Page 50 - MAJALAH 73

LEGISLASI

berkembang secara adil dan merata. mengalami kemajuan dari sisi produksi menanggapi keresahan dari sejumlah
Contohnya bioskop. dan kualitas estetik. Dari segi produksi pengusaha bioskop yang tergabung
Jika Komisi Pengawas Persaingan dalam kurun 10 tahun, jumlah produksi dengan Gabungan Perusahaan
Usaha (KPPU) mengatur akan film nasional tak lebih dari 150 judul Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI),
persaingan usaha yang dianggap film yang layak tayang di berbagai yang menilai RUU Perfilman tidak
tidak sehat, maka RUU Perfilman bioskop nasional. Sedihnya lagi dari mengandung semangat reformasi dan
ini nantinya menurut Irwan akan 150 judul film nasional tadi, hanya 2 akan mengembalikan dunia perfilman
mengatur secara keseluruhan dalam persen yang ditonton oleh masyarakat nasional ke zaman orde baru dimana
perfilman. dalam jumlah signifikan. semua urusan perfilman diatur oleh
RUU Perfilman akan membawa Oleh sebab itu Direktur Perfilman pemerintah.
angin segar bagi pengusaha baru yang Departemen Budaya dan Pariwisata, Adapun keterlibatan pemerintah
ingin bersaing dan berkembang di Ukus Kuswara sangat mendorong menurut Ukus hanya sebagai
dunia perfilman. Hal ini disebabkan terselesaikannya Rancangan Undang- fasilitator dan regulator. Hal ini guna
adanya pendistribusian film tersebar undang (RUU) tentang Perfilman yang terselenggaranya perfilman secara adil,
secara merata. tengah dibahas oleh DPR. transparan, akuntabel dan berkepastian
Keadilan dalam persaingan usaha RUU Perfilman diharapkan mampu hukum.
nantinya, akan dijamin dalam sejumlah membawa perubahan positif terhadap “RUU ini pada dasarnya telah
pasal yang memberi
peluang, hak dan kewajiban
serta kepastian hukum
yang jelas bagi pelaku
usaha perfilman dan tenaga
professional perfilman.
“Kita memberikan
peluang bagi pengusaha
kecil untuk berkembang.
Saat ini yang berkembang
hanya yang besar dan yang
kecil semakin hilang,”
tegasnya.
Lebih lanjut ketika
ditanya apakah RUU akan
selesai pada akhir jabatan
periode, Irwan tidak
menjanjikan jika RUU
Perfilman tepat waktu
selesai sebelum akhir
jabatan periode 2004-
2009. “Kalau belum selesai
yang terpenting kita sudah
bekerja keras dan biarkan
periode berikutnya yang Direktur Perfilman Departemen Budaya dan Pariwisata, Ukus Kuswara. foto: doc.
menyelesaikan,” katanya.
Akhir Periode, Diharapkan iklim perkembangan perfilman sejalan dengan semangat reformasi
Selesai nasional pada masa mendatang, terlebih yang mengedepankan desentralisasi,
Fenomena social keprihatinan masa memberi payung hukum dan kepastian multikulturalisme, good governance dan
depan perfilman nasional Indonesia dalam membangun mekanisme pasar keadilan,” ujarnya.
sering dilontarkan berbagai kalangan. yang adil. Desentralisasi di bidang perfilman
Selama ini nasib perfilman nasional “Pemerintah merasa perlu ikut ditunjukkan dalam sejumlah aturan
dinilai hidup segan dan mati tidak campur tangan, terutama menyangkut yang memberi peluang perfilman
mau. Film nasional, masih terjepit masalah peredaran karena mekanisme daerah untuk berkembang dan
oleh beban impor film asing terutama pasar tidak bisa bekerja sempurna. mengembangkan dirinya secara
Amerika, sebagai konsekuensi imbal Pemerintah harus bisa melindungi mandiri.
ekspor tekstil nasional sejak tahun pihak yang lemah, agar bisa berjalan
1970an. dengan adil,” kata Ukus. Penyederhanaan Perijinan
Mutu film nasional juga tak Pernyataan tersebut sekaligus Sedangkan rasa keadilan terjamin

48 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73