Page 49 - MAJALAH 73

LEGISLASI

RUU Perfilman Akomodir

Keinginan Insan Film

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspirasi nantinya akan menempatkan film
dan tuntutan masyarakat khususnya masyarakat perfilman Indonesia sebagai unsur perekat bangsa,
Indonesia menuntut payung hukum perfilman untuk direvisi. filter untuk kepentingan nasional dari
Pasalnya UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman dianggap serbuan film asing, serta film Indonesia
sudah tidak mengakomodir dunia perfilman. harus lebih menekankan pada fungsi
edukatif daripada sisi komersil.
“Perkembangan perfilman yang
u n i a p e r f i l m a n terintegrasinya fungsi film sebagai didalamnya erat kaitannya dengan
Indonesia saat ini karya budaya, hiburan, informasi, aspek komersialisasi, sangat diperlukan
dianggap berada pendidikan nilai serta ekonomi. sebuah regulasi,” ujarnya.
pada kondisi belum Oleh sebab itu Komisi X DPR Regulasi yang mengatur
Doptimalnya RI yang membidangi pariwisata, pendistribusian, anti monopoli dan
penggunaan film pendidikan olahraga dan liberalisasi perfilman, perlindungan
sebagai media kepemudaan berinisiatif terhadap insane perfilman dan adanya
pembentuk membuat rumusan baru upaya mengangkat konten daerah
k a r a k t e r mengenai Undang-undang dan industri perfilman daerah untuk
b a n g s a yang mengatur tentang mendapat pengakuan nasional.
s e r t a perfilman nasional Hendaknya RUU ini dapat
b e l u m menggantikan UU No.8 bersinergi dengan berbagai peraturan
Tahun 1992. pemerintah baik di pusat dan daerah
UU No.8 Tahun sehingga tidak saling bertentangan
1992 tentang Perfilman karena pada akhirnya akan sangat
dianggap Ketua Pansus mempengaruhi efektifitas dan efisiensi
RUU Perfilman Irwan undang-undang tersebut

Menanggapi kerisauan Gabungan
Prayitno tidak lagi
foto: supardi/parle belum menggambarkan tuntutan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
sesuai dengan keadaan
(GPBSI) yang menilai Rancangan
dunia perfilman nasional.
Undang-undang Perfilman tidak
Dikarenakan UU tersebut
mengandung semangat reformasi,
semangat reformasi. Baik
para pengusaha tersebut menyebutkan
dari segi perkembangan Irwan mengungkapkan seharusnya
teknologi film, dan juga Pasal dan Bab berapa saja yang
keadaan secara global tidak mengandung unsur semangat
tentang perfilman. reformasi.
“ P e r l u a d a “Justru akibat tidak adanya
pengaturan yang pengaturan dalam UU No.8 Tahun
sifatnya terbuka 1992 menyebabkan adanya praktek
untuk mengurangi monopoli,” tandasnya.
inter vensi dan Adapun Praktek monopoli yang
peran pemerintah dimaksud Irwan adalah dalam hal
dalam memajukan pendistribusian film dan pemasaran.
dunia perfilman,” Praktek monopoli akan mematikan
ujarnya. dunia usaha perfilman di luar grup
RUU ini monopoli untuk ikut bersaing dan

Ketua Pansus RUU Perfilman
Irwan Prayitno

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 47