Page 53 - MAJALAH 66

LEGISLASI

itu,”paparnya. Insiden tersebut, kata Abdul ini, Indonesia dimasukkan didalam
Pada aspek lainnya, RUU Hakim, dikecualikan apabila ada bukti daftar A, yaitu nama maskapai
Penerbangan juga berusaha nyata kelalaian yang disengaja. “Kita penerbangan dari suatu Negara yang
mendorong adanya peningkatan masih mendiskusikan badannya seperti di larang terbang di Negara Eropa,
budaya keselamatan dimana seluruh badan perlindungan pilot, kita sebanyak 14 Negara sebagian besar dari
awak pesawat itu memberikan mengarahnya akan seperti itu Afrika, posisi Indonesia berada di dua
perhatian yang besar terhadap nantinya,” terangnya. terbawah. Sementara, Daftar B,
persoalan keselamatan didunia Berdasarkan indeks kecelakaan pelarangan di Negara Eropa pada waktu
penerbangan. “Sekecil apapun bentuk pesawat tahun 1995-2005, Negara tertentu.
kejadian dan peristiwa didalam aspek Indonesia mendapatkan skor 3,1 untuk Melihat kondisi ini sangat penting
penerbangan mulai persiapan operasi 1 juta penerbangan artinya berdasarkan diperlukan peningkatan iklim dunia
sampai diatas semestinya bisa indeks tersebut, tingkat keselamatan penerbangan baik dari sisi regulasi yang
dilaporkan dengan data-data yang penerbangan di Indonesia rendah. mendukung bisnis penerbangan,
akurat dan transparan jadi tidak boleh Semakin kecil nilai indeksnya semakin infrastruktur, dan factor keselamatan.
data-data tersebut dijadikan bahan tinggi tingkat keselamatan Mari kita cermati RUU ini secara
oleh polisi untuk menindak, jadi ada penerbangannya. Bahkan menurut seksama sehingga masyarakat benar-
perlindungan,”paparnya. Federal Aviation Administration, saat benar merasakan manfaat pelayanan
pesawat terbang saat ini. (si/as)

RUU PENERBANGAN :
LINDUNGI MASKAPAI

DALAM NEGERI

UU revisi Penerbangan kelalaian maskapai
prinsipnya memberikan penerbangan.
Rperlindungan kepada Berikut petikan
maskapai dalam negeri secara wawancara dengan salah
optimal disamping itu, swasta juga seorang Anggota DPR dari
diberikan peluang untuk PKS Abdul Hakim, di
berinventasi di maskapai ruangan kerjanya
penerbangan. Disamping itu, menanggapi RUU
melalui RUU ini, DPR bersama Penerbangan yang baru saja
dengan pemerintah berusaha masuk di tingkat Panja.
memisahkan antara fungsi regulator
dan operator sehingga perannya
bisa semakin optimal.sehingga
dapat menjamin tingkat
keselamatan, kenyamanan, dan
keamanan di Industri
penerbangan.
Kedepannya RUU ini juga
diharapkan dapat melindungi hak-
hak konsumen pesawat terbang
yang seringkali terabaikan akibat
penundaan pesawat terbang.
Melalui RUU ini, nantinya para
operator pesawat terbang harus
memberikan syarat-syarat minimal
dalam melayani konsumen
sehingga para konsumen jasa
penerbangan tidak dirugikan akibat
Abdul Hakim, anggota DPR RI (F-PKS)

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 53