Page 48 - MAJALAH 73

LEGISLASI

diberikan bagi bangsa dan negara. Soal adanya lembaga-lembaga akhirnya BSMI bersama Departemen
Bahkan pasal-pasal yang kemanusian di luar PMI yang juga Luar Negeri bersama-sama bekerja
mengandung “kontroversi” yang kerap melakukan kegiatan-kegiatan dan menjalin hubungan baik hingga
diajukan dalam RUU Lambang kemanusiaan, Muas menilai hal itu saat ini.
Palang Merah seperti pasal 37, 39 tidaklah menjadi persoalan yang K e j a d i a n t s u n a m i A c e h
dan 40 memberi hukuman penjara prinsip. memberikan pengaruh besar juga
selama 3 bulan atau denda tiga “Tapi alangkah baiknya, lembaga- terhadap eksistensi BSMI. Tahun 2005
puluh juta hingga seratus juta rupiah lembaga kemanusiaan itu bergabung BSMI mendapat tempat khusus oleh
jika mengunakan lambang Bulan saja di PMI. Mari kita besarkan PMI, Komisi VIII DPR RI karena diminta
Sabit Merah dalam sebuah aktivitas jadi bukan banyaknya kelembagaan pendapat dan masukan terhadap
kemanusiaan (kepalangmerahan) di tetapi semua anak bangsa yang RUU Penanggulangan Bencana
Indonesia. berkeinginan untuk membangun yang kini sudah diundangkan. Di
“Kalau lambang palang merah gerakan kemanusiaan mari kita tahun yang sama pula itulah, melalui
itu digunakan sebagai perhimpunan bangun palang merah yang memang Departemen Hukum dan HAM,
nasional yang memiliki hubungan masih lemah ini,” harapnya. pemerintah mengajukan RUU LPM
dengan negara lain, sampai disitu Munculnya RUU LPM diajukan dan dibahas di Komisi III DPR RI.
DPR setuju. DPR cuma tidak setuju pada tahun 2005 melalui Departemen S ementara dari subtansi
kalau semua lambang lembaga Hukum dan HAM (Depkumham). pengajuan RUU tersebut jelas bahwa
kemanusiaan yang lain harus hapus Uniknya pada tahun 2002 tepat pada kepentingan Palang Merah Indonesia
setelah Undang-undang ini ada,” ujar saat Bulan Sabit Merah Indonesia sangat diakomodir oleh pemerintah.
Azlaini. dideklarasikan, Departemen Luar Sementara itu, keikutsertaan
Menurut Azlaini, pihaknya Negeri (Deplu) memanggil sejumlah Indonesia dalam Konvensi Jenewa
justru menghargai adanya lembaga- pendiri BSMI untuk mengganti dengan menggunakan lambang
lembaga kemanusiaan yang lain lambang Bulan Sabit Merah menjadi Palang Merah diratifikasi dengan
dalam melakukan kegiatan-kegiatan lambang yang yang tidak mengikuti UU No. 59 Tahun 1958 pada jaman
kemanusiaan. “Katakanlah itu BSMI, lambang pada konvensi Jenewa yang demokrasi terpimpin Soekarno yang
nah dengan disahkannya undang- selama ini dipakai yaitu Bulan Sabit sebelumnya dengan Kepres No.25
undang ini, BSMI tidak bisa lagi Merah. Tahun 1950 juga keikut sertaan PMI
menggunakan BSMI, padahal Sementara itu timbul resistensi dengan bergabung dengan ICRC
mereka (BSMI-red) itu eksis sebagai juga dari kalangan PMI mereka (International Committee Red Cross)
sebuah semangat. Sebagai sebuah mengimbau untuk tidak menggunakan dan hubungan kemanusiaan ke luar
kesadaran dari kelompok bangsa ini lambang Bulan Sabit Merah , negeri dalam IFRC (Federasi Palang
untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimuat di harian Suara Merah dan Bulan Sabit Merah) juga
kemanusian,”ujarnya. Merdeka/10 Juni 2002. Para pengurus patut menjadi catatan atas dibahasnya
Ia mengungkapkan, dalam kasus BSMI diminta mengubah nama dan RUU Lambang Palang Merah.
bencana gempa di Yogyakarta, tanpa lambang semula, misalnya dengan Alasan lain yang mendasari
bantuan dari pemerintah, BSMI menggunakan Bulan Sabit Hijau, pengajuan RUU tersebut adalah
berhasil menghimpun bantuan dari Bulan Sabit kuning dan sejenisnya. bahwa peraturan yang sudah ada
Negara-negara lain. “Nah mereka Saat itu BSMI didirikan dengan (ratifikasi) bagi lambang palang
yang berkerja bertahun-tahun misi dakwah dengan simbol Bulan merah karena tidak mengatur secara
dengan semangat yang demikian Sabit Merah dengan asas Islam. rinci tentang spesifikasi teknis
masa kita tidak berikan penghargaan,” Namun dalam kegiatan kemanusiaan, mengenai Lambang Palang Merah
katanya. BSMI bersifat universal bagi tiap dan pemakaian lambang palang
penerima layanan kemanusiaan merah pada produk merek tertentu.
Prinsip kemanusiaan tanpa memandang latar belakang (nt)
Sementara itu mantan Ketua PMI suku, agama, kelompok dan negara
Provinsi DKI Jakarta, Muhammad dalam memberikan kontribusi kepada
Muas mengatakkan Palang Merah segenap manusia.
didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Eksistensi BSMI sempat teruji
kemanusiaan. ketika terjadi perang Irak pada tahun
“Kelahiran palang merah bukan 2003 dimana terdapat tawanan
oleh karena didasarkan hanya semata- Indonesia yang menjadi korban
mata keinginan founding fathers, tetapi konflik antara Irak dengan Amerika
lebih didesak kepada kepentingan Serikat, BSMI diminta bantuan oleh
internasional didalam rangka untuk Departemen Luar Negeri untuk
membahas pertukaran tawanan berpartisipasi dalam pembebasan
perang pada saat itu,” katanya. tawanan Indonesia tersebut dan

46 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73