Page 44 - MAJALAH 73

ANGGARAN

lanjut secara kritis dan mendalam terhadap empat tahun terakhir menunjukkan masih pendapatan negara, sebesar itulah anggaran
beberapa hal terkait RAPBN 2010. rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, belanja negara dirancang,” ujar Tonas.
Terkait dengan asumsi makroekonomi, namun pertumbuhan sektor ini masih Hal ini diyakini agar dapat memberikan
FPKS menilai asumsi tersebut bukan lebih besar dibandingkan sektor-sektor kontribusi yang cukup besar untuk
semata-mata keinginan tetapi sebagai lain. melepaskan ketergantungan kita kepada
sebuah target keberhasilan pemerintah. FKS meyakini sektor pertanian utang, baik yang diperoleh di dalam negeri,
Untuk itu, FPKS memandang perlu untuk mampu menyerap tenaga kerja yang terlebih utang yang diperoleh dari luar
mengevaluasi beberapa besaran asumsi cukup besar, sehingga dapat menjembatani negeri.
makroekonomi yang digunakan dalam upaya mengurangi pengangguran dan FBPD juga mendesak agar kebijakan
menyususn RAPBN 2010. memerangi kemiskinan. “Karena itu, F-PKS tentang energi gas hendaknya dijadikan
Salah satu prioritas dalam Rencana mendorong pemerintah mempercepat prioritas utama dalam rangka memenuhi
Kerja Pemerintah (RKP) 2010 adalah proses revitalisasi sektor
pemulihan perekonomian nasional pertanian melalui alokasi
dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat, anggaran yang lebih besar
terutama pemulihan ekonomi yang dalam APBN,” tandas
didukung salah satunya oleh pembangunan Rama.
sektor pertanian.
FPKS menilai upaya revitalisasi FBPD: PERLUNYA
pertanian yang dijadikan sebagai sektor EFISIENSI
utama, di samping sektor manufaktur ANGGARAN

BELANJA kebutuhan dalam negeri minimal 50
PEMERINTAH persen dari jumlah produksi gas nasional.
PUSAT Untuk menghemat subsiti, FBPD

Fraksi Bintang meminta pemerintah khususnya PLN
Pelopor Demokrasi untuk menggunakan bahan baku gas
(F-BPD) memandang agar subsidi bisa ditekan sekecil mungkin.
perlunya efisiensi dalam FBPD yakin ini bisa dilakukanh dalam
pengelolaan anggaran membuat UU APBN 2010 yang sifatnya
belanja pemerintah pusat. leg spesialis.
dan energi yang menopang pertumbuhan Karena F-BPD melihat terjadinya Fraksinya menyadari bahwa tahun
ekonomi ternyata masih jauh panggang peningkatan anggaran belanja pusat yang 2009 ini masih merupakan tahun yang
dari api. cukup signifikan dari tahun ke tahun, sarat dengan tantangan. Kondisi ini terlihat
Ini terlihat dari alokasi pagu anggaran untuk tahun 2010 sebesar RP 699,7 dari masih adanya potensi krisis finansial
Departemen Pertanian sebagai salah triliun. global yang berpotensi memicu krisis sosial,
satu ujung tombak pencapaian prioritas “Pos-pos pengeluaran yang tidak perlu ekonomi, dan politik. Selain juga masalah
tersebut hanya memperoleh Rp7,9 triliun hendaknya dipangkas sehingga tercipta keamanan dan terorisme yang masih saja
turun dari anggaran tahun sebelumnya anggaran yang efisien dan tepat sasaran,” mengganggu. Namun F-BPD optimis
sebesar Rp8,1 triliun. kata juru bicara F-BPD Muhammad hal itu dapat dilewati bersama untuk
“Sungguh ironis di tengah komitmen Tonas. kemaslahatan rakyat.
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, Seiring dengan itu, F-BPD Tonas menambahkan, fraksinya juga
sektor pertanian yang pertumbuhannya mengharapkan defisit anggaran yang mendukung kebijakan pemerintah tentang
lebih besar dari sektor-sektor lain serta diasumsikan dalam RAPBN 2009 sebesar stimulus fiscal sebagai sebuah kebijakan
mampu meningkatkan penyerapan tenaga Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB) countercyclical yang diberlakukan dalam
kerja di saat krisis malah mendapatkan dapat semakin ditekan dan diperkecil mempertahankan daya beli masyarakat,
reward berupa penurunan anggaran di dengan menjalankan prinsip-prinsip untuk mendorong tumbuhnya sektor riil,
Departemen Pertanian yang menjadi efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan menciptakan lapangan kerja baru. dan
leading sektornya,” kata Rama. anggaran negara serta optimalisasi menyerap dampak dari PHK.
FPKS sangat prihatin atas tidak penghasilan negara.
berpihaknya pemerintah pada sektor FBPD berharap pemerintah bisa
utama perekonomian kita. Walaupun melaksanakan kebijakan anggaran tanpa
pertumbuhan PDB sektoral selama defisit. “Seberapa besar penghasilan dan

42 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73