Page 40 - MAJALAH 94
P. 40
Belum Berpihak foto:doc.internet/desa_noyanpost.blogspot.com
Pada Daerah Kepulauan
Daerah kepulauan yang kondisi insfrastruktur masih memprihatinkan
ngembangkan infrastruktur yang Perjuangan Pemerintah Indonesia
ada di daerah yang memiliki jumlah tentang konsepsi negara kepulauan
daratan lebih luas, tanpa memper- tersebut telah diakui oleh masyarakat
hatikan infrastruktur yang ada di laut internasional secara universal dengan
terutama infrastruktur untuk daerah diterimanya pengaturan mengenai
kepulauan”, kata Alexander Litaay asas dan rezim hukum negara kepu-
saat dimintai pendapatnya mengenai lauan (Archipelagic State) dalam Bab
RUU tentang Percepatan Pembangu- IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut
nan Daerah Kepulauan. Tahun 1982.
Padahal menurut Alex Litaay, da- Pengakuan secara internasional
lam Deklarasi Djuanda Pemerintah mengenai keberadaan negara kepu-
Indonesia menegaskan bahwa Indo- lauan ini, seharusnya berimplikasi ter-
nesia adalah negara kepulauan yang hadap kebijakan pembangunan nasi-
memandang wilayah laut dan darat onal yang sesuai dengan karakteristik
sebagai satu kesatuan yang utuh se- kepulauan.
bagai wilayah NKRI. Namun menurut Wakil Ketua Pan-
Sebagai negara kepulauan terse- sus RUU Percepatan Pembangunan
but kemudian diberikan landasan Daerah Kepulauan ini, sampai saat
hukum dalam sistim ketatanegaraan ini orientasi pembangunan di Indo-
Indonesia berdasarkan Undang-Un- nesia lebih memihak kepada daratan.
dang Nomor 4 Prp Tahun 1960 ten- Hal tersebut akhirnya berakibat pada
tang Perairan Indonesia. pembangunan infrastruktur seperti
Kemudian sesuai dengan Keteta- jalan raya, sarana kesehatan, sarana
pan MPR RI Nomor II/MPR/1983 pendidikan, dan lain sebagainya di
ditetapkan sebagai wawasan dalam daerah kepulauan menjadi terham-
mencapai pembangunan nasional bat.
yang mencakup perwujudan nusanta- “Anggaran di APBN pun untuk
ra sebagai satu kesatuan politik, eko- perhubungan darat lebih tinggi dari
nomi, sosial budaya, dan pertahanan laut dan itu tidak adil. APBN sektor
keamanan. perhubungan laut bila dibandingkan
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 1
