Page 58 - MAJALAH 111
P. 58
KUNJUNGAN KERJA
Masyarakat hukum adat kerap tersingkir dan tak mendapat perlindungan negara. Pengakuan dan akses
untuk masyarakat hukum adat sangat minim. Dalam konflik agraria hampir dipastikan masyarakat hukum
adat selalu kalah, karena tidak didukung dokumen resmi yang bisa diakui negara. Kini, masyarakat hukum
adat bisa bernafas lega. DPR RI sedang merancang undang-undang yang melindungi dan mengakui
masyarakat hukum adat (MHA).
omunitas MHA sebe- saatnya, memang, komunitas adat Pasal tersebut menegaskan, nega-
nar nya sudah ada jauh di berbagai daerah di Indonesia di- ra mengakui dan menghormati kes-
sebelum Republik ini lindungi. Bahkan, tradisi yang hidup atuan-kesatuan masyarakat hukum
terbentuk. Di era ko- di tengah masyarakat adat pun bisa adat beserta hak-hak tradisionalnya
Klonialisme, komuni- terlestarikan dengan baik. Dan yang sepanjang masih hidup dan sesuai
tas adat di Indonesia sudah diakui. tentu terlindungi adalah kearifan dengan perkembangan masyarakat
Ha nya saja mereka belum memi- lokal dari daerah setempat, sebagai dan prinsip NKRI. Pasal 18B masih
liki dasar hukum untuk diakui dan bagian dari kekayaan bangsa ini. diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3)
dilindungi. DPR sudah memben- UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
tuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Upaya melindungi MHA juga di- “Identitas budaya dan masyarakat
merumuskan Rancangan Undang- dasari oleh Konvensi ILO 107 Tahun tradisional dihormati selaras dengan
Undang (RUU) Pengakuan dan Per- 1957, Konvensi ILO 169 Tahun 1989, perkembangan zaman dan perada-
lindungan Hak Masyarakat Hukum dan Deklarasi PBB 13 September ban”.
Adat (PPHMHA). 2007, yang mengamanatkan semua
negara agar melindungi MHA-nya. UU sektoral juga sebenarnya tak
Bila RUU ini sudah disahkan, be- Komunitas MHA bahkan bisa menjadi kalah memberi perlindungan hukum
rarti ada satu lagi UU monumen- heritage yang dibanggakan. Dalam bagi MHA. Sebut saja, misalnya,
tal yang dihasilkan DPR, di tengah konstitusi kita, MHA juga dilindungi UU No.5/1960 tentang Peraturan
kesibukan tahun politik ini. Sudah oleh Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU
58 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014
