Page 56 - MAJALAH 66

LEGISLASI

Sejak bergulirnya era demokrasi tahun 1998 lalu, munculah sudah diatur dalam beberapa undang-
euphoria reformasi disegala bidang yang berdampak pada undang secara berserakan, diantaranya
ada dalam KUHP yang terdiri dari 10
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah mengalami
pasal tentang kejahatan terhadap negara,
penurunan yang cukup signifikan. Desakan rakyat yang Undang-Undang Keterbukaan Informasi
menonjol saat itu adalah tuntutan keterbukaan atau Publik (UU KIP) yaitu pada pasal 17
transparansi yang seluas-luasnya, sehingga masyarakat tentang informasi yang dikecualikan yang
dapat mengontrol kinerja pemerintah dalam termasuk kategori rahasia negara, UU No.
10 tahun 1998 tentang perbankan, UU
menyelenggarakan pemerintahannya. Tuntutan
No. 7 tahun 1971 tentang Kearsipan, UU
transparansi ini dilakukan dengan harapan terbentuknya No.36 tahun 1999 tentang
clean government atau pemerintahan yang benar-benar Telekomunikasi, tentang UU No. 30
bersih dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan
UU tentang Kesehatan.
Hajriyanto menambahkan, jika
pemerintah tetap bersikukuh menyatakan
ransparansi pemerintah mengetahui dan memahami persoalan- perlu adanya undang-undang tentang
memang perlu persoalan publik sangat penting bagi rahasia negara, isinya adalah merupakan
ditegakkan untuk berjalannya demokrasi. Adanya informasi kompilasi dari beberapa undang-undang
menciptakan clean yang akurat melindungi masyarakat dari yang didalamnya sudah termasuk pasal
Tgovernment, khususnya analisis yang keliru. Warga negara sangat rahasia negara.
hal-hal yang menyangkut kepentingan membutuhkan informasi yang cukup
kehidupan masyarakat. Misalnya untuk dapat mengungkapkan suara dan
pengusutan dan pengadilan terhadap kepentingannya dan mengontrol pejabat-
para koruptor atau pelaku KKN harus pejabat publik.
benar-benar bersih dan setranparan Menurut Anggota Komisi I DPR dari
mungkin. Sebab yang terjadi saat ini dalam Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y.
pengusutan dan penindakan kasus-kasus Thohari, rahasia negara itu penting dan
yang berbau KKN masih ada kesan harus diatur dalam undang-undang.
menggunakan sistim tebang pilih. Namun, apa yang dimaksud dengan
Rancangan Undang-Undang rahasia negara itu sendiri menurutnya
Tentang Rahasia Negara (RUU RN) yang
tengah diajukan pemerintah melalui
Departemen Pertahanan menuai kritik dari
berbagai kalangan. Pasalnya RUU yang
kontroversial ini dianggap akan
menghambat proses pembentukan
pemerintahan yang bersih dan demokratis
di Indonesia.
Selain itu RUU tersebut juga akan
menjadi tembok yang berdiri kokoh
terhadap pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme. Prinsip keterbukaan atau
transparansi dan akuntabilitas telah
menjadi prinsip universal, yang dianggap
sebagai prinsip paling mendasar di dalam
mewujudkan masyarakat demokratis.
Keterbukaan dalam informasi mempunyai
arti yang sangat penting bagi demokrasi.
Kebutuhan warga negara untuk Hajriyanto Y. Thohari, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar

56 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66