Page 54 - MAJALAH 73

LEGISLASI

geografis terdapat pada daerah yang rawan ada kewajiban penggunaan informasi. mengatur terkait dengan kegiatan MKG
bencana, yang berada pada tiga lempeng Kepentingan lainnya yang dilakukan supaya hasilnya bisa menjamin masyarakat
patahan. Selain itu. Wilayah Indonesia oleh MKG dilakukan oleh berbagai mendapatkan informasi lengkap terkait
yang merupakan negara kepulauan yang badan misalnya BMG, BUPP, LIPPI, dengan BMKG.
terkait dengan faktor cuaca dimana TNI AU, Departemen Energi dan Menurut Abdul Hakim semua
masyarakat kita yang terkait dengan Sumberdaya Mineral dirasa tidak efisien. badan diberikan kewenangan untuk
pelayaran, pertanian, penerbangan juga Maka dengan adanya badan yang ditunjuk berkoordinasi, kebijakan menjadi aspek
sangat membutuhan informasi yang oleh UU BMKG itu dimana berfungsi koordinasi kenegaraan dengan presiden.
alkurasi tentang cuaca, iklim, dan hal terkait untuk mengkoordinasikan kebijakan dan Bab 8 tentang kewajiban penggunaan
yang didalamnya. pelaksanaannya. informasi. Pemerintah dan pemangku
Artinya dari sisi itu, informasi terkait Abdul Hakim menjelaskan bahwa kepentingan lain wajib menggunakan
Meteorologi, klimatologi dan geofisika nanti ada sebuah sistem yang dibangun informasi MKG dalam penetapan
yang dalam bahasa umumnya adalah badan lain selain BMKG dengan aturan- kebijakan situasi terkait.
tentang cuaca dan iklim sangat mendasar aturan yang akan diatur secara teknis. Selanjutnya Abdul Hakim
dibutuhkan. Hal lain dalam UU yaitu mengatur menerangkan DPR dan pemerintah sangat
Hanya saja karena payung hukum terkait perizinan penelitian yang dilakukan antusias dalam mengesahkan UU ini,
adalah keberadaan BMG diatur dalam oleh warga negara asing harus dilakukan karena kita sudah membuat sebuah payung
Keppres, kemudian perintah kepada melalui prosedur yang jelas terkait dengan yang kokoh untuk melahirkan badan yang
negara untuk memberikan informasi BMKG karena informasi ini adalah dilindungi oleh UU. Tapi katanya, sebaik
terkait dengan kecuacaan dari beberapa sebuah aset sumber daya. apapun perundang-undangan tanpa ada
sektor masih tersebar dalam beberapa Kemudian dalam hal lain ditegaskan konsistensi implementasinya pemerintah
Undang-undang. Maka diharapkan dalam UU ini bahwa informasi ini ada dan peran serta masyarakat, itu tidak bisa
dengan adanya UU tentang Meteorologi, jaminan secara terus-menerus bisa diterima berjalan dengan maksimal.
Klimatologi dan geofisika diharapkan oleh masyarakat maka ada kewajiban media DPR akan mengawal bagaimana
adanya jaminan terpenuhinya informasi milik pemerintah untuk mempublikasikan pemerintah melahirkan bentuk deregulasi
yang berkesinambungan yang dibutuhkan hasil-hasil pengamatan yang dilahirkan oleh turunannya dan implementasi. Dan hal
oleh masyarakat, ataupun oleh pengambil BMKG. “ Intinya kita ingin memberikan lain perlu didukung dengan kebijakan-
kebijakan terkait dengan informasi informasi yang cepat, tepat dan kebijakan anggaran, termasuk
tersebut. akurat. Kalau kemudian sosialisasi yang memegang
Abdul Hakim mengatakan tidak ada medianya mesti peran penting. (as)
Undang-undang ini mewajibkan kepada tidak bisa,” jelas dia.
Pemerintah untuk menyiapkan informasi Ditambahkan
yang dibutuhkan seperti informasi public lagi, dalam UU ini
dan informasi khusus. ada kewajiban media
Anggota DPR RI
Informasi public adalah informasi rutin milik pemerintah
Abdul Hakim
yang harus diberikan oleh pemerintah, untuk menyiarkan.
dari F-PKS
dalam hal ini tanggungjawabnya diberikan Mengingat UU yang
kepada Badan MKG yang harus secara disetujui pemerintah
rutin memberikan informasi sebagaimana yang tadinya hanya 7
diatur perundangan. bab 58 pasal sekarang
Informasi yang sifatnya khusus berubah menjadi 17 bab
misalnya dalam sektor penerbangan, dan 105 pasal. Karena
pelayaran, sesuai dengan kebutuhan kita ingin secara
public dan masyarakat. Selain itu, dalam konf rehensif
undang-undang ini diatur secara khusus
dalam satu bab dimana agar pemerintah
telah menyiapkan dana dan informasi
tentang MKG Supaya dapat dijadikan
acuan maka ada bab khusus yang mengatur
terkait dengan kewajiban pemerintah dan
pemerintah daerah serta stakeholder lainnya
dalam memanfaatkan informasi terkait
dengan MKG yang dihasilkan oleh
pemerintah. foto: agung/parle
Itu harus dijadikan acuan dalam
mengambil kebijakan atau keputusan
penting lainnya. Misalnya di bab 7

52 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73