Page 68 - MAJALAH 111
P. 68
SOROTAN
Libatkan Pakar, DPR Pilih
Dua Hakim MK Untuk
Dapat Legitimasi Publik
Komisi III DPR telah memilih dua Hakim Mahkamah Konstitusi, dari dua belas calon Hakim Mahkamah
Konstitusi yaitu Dr. Wahiduddin Adams, SH MA, dan Profesor Dr. Aswanto, SH, MSi, DFM. Dua nama
tersebut sudah diputuskan pada Rapat Paripurna DPR Kamis (6/3), dan selanjutnya disampaikan kepada
Presiden untuk dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi baru menggantikan M Akil Mochtar yang
terjerat kasus korupsi, serta Harjono yang memasuki masa pensiun.
ebelum pelaksanaan fit III DPR memulai proses pengujian
and proper test, Komisi calon Hakim Mahkamah Konstitusi
III DPR membentuk Tim pada tahap pertama sebanyak 12
Pakar yang dilibatkan kandidat. Semua kandidat diminta
Sdalam proses uji kepatu- menulis makalah dengan judul yang
tan dan kelayakan calon Hakim Mah- telah ditentukan dalam waktu 1 jam.
kamah Konstitusi (MK). Tim tersebut Makalah ini kemudian didalami lebih
merupakan gabungan pakar dari jauh pada proses uji kepatutan dan
perguruan tinggi, tokoh masyarakat kelayakan yang akan dilaksanakan
yang dinilai kredibel dan memiliki mulai 3 Maret lalu.
sifat kenegarawanan.
“Makalah ditulis paling banyak 5
Wakil Ketua Komisi III DPR Al halaman dengan lama pembuatan 1
Muzammil Yusuf di Gedung DPR jam. Dalam fit and proper test setiap
Senayan baru-baru ini mengatakan, kandidat akan diberikan waktu 10
pihaknya ingin fit and proper test menit untuk memaparkan makalah
ini mendapat legitimasi publik yang ditulisnya hari itu juga” tegas masa pendaftaran calon 27 Februari
maka dilibatkan orang-orang yang Al Muzammil Yusuf. lalu.
bisa dipercaya kredibilitasnya. Ada
cendekiawan, akademisi, semuanya Muz ammil menambahkan, Sementara Ketua Komisi III DPR
pakar dan tokoh besar di bidangnya bahwa sejumlah nama pakar sudah Pieter C Zulkifli juga menegaskan,
dan bukan orang DPR. Mereka diusulkan dalam rapat internal pihaknya ingin menunjukkan kepada
yang dianggap sudah menjadi komisi namun baru disampaikan masyarakat, dan ingin berbuat
negarawan dan tidak berurusan lagi kepublik setelaha mendapat yang terbaik. “ Komisi III dalam
dengan politik praktis, seperti calon persetujuan dari yang bersangkutan proses uji kepatutan dan kelayakan
presiden dan profesi lainnya. . Kemudian setelah mendapat berupaya obyektif mengedepankan
persetujuan langsung ditetapkan transparansi. Sekarang kita libatkan
Menurut Politisi PKS ini, Komisi dan berkerja seiring berakhirnya Tim Pakar dari berbagai disiplin
1. Dr. Sugianto, SH, MH, Dosen Dosen Fajultas Hukum Universitas Barat Banten,
Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati pajajaran Bandung, 10. Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, SH,
Cirebon, 6. Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM, MH, Dosen Fakultas Hukum Univer-
2 Dr. Wahiduddin Adams, SH, MA, Dosen Fakultas Hukum Universitas sitas WGM Samarinda Kalimantan
pensiunan PNS Kementerian Hu- Hasanuddin Makasar, Selatan,
kum dan HAM, 7. Dr. H. RA. Dimyati Natakusumah, 11. Dr. Edie Toet Hendratno, SH, M.Si,
3. Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, SH, MH, M.Si, Anggota DPR RI, Rektor Universitas Pancasila Jakar-
Dosen Fakultas Hukum UII Yogya- 8. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, ta, dan
karta, MH, Dosen Fakultas Hukum Uni- 12. Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH, M.Si,
4. Dr. Ir. Franz Astani, SH, M.Kn, SE, versitas Udayana Denpasar Bali, Dosen Fakultas Hukum Universitas
MBA, MM, M.Si, CPM, Notaris, 9. Dr.Atma Suganda, SH, M.Hum, Tridharma Balikpapan.
5. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD, Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa
68 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014
