Page 53 - MAJALAH 73

LEGISLASI

MUDAHIR ANGGOTA FPDIP SAAT MENYERAHKAN NASKAH RUU MKG KEPADA KETUA KOMISI V DPR RI AKHMAD MUQOWAM
DIDAMPINGI KETUA PANJA HARDI SUSILO SEKALIGUS PENANDATANGAN NASKAH RUU MKG OLEH MENTERI PERHUBUNGAN JUSMAN
SYARFI DJAMAL UNTUK DISAHKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI. (25/08)/AGUNG SULISTIONO/PARLE

dapat dilakukan oleh Badan atau selain Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, tentang kerjasama internasional dan
Badan. Badan menetapkan dan mengelola Pemerintah berkewajiban memenuhi penunjukan Badan sebagai wakil tetap
Sistem Jarinagn Pengamatan yang terdiri kebutuhan sarana dan prasarana. RUU (permanent representative) Pemerintah
dari stasiun-stasiun pengamatan. ini juga mengatur tentang keharusan Indonesia di world Meteorogical
Dia menerangkan Stasiun Pengamatan peralatan pengamatan yang layak operasi Organization (WMO).
yang didirikan oleh selain Badan yang dan dikalibrasi secara berkala. Sedang, Penelitian, rekayasa dan
masuk sistem jaringan pengamatan, Selain itu, UU ini memberi pengembangan Meteorologi, Klimatologi
dilarang direlokasi kecuali mendapat perlindungan terhadap sarana dan dan Geofisika dilaksanakan untuk
izin Badan. Sedangkan khusus untuk prasarana dan memberi tanggungjawab mengembangkan ilmu pengetahuan dan
pengamatan yang dilakukan oleh setiap kepada Badan, Instansi Pemerintah lainnya, teknologi serta membangun kemandirian
kapal laut berukuran tertentu dan pesawat Pemerintah Daerah dan badan hukum bangsa.
terbang Indonesia untuk kepentingan Indonesia untuk mengamankan sarana L embaga Penelitian dan
keselamatan, dilakukan sesuai dengan dan prasarana yang dimilikinya. Salin itu pengembangan, perguruan tinggi, badan
ketentuan perundang-undangan, dan ditegaskan pula bahwa setiap orang dilarang hukum Indonesia, dan atau Warga
wajib dilaporkan kepada Badan. merusak, memindahkan, melakukan negara Indonesia, wajib melaporkan
Dalam RUU ini juga ditetapkan tentang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi hasil penelitian yang dapat menimbulkan
kewajiban lembaga penyiran dan media sarana dan prasarana, termasuk frekuensi keresahan masyarakat, dan atau berdampak
massa milik pemerintah dan Pemerintah telekomunikasi yang digunakan untuk terhadap pertahanan dan keamanan
Daerah untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi negara, kepada Badan.
public dan peringatan dini tersebut sesuai dan Geofisika. Khusus kepada lembaga asing,
dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-undang ini diatur perguruan tinggi asing dan warga negara
Khusus untuk kejadian ekstrem, oleh tentang kewajiban Pemerintah untuk asing wajib mendapat izin, serta wajib
anjungan pertambangan lepas pantai, melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap mengikutsertakan secara aktif peneliti
kapal laut atau pesawat udara yang sedang dampak pemanasan global dan perubahan instansi pemerintah yang terkait.
beroperasi di wilayah Indonesia, Hardi iklim melalui koordinasi kegiatan UU ini juga memuat ketentuan
Soesilo menegaskan kejadian tersebut pengendalian, pemantauan dan evaluasi pidana sebagai upaya mewujudkan
wajib seketika disebarluaskan kepada pihak penerapan kebijakan, ketentuan lebihlanjut penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi
lain dan dilaporkan kepada Badan. mengenai penanganan perubahan iklim dan Geofisika yang baik, serta melindungi
Pada RUU ini, diatur pula bahwa yang akan diatur dengan Peraturan kepentingan hukum, memberikan efek jera
untuk pelayanan informasi yang Presiden. kepada pelanggar
merupakan pelayanan informasi khusus Terkait dengan kondisi geografis
dan pelayanan jasa dikenai biaya dan dan keunikan kondisi Indonesia yang Sangat dibutuhkan
merupakan penerimaan negara bukan sangat peka terhadap perubahan Anggota DPR RI Abdul Hakim
pajak. factor Meteorologi, Klimatologi dan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dalam menunjang penyelenggaraan Geofisika, dalam RUU ini mengatur menjelaskan posisi Indonesia secara

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 51