Page 47 - MAJALAH 73

LEGISLASI

DPR Dukung BSMI

Terakomodir dalam UU

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat ini sedang merumuskan sebuah
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang terkait dengan lambang kemanusiaan. RUU
tersebut diberi nama RUU Lambang Palang Merah ( RUU LPM). Jika RUU ini jadi disahkan,
maka Palang Merah akan dianggap sebagai satu-satunya lambang lembaga kemanusiaan di
Indonesia.

eperti diketahui, saat ini bukanlah kesatuan RUU yang sifatnya menerima draft RUU itu dari
jika berbicara mengenai mendesak. pemerintah pada akhir tahun 2006.
masalah kemanusiaan, “Tetapi ini (RUU LPM-red) Kemudian diserahkan ke Badan
secara umum di dunia diajukan dipemerintah sudah cukup Musyawarah (Bamus) DPR,
Sini ada dua lambang lama dan masuk dalam program kemudian Bamus DPR memutuskan
kemanusiaan yang diakui, yaitu legislasi nasional. Jadi apa yang sudah bahwa pembahasan RUU ini tidak
Palang Merah (Red Cross) dan Bulan dimasukan didalam program legislasi dibahas di tingkat Pansus, melainkan
Sabit Merah (Red Crescent). nasional itu secara bertahap harus diserahkan ke Komisi III DPR.
Untuk ruang lingkup Indonesia, kita bahas,” kata Azlaini di Jakarta, “Karena itu Komisi III DPR
masyarakat secara umum lebih banyak baru_baru ini. membentuk Panja (Panitia Kerja-red),
mengenal lambang Palang Merah Azlaini mengungkapkan, DPR dan anggotanya seluruhnya Komisi
Indonesia (PMI) yang berbentuk III, karena ini mengenai lambang
‘palang’ (cross) berwarna merah karena bukan kegiatannya,” ujarnya.
PMI sudah lebih dahulu hadir sejak Di DPR sendiri beragam
zaman kemerdekaan. Selain PMI, pendapat terbagi-bagi, ada yang
di Indonesia juga ada lambang setuju 100 persen RUU tersebut, ada
bulan sabit berwarna merah yang pula yang menginginkan lambang
lembaganya bernama Bulan Bulan Sabit Merah di akomodir.
Sabit Merah Indonesia (BSMI). Bahwa realita keberadaan baik
Dari nama RUU tersebut BSMI maupun lembaga-lembaga
sepintas sudah dapat dilihat lain yang menggunakan lambang
ketiadaan eksistensi lambang Bulan Sabit Merah juga patut
bulan sabit merah. Artinya, jika direprentasikan sebagai hak
RUU tersebut disahkan dengan warga negara mendirikan
menetapkan palang merah organisasi kemanusiaan dan
sebagai satu-satunya lambang tidak menafikan kontribusi
kemanusiaan di negeri ini. yang sudah
Disitulah letak persoalannya.
Anggota Komisi III DPR dari
Fraksi Partai Amanat Nasional
(FPAN) yang juga anggota foto: supardi/parle
Panitia Kerja (Panja) RUU
LPM, Azlaini Agus
menuturkan, dilihat
dari segi kebutuhan,
R U U LP M
sebenarnya

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 45