Page 62 - MAJALAH 66
P. 62

KUNLAP


            syarat yang jelas, salah satunya yaitu  Namru2 sendiri adalah milik Angkatan  Rabu (25/6),
            keuntungan bersama, keterbukaan, dan  Laut AS.                        Ketua Komisi I DPR, Theo L.
            keseimbangan antara kedua partner.  Anggota Komisi I DPR lainnya   Sambuaga mengatakan, dalam
               Yusron melihat Depkes sebagai  Djoko Susilo melihat belum adanya  melakukan revisi isi kesepakatan
            sebuah instansi sipil berhadapan  kesepakatan di Pemerintah Indonesia  perjanjian (jika jadi dilakukan),
            dengan lembaga riset milik Angkatan  antara Departemen Kesehatan,  pemerintah harus bisa memastikan
            Laut AS, kerjasama ini sangat     Departemen Luar Negeri, dan      bahwa keberadaan lembaga penelitian
            meragukan apabila kita berharap   Departemen Pertahanan mengenai   Namru2 milik AL AS hanya untuk
            adanya keseimbangan, sehingga     format baru bentuk kerjasama dengan  penelitian penyakit.
            Yusron melihat bahwa partner Namru2  Namru jika akan diteruskan. “Di  “Keberadaan NAMRU-2 di
            haruslah dari Mabes TNI atau Dephan  pemerintah sendiri belum ada  Indonesia hanya untuk penelitian
            dalam hal ini Angkatan Laut RI. “Saya  kesepakatan yang jelas,” kata Djoko.  penyakit menular,” ujar Theo.
            khawatir Indonesia tidak mendapatkan  Sementara itu Direktur Namru2   Opsi melakukan revisi terhadap
            keuntungan apapun dari kerjasama ini,”  Trevor Jones menjelaskan,  Namru2  kesepakatan perjanjian kerja sama
            tegas Yusron.                     adalah organisasi yang transparan.  antara Indonnesia dan Namru-2
               Sejauh ini Komisi I DPR belum  Semua penelitian yang dilakukan  tersebut merupakan salah satu poin
            pada posisi apakah akan menerima  mendapatkan persetujuan dari Badan  yang diajukan anggota Komisi I soal
            kerjasama dengan Namru2 ataukah   Penelitian dan Pengembangan      keberlangsungan lembaga tersebut.
            menghentikan kegiatan Namru2 di   Kesehatan (Litbangkes) Departemen  Dua opsi lainnya yakni menghentikan
            Indonesia. Karena itu Komisi I DPR  Kesehatan. Staf serta ilmuwan  secara permanen aktivitas lembaga ini,
            sengaja mendatangi Laboratorium   Litbangkes juga ikut serta bekerja pada  atau menghentikan sementara
            Namru2 untuk mendapatkan masukan-  setiap proyek penelitian Namru2.  operasionalisasinya sambil melakukan
            masukan sebagai dasar untuk         Namru2 juga telah memberikan   pengkajian apakah perlu dilanjutkan
            mengambil keputusan yang tepat.   kontribusi kepada Indonesia selama 38  atau tidak berdasarkan pertimbangan
            “Kerjasama antara instansi tersebut  tahun dengan telah memberikan  kedaulatan bangsa.
            harus bersifat seimbang,” jelas Yusron.  pelatihan yang bersifat tehnik esensial  Sementara itu, Panglima TNI
               Yusron menambahkan, Komisi I   pemeriksaan laboratorium fundamental  Jenderal Djoko Santoso mengatakan,
            DPR akan memanggil Menteri        kepada ratusan tenaga kesehatan dan  Mabes TNI akan meminta untuk
            Kesehatan, Menteri Luar Negeri,   peneliti Indonesia.              dilibatkan dalam program Namru2.
            Panglima TNI, serta instansi terkait  Selain itu Namru2 telah      Alasannya menurut Djoko, Namru2
            lainnya untuk medapatkan masukan.  membangun laboratorium diagnostik  berada di bawah Angkatan Laut AS,
            Setelah mendapat masukan itulah   penyakit menular di Nangro Aceh  maka kerjasama lebih cocok
            menurut  Yusron Komisi I akan     Darussalam pasca tsunami, serta  dilaksanakan dengan sesama militer.
            menentukan sikap apakah kerjasama  membantu tenaga kesehatan serta    “Selama ini kerjasamanya kurang
            dengan Namru harus dilanjutkan atau  petugas penolong bencana Indonesia,  seimbang, US Navy sebagai militer
            dihentikan. “Kami bisa memberikan  yang selanjutnya diserahkan kepada  punya dua kemampuan sebagai
            rekomendasi kepada pemerintah     Litbangkes.                      Angkatan Laut dan peneliti, sedangkan
            tentang iya atau tidaknya masalah   Mengenai anggapan Namru2       Depkes sebagai sipil punya
            kelanjutan kerjasama dengan Namru  adalah tempat rahasia juga dibantah  kemampuan hanya sebagai peneliti
            ini,” ujarnya.                    oleh Trevor. Menurutnya, Namru selalu  saja,”jelas Djoko.
               Menurut Yusron,  berdasarkan   terbuka untuk para pejabat dan      Djoko juga menjelaskan, TNI
            masukan-masukan dari para ahli yang  ilmuwan Indonesia. Namru tidak  mendorong tercapainya kesepakatan
            telah diundang oleh Komisi I, Namru2  memiliki materi atau barang yang  baru soal Namru2. Namun keamanan
            sangat bermanfaat bagi dunia      dirahasiakan. “Kami sama sekali terbuka  dan pertahanan nasional harus menjadi
            pendidikan Indonesia. Tetapi lanjutnya,  dan transparan, dan kami menyambut  pertimbangan yang utama.
            Komisi I DPR memiliki sisi pandang  baik kunjungan para tamu,” jelasnya.  Sebagai tambahan, Djoko juga
            yang berbeda dengan para ahli tersebut.                            meminta akses yang seluas-luasnya
            Komisi I harus melihat keuntungan ini  Pastikan Namru2 Hanya Untuk  tentang apa saja yang dikerjakan
            pada level yang lebih luas yaitu level  Penelitian Penyakit        Namru2. Djoko mengaku sejak tahun
            nasional.                           Untuk menindaklanjuti kunjungan  1996, tidak ada informasi apapun yang
               Yusron juga berpendapat bahwa  lapangan Komisi I DPR ke laboratorium  masuk ke Mabes TNI.
            kerjasama Namru2 seharusnya       Namru2, Komisi I DPR mengadakan     Menanggapi keputusan Rapat
            dilaksanakan oleh Departemen      Rapat Kerja dengan tiga menteri yaitu,  Komisi I yang tidak secara tegas
            Pertahanan atau Mabes TNI, dan    Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan  menyatakan sikapnya, Menteri
            bukan dengan Depkes RI yang       Teknologi, Menteri Pertahanan, dan  Kesehatan Siti Fadilah Supari tampak
            merupakan institusi sipil karena  Panglima TNI di Gedung DPR, Jakarta,  kecewa meskipun tidak menyatakan


            62      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67