Page 52 - MAJALAH 66

LEGISLASI

Wilayah udara merupakan bagian integral dan eksklusifitas dari suatu negara karena itu
harus dijaga dengan cara membatasi penggunaan wilayah udara oleh maskapai asing dan
melindungi bisnis penerbangan nasional. Guna mengantasipasi hal itu, saat ini, DPR
bersama dengan pemerintah sedang membahas RUU Penerbangan yang merupakan
revisi Undang-Undang No.15/1992. Sebelumnya, Pemerintah telah menyerahkan RUU
Penerbangan kepada DPR dan sudah dibahas dari bulan Mei lalu.

erkembangannya, RUU regulator, dan hal lainnya, yaitu mencuat wacana memisahkan lembaga
Penerbangan sudah lemahnya sisi pengawasan. Kita sering antara regulator dan operator. artinya
memasuki tahap Panja, kali melihat sering terjadinya insiden memisahkan lembaga yang
dan masih memerlukan akibat rendahnya faktor pengawasan memberikan sertifikat kelayakan
Ppersamaan terkait dengan terhadap maskapai penerbangan. Oleh terbang dengan lembaga yang berperan
berbagai substansi yang masih karena itu, DPR bersama dengan sebagai pengawas.
diperdebatkan didalam RUU pemerintah ingin meningkatkan aspek Mengikuti wacana di Pansus RUU
Penerbangan ini. Diantaranya open sky pengawasan terhadap operator Penerbangan, terlihat beberapa Fraksi
connection, sertifikasi operator pesawat penerbangan. menginginkan dibentuknya semacam
udara dan persoalan navigasi “Kita juga masih kurang sumber lembaga independen atau badan
penerbangan. daya yang dimiliki, kurang perhatian regulator. Melalui langkah ini, peran
Dari pemerintah, sebelumnya draft dan komitmen untuk menegakkan pengawas dapat lebih optimal dalam
revisi awal RUU Penerbangan, regulasi, karena itu kita ingin meningkatkan keselamatan dan
berjumlah 14 bab dan 102 pasal, pengawasan lebih detail termasuk pelayanan di bidang penerbangan.
jumlah tersebut hanya bertambah kelembagaannya,”papar anggota DPR Abdul Hakim menjelaskan, alternative
sedikit dibandingkan dengan UU Abdul Hakim dari PKS. lainnya juga mencuat apakah
No.15/ 1992 dengan 15 bab dan 76 Pada Pesawat terbang tingkat diperlukan penguatan terhadap peran
pasal. Bahkan terakhir terlihat adanya pengawasan mengenal beberapa hal Direktorat Sertifikasi dan kewenangan
penambahan hingga 18 bab RUU diantaranya, pengaturan, pembinaan Udara (DSKU) yang telah ada selama
penerbangan. dan fungsi pengendalian. Saat ini kita ini. “misalnya menunjukkan
Kendala yang dihadapi oleh dunia sering melihat pengawasan terus kewenangan dalam menggrounded
penerbangan saat ini adalah belum dilakukan namun hasilnya masih belum ketika ditemukan pesawat udara yang
adanya pemisahan antara operator dan optimal. Karena itu melalui RUU ini, tidak layak langsung pada saat

52 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66