Page 69 - MAJALAH 111

ilmu,” tegas Zulkifli. yang sudah memiliki kemapanan S e p e r t i d i k et a hu i p a s c a
dan jauh dari ambisi pribadi. “Dia dibatalkannya Undang-Undang
Dalam uji kepatutan dan kelayakan tidak memikirkan harta dan jabatan, penyelamatan MK maka proses
menurutnya Tim Pakar mendapat tidak lagi memikirkan hal-hal yang pemilihan calon Hakim Mahkamah
kesempatan terlebih dahulu aneh-aneh,” kata Fahri. Konstitusi kembali berdasarkan
untuk mengajukan pertanyaan Undang-Undang yang lama. Itu
pendalaman setelah kandidat Politisi PKS ini menambahkan berarti anggota partai politik
menyampaikan visi dan misinya. bahwa pandangan mengenai berhak mencalonkan diri tanpa ada
Setelah itu barulah dilanjutkan oleh negarawanan bisa datang dari mana jeda waktu pengunduran diri dari
anggota Komisi III DPR. saja termasuk seseorang dengan partai. Hingga saat terakhir hanya
latar belakang politik. Namun ada seorang anggota DPR yang
“Tim Pakar juga diberikan ruang pada pemilihan kali ini ia berharap menyerahkan berkas pencalonan
untuk memberikan penilaian yang kandidat dengan latar belakang yaitu Dimyati Natakusumah dari
kemudian disampaikan kepada politik sebaiknya tidak mencalonkan Fraksi PPP.
Komisi III. Keputusan akhir
dibuat dalam rapat pleno Dalam proses selanjutnya,
Komisi berdasarkan pendapat dari dua belas calon Hakim
seluruh Frak si, amanat Mahkamah Konstitusi yang
Undang-Undang Hak untuk tercatat mengikuti fit and
memilih itu ada pada DPR, proper test di Komisi III DPR,
“ujar Zulkifli. akhirnya terseleksi menjadi
empat orang. Sebelumnya
Sebelumnya, Komisi III dalam rapat sempat muncul
DPR mengumumkan 9 orang perdebatan apakah anggota
Tim Pakar yang berasal Komisi memilih empat
dari berbagai disiplin ilmu kandidat yang disodorkan
d an te l ah m e ny at ak an pakar atau tetap mengacu
kesediaannya. Mereka adalah pada draf 10 peserta fit and
Prof. Syafii Maarif, mantan proper test. “Biarkan nama-
Ketua Muhammadiyah, Laica nama itu tetap ada sebagai
Marzuki, mantan Hakim penghormatan, tapi yang kita
Mahkamah Konstitusi, Zein pilih tidak jauh dari empat
Bajeber, SH, MH, Forum nama itu,” kata seorang
Konstitusi MPRRI, Prof. anggota Komisi III.
Natabaya, mantan Hakim
M a hk a m a h K o n s t itusi , Akhirnya dalam rapat pleno
Prof. Laudin Marsuni, Pakar Komisi diperoleh hasil lengkap
Hukum Tata Negara, Dr. Andi pemungutan suara yaitu: Dr.
Mattalatta, mantan Menteri Menteri diri. “Sebaiknya teman-teman dari Wahiduddin Adams, SH, MA, pensi-
Hukum dan HAM, Dr. Pataniari politisi menahan diri dulu, kita unan PNS Kementerian Hukum dan
Siahaan, Forum Konstitusi MPRRI, ingin yang terbaik supaya marwah HAM memperoleh 46 suara, Prof.
Prof. Saldi Isra, Guru Besar Hukum Mahkamah Konstitusi bisa pulih, Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM, Dosen
Tata Negara Universitas Andalas, tegas Fahri. Fakultas Hukum Universitas Hasa-
dan Dr. Husni Umar dari Sosiolog. nudin Makasar memperoleh 23 su-
Hal yang sama disampaikan ara, Atip Lipulhayat, SH, LLM, Phd,
Penyelamatan Marwah MK anggota Komisi III DPR dari Fraksi Dosen Fakultas Hukum Universitas
PAN Taslim yang menyambut Pajajaran Bandung memperoleh 19
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS baik langkah melibatkan pakar suara, dan Dr. Ni’matul Huda, SH,
Fahri Hamzah mengatakan, DPR dan tokoh masyarakat sebagai M.Hum, Dosen Fakultas Hukum
saat ini menghadapi tugas penting bentuk transparansi sehingga UII Yogyakarta memperoleh 12 su-
mengupayakan penyelamatan p an d an g an p u b l i k b a hw a ara. Dua orang yang memperoleh
marwah Mahkamah Konstitusi. DPR akan mengistimewakan suara paling besar yakni Wahidud-
Oleh karena itu proses pemilihan orang partai dapat diluruskan. din Adams dan Aswanto akhirnya
dua Hakim Mahkamah Konstitusi “Kebijakan ini belum pernah ditetapkan sebagai Hakim terpilih
yang sudah berjalan harus benar- dilakukan sebelumnya. Tim seleksi Mahkamah Konstitusi, melengkapi
benar mendapatkan kandidat yang ini akan menghindari proses sembilan hakim MK yang dihada-
memiliki jiwa kenegarawanan. yang sebelumnya dianggap pannya telah menunggu kasus-ka-
mengistimewaan calon dari partai sus yang muncul pada Pemilu 2014
Baginya negarawan adalah orang politik”, jelas Taslim. ini. (spy). Foto: Andri/Parle/Iw.

PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 69