Page 59 - MAJALAH 111

No.39/1999 tentang HAM. Selain dikenal dengan suku Kubu atau diterjemahkan dengan bebas, prinsip
itu, ada UU No.41/1999 tentang Orang Rimba. Selain di Jambi, suku tersebut berarti, segala ketentuan
Kehutanan serta UU No.32/2004 Anak Dalam ada pula sebagian kecil yang mengatur kehidupan dalam
tentang Pemerintahan Daerah. Dua yang tinggal di Sumatera Selatan. masyarakat berasal dari budaya ne-
lagi UU yang memberi perlindungan Suku ini minoritas di Jambi dengan nek moyang dan ajaran agama, yaitu
adalah UU No.7/2004 tentang Sum- populasi 200 ribu jiwa. Al Quran dan Hadist.
ber Daya Air dan UU No.26/2007
tentang Penataan Ruang. Kedua, suku Kerinci sebagai suku “Draf RUU belumlah sempurna.
tertua di pulau Sumatera. Perada- Untuk itu, perlu masukan dan saran,
Masyarakat Hukum Adat Jambi ban dan kekhasan budayanya sa- sehingga UU ini bisa menjawab ke-
ngat maju. Walau bahasanya masih butuhan masyarakat,” jelas Herman
Komisi II DPR RI beberapa waktu rumpun Melayu, tapi suku ini telah Kadir, Ketua Tim Kunjungan Kerja
lalu, melakukan kunjungan kerja ke memiliki lingua franca (bahasa pe- Komisi II ke Provinsi Jambi. Semen-
Provinsi Jambi. Dipimpin Herman ngantar) yang jauh lebih tua daripa- tara menurut Sekda Pemprov Jambi,
Kadir (F-PAN), delegasi Komisi II da bahasa Melayu sendiri. Sebelum hukum adat hanya berlaku di desa.
diterima Sekretaris Daerah Pemprov pengaruh Arab dan Melayu mewar- Dan kepala desa punya otoritas
Jambi di Kantor Gubernur Jambi. Di nai peradaban pulau Sumatera, ba- juga sebagai ulama dan ketua adat.
Kantor Gubernur tersebut, Komisi hasa Kerinci sudah eksis. Aksaranya Hukum positif tidak bisa mengatur
II DPR berdialog dengan para sese- disebut Incung. Bahasa Kerinci me- kehidupan di tingkat desa. Hukum
puh adat Jambi. Sepert diketahui, di miliki beragam dialek. Antardusun positif, sambung Sekda, baru ber-
Jambi komunitas adat lumayan ban- dipastikan tidak sama dialeknya. laku di tingkat kecamatan.
yak. Dan konflik masyarakat hukum
adat (MHA) dengan aparat keaman- Ketiga, suku Melayu yang meru- Herman yang juga putra asli Jambi
an sering terjadi. pakan komunitas terbesar, tidak dari F-PAN DPR, mengatakan, nega-
saja di Jambi, tapi juga di pulau Su- ra-negara di dunia sudah memiliki
Dari sengketa tanah hingga kasus matera. Diperkirakan suku Melayu aturan hukum yang melindungi
pidana yang melibatkan warga ko- sebesar 1.170.000 jiwa yang menye- komunitas adatnya. Sebut saja, Bra-
munitas adat sering terjadi. Negara bar di kabupaten Tanjung Jabung, zil, Philipina, dan Norwegia, ketiga
tentu harus arif menghadapi kasus Batanghari, hingga Bungo Tebo. negara tersebut sangat melindungi
hukum yang melibatkan MHA. Di Dusun suku Melayu menyebar se- masyarakat adat. Bahkan, suku Abo-
Jambi, selain bertemu dengan tokoh- cara berjauhan. Umumnya mereka rigin di Australia diberi lahan yang
tokoh adat setempat, juga bertemu tinggal di pemukiman dataran ren- sangat luas untuk mengembangkan
dengan para akademisi, BPN Jambi, dah dengan hutan-hutan padat, ra- peradabannya.
Polda Jambi, dan unsur Muspida lain- wa-rawa, dan tepi sungai. Mayoritas
nya dari Pemprov Jambi. Banyak ma- suku Melayu penganut ajaran Islam. Draf RUU PPHMHA yang sedang
sukan berharga dari kalangan MHA. dirumuskan Pansus DPR ini, terdiri
Prinsip adat suku Melayu adalah dari 58 pasal dan XI bab. Kelak, di
Salah satu masukan itu adalah “Adat menurun, syarak mendaki, tengah masyarakat adat ada panitia
penggunaan kata “hukum” pada adat bersendi syarak, syarak bersendi ad hoc yang mengatur kehidupan
nama RUU Pengakuan dan Perlind- kitabullah”. Itulah prinsip hidup yang mereka seperti diatur dalam Bab
ungan Hak Masyarakat Hukum Adat populer di kalangan suku Melayu, se- VII dari pasal 28-43 RUU PPHMHA.
(PPHMHA). Kata “adat” sudah ber- buah prinsp hidup yang religius. Bila Di tingkat kabupaten/kota, panitia
makna hukum. Jadi, mestinya tak MHA dibentuk oleh bupati/walikota,
perlu lagi menggunakan kata hukum. di provinsi oleh gubernur, dan nasi-
Masukan lainnya adalah menyang- Dengan RUU yang onal oleh presiden.
kut penggunaak kata “pengakuan” sedang dirumuskan
dalam RUU tersebut. Menurut komu- Tugas panitia adat adalah melaku-
nitas adat di Jambi, pengakuan seb- ini, mereka mengaku kan verfikasi terhadap masyarakat
etulnya sudah ada, yang belum ada senang, karena hukum adat (pasal 38). Fungsinya,
adalah perlindu ngannya. menerima pendaftaran MHA, verifi-
kelak ada kekuatan kasi keberadaan MHA, dan menga-
Dengan RUU yang sedang di- hukum yang tidak jukan hasil verifikasi tersebut ke bu-
rumuskan ini, mereka mengaku saja melindungi, pati/wali kota atau gubernur untuk
senang, karena kelak ada kekuatan ditetapkanm (pasal 39-41). Dan un-
hukum yang tidak saja melindungi, tapi juga membantu tuk penyelesaian sengketa adat ada
tapi juga membantu menyelesaikan menyelesaikan lembaga atau peradilan adat yang
sengketa adat. Setidaknya ada 3 meyelesaikan seperti diatur dalam
suku di Jambi yang populer. Per- sengketa adat. pasal 44 RUU PPHMHA. (mh) Foto:
tama, suku Anak Dalam yang juga Husen/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 59