanian Berkelanjutan diharapkan Demi Kedaulatan Pangan
kontribusinya terhadap dapat menjamin tetap ada lahan Masyarakat Indonesia mayoritas
kelangsungan hidup manusia. pertanian yang dapat dimanfaatkan mengkonsumsi nasi sebagai
Ketersediaan pangan nasional yang atau bahkan menambah jumlah makanan pokok. Untuk tetap
mencukupi merupakan salah satu lahan. menjamin ketersediaan padi sebagai
jasa petani terhadap bangsa ini. “Tempat (lahan pangan bahan dasar konsumsi tersebut
Dengan cukupnya stok pangan pertanian berkelanjutan) tentunya maka diperlukan jaminan
maka kedaulatan pangan nasional akan di maping. Tentunya ada di ketersediaannya.
akan terjamin, hal ini akan desa, di daerah dan ini harus Melalui payung hukum tentang
membawa dampak positif bagi diberikan perlindungan oleh lahan pangan pertanian
pencitraan Indonesia di dunia Undang-Undang,” kata Idham yang berkelanjutan diharapkan produksi
internasional. juga Anggota Badan Legislasi pangan nasional selalu terpenuhi.
Untuk tetap menjamin (Baleg) DPR. Selain kebutuhan pangan
keberadaan lahan pertanian, Komisi Ia menjelaskan bila Pemerintah masyarakat dapat terpenuhi, dengan
IV DPR tengah membahas Daerah atau Provinsi telah adanya UU tersebut diharapkan
Rancangan Undang-Undang menetapkan suatu wilayah sebagai dapat mengembalikan kedaulatan
Perlindungan Lahan Pangan lahan pertanian maka sampai pangan nasional.
Pertanian Berkelanjutan. Anggota kapanpun lahan itu harus dilindungi “Kita ingin mengembalikan
Komisi IV DPR Idham (F-PDIP) dan dijamin Undang-Undang. kedaulatan pangan Indonesia,” kata
menilai RUU tersebut diharapkan Idham yang berasal dari daerah Idham.
dapat meningkatkan kesejahteraan pemilihan Sumatera Utara III Ia menegaskan demi
petani, buruh tani dan nelayan. menjelaskan, khusus untuk Pulau terwujudnya kedaulatan pangan
“Dalam kenyataan dilapangan, Jawa dimana jumlah penduduknya nasional maka lahan pertanian yang
sejak rezim Orde Baru semua sangat padat, harus tetap ada lahan sudah ada jangan sampai berkurang
pendekatannya sangat pragmatis. yang digunakan sebagai lahan dan keberadaan lahan tersebut
Tidak ada perlindungan terhadap pangan pertanian berkelanjutan. dilindungi payung hukum.
lahan pertanian. Dari tahun Menurutnya wilayah pesisir utara “Lahan pertanian yang ada tidak
ketahun terdegradasi dan terjadi Pulau Jawa (Pantura) merupakan boleh berkurang,” tegasnya.
alih fungsi lahan yang luar biasa,” wilayah yang sebaiknya mempunyai Dalam perbincangan dengan
katanya. lahan tersebut. Parlementaria, Idham yang dikenal
Terdegradasi dan beralih “Di Pulau Jawa vokal di Komisi IV DPR meminta
fungsi lahan pertanian akan yang sangat supaya pemerintah melakukan
membawa dampak negatif penting itu di perluasan lahan pangan pertanian
terhadap ketahanan jalur berkelanjutan. Ia berharap
pangan nasional. Dengan pantura,” pemerintah daerah juga ikut
berkurangnya lahan katanya membantu perluasan lahan ini
pertanian secara otomatis dengan memanfaatkan lahan tidur
telah mengakibatkan pada yang ada di wilayah masing-masing.
berkurangnya pasokan. “Secara sinergi UU ini
“Ini sangat memukul memberikan jaminan pelindungan
kedaulatan pangan nasional terhadap lahan pertanian yang ada
yang terkenal dengan dan dalam UU ini ada norma
semboyan gemah ripah dimana negara berkewajiban untuk
lohjinawi,” ujarnya. melakukan perluasan lahan
Untuk pertanian untuk mempertahankan
tetap
eksistensi Indonesia sebagai negara
agraris juga maritim,” katanya.

Lindungi Petani
Kemiskinan di Indonesia sampai
Idham , anggota Komisi IV DPR RI (F-PDIP) saat ini masih identik dengan

50 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66