Page 51 - MAJALAH 73

LEGISLASI

dalam sejumlah pasal yang memberi tidak ada satu pihak yang menguasai praktek monopoli penyelenggaraan
peluang, hak dan kewajiban, serta industri dari hulu ke hilir. RUU ini film, karena itu domainnya Komisi
kepastian hukum yang jelas bagi sesuai dengan UU anti Monopoli,” Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
pelaku usaha perfilman serta tenaga tegasnya. “Kita mencegah jangan sampai
professional perfilman termasuk artis. bioskop-bioskop tertentu kesulitan
“Isi RUU juga menunjukkan Semangat Reformasi mendapatkan akses film,” tegasnya.
adanya upaya penyederhanaan perijinan Ukus berjanji, RUU perfilman RUU perfilman di bahas
dalam usaha dan kegiatan perfilman,” sarat mengandung semangat reformasi. untuk memberikan kondisi saling
tandasnya. Apabila sekarang pembuatan film menguntungkan, saling memperkuat,
Izin usaha perlu diatur supaya terbatas pada pita film seluloid, maka transparan, dan terikat dalam
usaha hulu dan hilir tidak dikuasai oleh kedepan akan diatur pembuatannya bentuk formal. RUU ini akan
menumbuhkan bioskop,
investasi, memungkinkan
penanaman modal asing,
dan keberpihakan kepada
masyarakat. Sementara
untuk kesulitan yang
dihadapi saat ini adalah
pengarsipan.
Lembaga
Independen
Pihaknya juga
mengajukan dibetuknya
lembaga independent
seperti Badan Promosi
Perfilman agar bisa fokus
dalam menangani festival
budaya di dalam maupun
di luar negeri.
Sedangkan dari segi
pengawasan penayangan
Iklan baliho film. foto: supardi/parle film akan diserahkan kepada
lembaga sensor film karena
apabila sensor diserahkan
pihak yang tidak bertangungjawab. Izin cukup dengan pita film digital yang kepada setiap daerah maka akan
dimungkinkan untuk memberikan akses harganya jauh lebih murah. Sehingga membutuhkan waktu lama untuk bisa
kepada orang lain supaya bisa berkiprah kedepan, masyarakat akan sangat ditayangkan di bioskop. Oleh sebab itu
di dunia perfilman. Diantaranya, izin dimanjakan dengan perfilman dan penting skali dibuatnya suatu kriteria
membangun gedung bioskop, izin harga yang terjangkau. tertentu di pusat untuk ditaati di
produksi film, Production House Terkait peredaran produksi film daerah.
(PH), izin impor, ekspor, dan tanda juga akan diberikan ketegasan hak “RUU ini sangat positif untuk
daftar judul film untuk melindungi dan kewajiban dalam pemutaran film. mengatur perfilman,” tegasnya.
produser. Jika dahulu hanya memberikan film Adapun sanksi bagi bioskop yang
Menurut Ukus, saat ini ada 800 kepada bioskop yang berjaringan, melanggar akan dijerat pidana dan
PH hampir mati dan yang efektif maka kedepan akan diatur dan tidak perdata maksimal 500 juta s.d 1
hanya beberapa puluh saja karena ada pengusaha bioskop yang dibunuh. miliar.
setiap televisi mempunyai inhouse “Tidak ada pembatasan kreativitas dan “Tidak ada kepentingan apapun
(PH) sendiri. Dan semakin banyak peredaran,” terangnya. kecuali membuat suatu aturan untuk
film nasional diproduksi maka semakin Menanggapi kerisauan Majelis membuka kesempatan secara fair dan
kecil penayangannya di bioskop. Tahun Ulama Indonesia (MUI) pada RUU menjaa kepentingan bangsa,” katanya.
2006 jumlah produksi film sebanyak 33, Perfilman yang menghapuskan sensor, Harapan saya, semoga RUU
namun film asing yang ditayangkan di Ukus secara tegas menepisnya. Sonsor Perfilman bisa diselesaikan pada
bioskop mencapai 207 film. film harus tetap ada sesuai acuan periode anggota DPR 2004-2009 yang
“Aturan ijin hanya untuk Mahkamah Konstitusi. telah mempunyai pemikiran untuk
memberikan hak kepada orang lain Pihaknya juga menyangkal jika perkembangan perfilman. (da)
yang akan berkiprah di bisnis film, dan RUU disahkan untuk menghilangkan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 49