Page 45 - MAJALAH 73

ANGGARAN

FPBR: ALOKASI ANGGARAN 2010 yang mencapai Rp98 triliun atau sejahtera,” kata Walman.
SUBSIDI 2010 PERLU sebesar 1,6 persen dari pendapatan Menurut Walman, pemerintah harus
DIRUMUSKAN ULANG domestik bruto (PDB). “Defisit sebesar menjaga momentum dari makro ekonomi
Fraksi Partai Bintang Reformasi itu dapat dipahami mengingat besarnya karena perlu adanya tindakan yang baik
(FPBR) dengan tegas menilai kebijakan kebutuhan belanja negara dalam dari sisi fiskal maupun moneter dalam
alokasi anggaran subsidi yang tertuang rangka mendukung agenda Pemulihan melihat dampak dari inflasi dan tetap
dalam RAPBN 2010 perlu dirumuskan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan selektif dalam mengeluarkan kebijakan
ulang dalam pembahasan di Panitia Kesejahteraan Rakyat,” katanya dalam suasana ekonomi global yang masih
Anggaran. Meskipun RAPBN 2010 mengalami belum stabil.
Dikatakan juru bicara FPBR defisit hingga 1,6 persen, Fraksi PBR “Perubahan asumsi indikator makro
Zulhendri Chaniago, Pemerintah terkesan berpendapat, anggaran subsidi untuk ekonomi dalam APBN tidak bisa
terlalu hati-hati dalam menyusun RAPBN lapisan masyarakat terbawah tetap perlu dilakukan seketika karena terkait dengan
dipertahankan. Hanya mekanisme dan siklus APBN yang bersifat
saja, lanjut dia, kebijakan rigid dan tetap,” tegas Walman.
alokasinya harus terus Mencermati asumsi dan struktur
diperbaiki agar lebih penerimaan belanja, papar Walman,
terarah dan tepat sasaran. terdapat indikasi bahwa RAPBN
Penurunan alokasi 2010 akan tetap membuat pemerintah
anggaran subsidi dalam tergantung pada utang, misalnya untuk
RAPBN 2010 sekitar membiayai defisit pemerintah berencana
Rp15 triliun dibandingkan menciptakan utang domestik sebesar
alokasi subsidi dalam Rp107.9 triliun dan utang luar negeri
APBN-P 2009 yang sebesar Rp9.9 triliun.
antara lain disebabkan “FPDS memberikan perhatian dan
adanya keinginan untuk mendukung kebijakan pemerintah agar
melakukan redesign dapat mengurangi ketergantungan utang
2010, baik dalam menetapkan asumsi dasar kebijakan subsidi dari luar negeri, baik secara langsung atau pun
ekonomi makro maupun penetapan target subsidi harga menjadi subsidi tepat tidak langsung dengan memangkas defisit
pendapatan negara. sasaran (targeted subsidy),
“Sikap hati-hati Pemerintah tercermin menurut FPBR, rencana
dari prediksi pendapatan negara dan pemerintah tersebut
hibah pada 2010 yang ditetapkan sebesar perlu dilakukan dengan
Rp911,5 triliun atau hanya meningkat hati-hati agar tidak
sekitar Rp40 triliun dari APBN perubahan menimbulkan gejolak
2009,” jelasnya bagi masyarakat lapisan
Bahkan lanjutnya, target penerimaan bawah yang selama ini
negara bukan pajak (PNBP) hanya menikmati pemberian
ditetapkan sebesar Rp180,9 triliun atau subsidi.
turun dari target PNBP dalam APBN
perubahan 2009 sebesar Rp218 triliun. FPDS DUKUNG
Menurut Zulhendri, penurunan target PROGRAM
PNBP tersebut disebabkan turunnya EFEKTIFITAS
penerimaan PNBP minyak dan gas ANGGARAN
sebagai dampak kenaikan cost recovery BELANJA 2010 anggaran dan mengefektifkan penyerapan

migas. “Ini patut dipertanyakan, karena Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) melalui strategi alokasi pengeluaran yang
dalam pembahasan RAPBN Perubahan melalui juru bicara Walman Siahaan benar,” tandas Walman.
2009, DPR justru meminta BP Migas mengatakan mendukung program Selain itu, tambah wlman, melalui
menekan cost recovery,” tegasnya pemerintah yang dapat meandorong upaya memperluas program stimulus
Selain itu, kata dia, penurunan target kesejahteraan masyarakat Indonesia ekonomi dengan fokus mendukung sektor
PNBP 2010 juga disebabkan berkurangnya serta mampu menghadapi kondisi krisis riil, sebagai dasar pelaksanaan APBN guna
setoran laba BUMN. “Apakah performa keuangan global. membantu pemulihan ekonomi nasional
BUMN tidak dapat diperbaiki agar laba “Perlu ada efektifitas penggunaan dan melaksanakan program-program
yang disetor ke negara tidak terus merosot?” anggaran belanja tahun 2010 agar pembangunan.
tanya Zulhendri. lebih berpihak pada kepentingan dan
Dalam pemandangan umumnya, pemberdayaan rakyat guna meningkatkan
FPBR memaklumi defisit pada RAPBN keadilan dan kesejahteraan demi
terwujudnya negara yang adil, damai, dan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 43