Page 43 - MAJALAH 73
P. 43

ANGGARAN



            terjangkau.                     F-KB NILAI ASUMSI EKONOMI        untuk bekerja keras meningkatkan peran
               “Sehingga  petani  dapat  lebih  YANG DIPROYEKSIKAN           perpajakan sebagai sumber penerimaan
            produktif dan meningkatkan daya beli  PEMERINTAH REALISTIS       negara guna mengurangi ketergantungan
            dan kesejahteraannya,” kata Nurhadi      Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB)   pembiayaan dari utang luar negeri.
               Namun demikian, F-PAN menilai   DPR RI melalui juru bicara F-KB      F-KB juga mengingatkan masih
            pemerintah kurang memberi perhatian   Ahmad Mubasyir Mahfud berpendapat   adanya persoalan pembangunan ekonomi
            dalam meningkatkan anggaran di sektor   asumsi dan angka-angka makro ekonomi   khususnya pembangunan infrastruktur dan
            pertanian, kelautan, dan perikanan serta   yang diproyeksikan pemerintah cukup   penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.
            kehutanan. F-PAN menilai peningkatan   moderat dan realistis mengingat saat ini   “Walau pemerintah mengimbanginya
                                                        situasi ekonomi global   dengan transfer dana APBN yang cukup
                                                        belum sepenuhnya lepas   besar ke daerah-daerah, harus diakui dana
                                                        dari  krisis,  sehingga   tersebut belum terserap menjadi investasi
                                                        harus disikapi dengan   yang produktif guna meningkatkan
                                                        penuh kehati-hatian dan   pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
                                                        kewaspadaan.         daerah, bahkan sebagian dana tersebut
                                                           “Kami berpendapat   malah kembali di tanam di SBI yang
                                                        asumsi yang diproyeksikan   berakibat tujuan yang hendak dicapai dari
                                                        pemerintah  cukup    pengalokasian dana tersebut makin sulit
                                                        moderat dan realistis,”   terwujud,”  ujarnya.
                                                        ujar Mahfud.            Permasalahan  lain  yang  dalam
                                                           F - K B    j u g a   pandangan F-KB perlu dicermati adalah
                                                        mendukung komitmen   turunnya angka defisit APBN dari 2,5
                                                        dan tekad pemerintah   persen pada tahun 2009 menjadi 1,6
            anggaran pertanian penting sebagai upaya   dalam mempertahankan kemandirian   persen pada tahun 2010. Jika tahun 2010
            mengurangi kemiskinan, meningkatkan   untuk tidak memperbesar utang luar negeri.   masih dipandang sebagai tahun transisi
            kesejahteraan rakyat, dan antisipasi dampak   Selain untuk mengurangi ketergantungan   dan konsolidasi mengingat imbas krisis
            El Nino, serta meningkatkan swasembada   kepada utang, khususnya
            beras, daging, susu, telur, serta kebutuhan   utang luar negeri untuk
            mendasar lainnya.               membiayai  anggaran
            “Pemerintah  harus  meningkatkan   pembangunan.
            anggaran di sektor pertanian dalam arti      Menurut  F-KB,
            yang luas dan pembangunan pedesaan,”   hal ini juga merupakan
            kata Nurhadi.                   usaha  nyata  untuk
               Lebih  jauh,  F-PAN  berharap   m e m p e r k o k o h
            pemerintah dapat meningkatkan unit usaha   kemandirian ekonomi
            kecil dan menengah terutama di sektor   bangsa. “Berkaitan dengan
            pertanian dan perikanan. “Diharapkan   hal itu, kami berpendapat
            pemerintah  bisa  membangun  dan   bahwa sumber-sumber
            mewujudkan Bank Khusus Pertanian yang   pembiayaan non utang
            tersebar di penjuru tanah air,” ujarnya.  seperti pajak harus dapat
               F-PAN  dalam  pandangan      ditingkatkan peranannya,”
            Fraksinya menegaskan mendukung   kata Mahfud.                    global masih belum akan pulih benar, maka
            upaya  pemberdayaan  usaha  mikro,      Mengenai target rasio pajak 2010   yang diperlukan menurut F-KB adalah
            kecil, menengah, dan koperasi dengan   sebesar 12,1 persen, F-KB beranggapan   adanya ekspansi dari anggaran negara
            meningkatkan alokasi anggaran untuk   hal tersebut masih dapat ditingkatkan   untuk membantu masyarakat dan pelaku
            subsidi bunga kredit program juga   lagi, mengingat situasi ekonomi global   usaha memperoleh sumber pembiayaan
            ditingkatkan.                   dan domestik tahun depan yang semakin   untuk membiayai kegiatan ekonominya, di
               “Baik kredit usaha rakyat untuk   kondusif. Hal tersebut tentunya akan   samping untuk mengimbangi penurunan
            membantu usaha mikro, kecil, dan   diikuti pula oleh meningkatnya kegiatan   laju konsumsi masyarakat yang sangat
            menengah maupun subsidi bunga untuk   ekonomi dan perdagangan nasional,   mungkin terjadi pada 2010 mendatang.
            petani, nelayan serta kredit perumahan   sehingga akan meningkatkan pula potensi
            sederhana untuk rakyat yang belum   pajak.                       F-PKS : REVITALISASI
            memiliki rumah,” ujar Nurhadi.      Selain itu menurut F-KB, hal ini juga  PERTANIAN MASIH JAUH DARI
                                            mencerminkan situasi positif sebagai buah  HARAPAN
                                            keberhasilan reformasi pajak yang dilakukan      Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
                                            pemerintah selama ini dan adanya tekad   (FPKS) melalui juru bicara Rama Pratama
                                                                             menilai perlu dilakukan pembahasan lebih

                                                                               PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73  41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48