Page 57 - MAJALAH 66

LEGISLASI

Selain itu perlu adanya pengaturan nanti, pengadilan tidak perlu sekarang menjadi UU KIP, sehingga pada
lebih lanjut tentang kompilasi tersebut, mendapatkan bukti bahwa apa yang saat itu pemerintah belum mau
seperti masa retensi, sanksi bagi yang dituduhkan tersebut benar-benar disebut membahas RUU KMIP sampai
membocorkan rahasia negara yang sesuai rahasia negara. Instansi tersebut hanya pemerintah mengajukan RUU RN. Pihak
dengan situasi, kondisi atau political setting cukup memberikan surat keterangan pemerintah menginginkan yang dibahas
dimana bangsa Indonesia sekarang telah bahwa yang diberitakan oleh seseorang terlebih dahulu adalah RUU RN atau
memasuki era reformasi, keterbukaan, tersebut adalah rahasia negara. setidak-tidaknya dibahas secara bersama-
good governance, transparansi dan Hajriyanto menegaskan, Undang- sama dalam satu paket. Tetapi DPR akan
sebagainya. Itu semua menurut Undang tentang Rahasia Negara ini membahas RUU RN setelah RUU KIP
Hajriyanto harus menjadi variabel yang dibuat dengan semangat dari sebuah selesai dibahas dan diselesaikan, sehingga
sangat penting dalam undang-undang rezim ketertutupan yang sama sekali tidak dengan demikian RUU KIP itulah yang
rahasia negara. menghayati UUD 45 terutama pasal 28f akan menjadi dasar pengajuan RUU RN,
Lebih lanjut Hajriyanto menjelaskan, yang isinya bahwa setiap orang berhak karena RUU KIP merupakan amanat
Komisi I DPR menolak draft RUU mendapatkan informasi, berkomunikasi, langsung atau undang-undang organik
Rahasia Negara yang diajukan oleh dan memanfaatkan informasi untuk berdasarkan UUD 45 Pasal 28 f. “Kalau
Pemerintah dengan alasan draft RUU pengembangan diri dan lingkungannya. kita menengok ke belakang, sebenarnya
Rahasia Negara tersebut tidak sejalan “Semangat UUD tidak menafasi draft draft UU RN diajukan pemerintah begitu
dengan UU KIP, sehingga sangat UU Rahasia Negara yang diajukan oleh pemerintah menerima usulan RUU
berpotensi untuk mereduksi isi dari UU Pemerintah,” tegasnya. KMIP dari DPR,” ujarnya.
KIP. Dalam draft RUU rahasia negara Selama ini menurut Hajriyanto, DPR
Hajriyanto beranggapan RUU yanag diajukan oleh pemerintah tidak ada tidak melihat adanya kasus kebocoran
Rahasia Negara ini memberikan batasan-batasan tentang definisi rahasia rahasia negara. Karena itu dirinya menilai,
kewenangan yang terlalu besar kepada negara. Dalam RUU tersebut hanya RUU Rahasia Negara tidak memiliki
dua lembaga untuk menentukan dan manyatakan rahasia negara tersebut bisa urgensi konstitusional, tidak ada urgensi
merumuskan sendiri apa yang disebut berbentuk barang, informasi, dan surat. objektif karena DPR tidak menemukan
dengan rahasia negara. Dua lembaga Kemudian juga di dalamnya hanya adanya kasus kebocoran rahasia negara.
tersebut adalah Dewan Rahasia Negara disebutkan kategori-kategori rahasia Kemudian apa yang disebut dengan
(DRN) yang nantinya diketuai oleh negara seperti sangat rahasia, rahasia, dan rahasia negara sudah diatur dalam
Menteri Pertahanan dan instansi rahasia yang berkadar rendah berikut beberapa undang-undang lain, sehingga
pemerintah. dengan sanksi-sanksinya. untuk perkembangan social politik dan
Fatalnya, apa yang disebut sebagai Menurutnya, undang-undang pertahanan keamanan sekarang ini sudah
instansi pemerintah yang nanti menjadi rahasia negara ini tidak berbicara apa-apa, cukup diatur di dalam undang-undang
pemilik rahasia, penentu rahasia dan tetapi hanya berbicara tentang yang sudah ada sekarang. “Tidak ada
perumus apa yang disebut dengan rahasia pendelegasian wewenang kepada DRN. kebocoran rahasia negara, kok kita tiba-tiba
tidak ditegaskan secara spesifik instansi Pemberian kewenangan kepada instansi membuat UU tentang RN, jadi sebenarnya
sampai tingkat mana didalam RUU pemerintah untuk merumuskan apa yang UU ini tidak mendesak,” tegas Hajriyanto.
Rahasia Negara tersebut. dimaksud dengan rahasia negara, serta Dalam menyusun dan
“Tidak jelas instansi sampai tingkat sanksi yang sangat mengintimidasi yang menyempurnakan kembali draft RUU
mana, apakah pusat atau daerah, padahal terdapat di dalam tujuh pasal. Undang- Rahasia Negara seperti apa yang menjadi
kecamatan itu termasuk instansi Undang ini sangat mengintimidasi dan aspirasi Anggota Komisi I DPR,
pemerintah juga, masa kecamatan bisa sangat mengancam, karena itu Komisi I pemerintah meminta waktu selama tiga
menentukan sendiri apa yang disebut DPR sepakat bulat untuk bulan. Karena itu Hajriyanto berharap
rahasia negara,” tegas Hajriyanto. mengembalikan draft undang-undang ini semoga draft yang disusun dan
Pemberian kewenangan yang terlalu kepada pemerintah untuk menyusun disempurnakan oleh pemerintah nanti
besar kepada DRN dan instansi kembali dengan dasar UU KIP. adalah sebuah draft RUU RN yang
pemerintah akan menjadi sebuah Secara tegas Hajriyanto mengatakan, relative baru, yang secara ideologis dan
ketentuan karet yang nanti akan semakin UU Rahasia Negara sengaja dibuat secara filosofis betul-betul sejalan dengan
tidak jelas. Dan yang lebih parahnya lagi pemerintah sebagai tandingan terhadap reformasi.
menurut Hajriyanto, publik tidak akan UU KIP yang dahulu diajukan oleh DPR Hajriyanto juga memastikan bahwa
pernah mengetahui apa yang disebut dan sudah disahkan bersama pemerintah pada saatnya nanti Komisi I DPR akan
dengan rahasia negara. baru-baru ini. kembali membahas draft RUU RN yang
“Tahu-tahu nanti orang Hajriyanto melihat adanya akan diajukan kembali oleh pemerintah
mendapatkan tuntutan karena dianggap kekhawatiran dari pihak pemerintah dengan catatan draft baru yang telah
telah membocorkan rahasia negara dan terhadap UU KIP. Pengajuan UU disusun oleh pemerintah
diajukan ke pengadilan,” ujarnya. Rahasia Negara merupakan reaksi dari mengaspirasikan keinginan
Bahkan di dalam proses pengadilan pemerintah terhadap RUU KMIP yang masyarakat.(ol)

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 57