Page 35 - MAJALAH 94

PENGAWASAN

ini. Dulu lima tahun saya tidak tahu backgroundnya apa. program sosialisasi electronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
Sekarang dengan elektronik ini (e-KTP, red), anytime orang sebesar Rp 1 triliun. Gamawan menekankan, tidak akan ada
bisa mengubah kartunya kalau diperlukan. Misal berubah penambahan dana lagi untuk penyelesaian program e-KTP.
status, berubah tempat tinggal, pindah domisili dan Kemendagri kata Gamawan akan memanfaatkan
sebagainya. Ini bisa kapan saja dilakukan,” ujar Gamawan anggaran awal Rp 5,8 triliun, yang belum sepenuhnya
Fauzi. digunakan. “Ini kan sebenarnya mengangkat dana yang
Gamawan sendiri menyatakan siap. Dia katakan, lama juga, di dalam Rp 5,8 triliun. Itu kan belum semuanya
pihaknya segera melakukan pendalaman atas usulan Komisi disetujui. Kekurangan Rp 1 triliun itu yang kita minta lagi,”
II DPR itu. Jika sudah siap, barulah mulai memikirkan revisi kata Gamawan.
UU Nomor 23/2006. Revisi pun hanya terkait dengan pasal Selain itu, Gamawan juga memastikan program e-KTP
yang mengatur masa berlakunya e-KTP. tidak akan berpengaruh pada proses pemekaran wilayah.
“Mungkin akan kita revisi, mungkin dua, tiga, empat, Sebab dapat dipastikan warga berusia 17 tahun sudah
pasal saja, tapi itu meringankan beban pemerintah, melengkapi syarat kependudukan. Hanya saja, pemekaran
ringankan beban rakyat. Ini sudah kita tanggapi dan kita wilayah akan berpengaruh banyak pada pembagian
janji untuk kita bahas itu,” ulasnya. cakupan administrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gamawan juga “Kalau e-KTP tidak berpengaruh. Kan kalau sudah umur
menjelaskan masalah jika ada warga yang kehilangan e-KTP. 17 dan sudah terdaftar di KK, kan bisa itu. Tapi pembagian
Secara yuridis, katanya, memang perlu lapor dulu ke polisi. saja pengaruhnya, seperti kabupaten di bagi dua, tentu akan
Hanya saja, secara teknis, pembuatan ulang fisik e-KTP bagi kita pilah kecamatan mana saja,” terangnya.
warga yang kehilangan e-KTP-nya itu cukup gampang. Berdasarkan bahan yang disampaikan Mendagri
Pasalnya, data perekaman sudah masuk data base. saat Raker dengan Komisi II DPR tanggal 27 Juni 2012,
Pencetakan ulang pun, kata Gamawan, tidak mesti di perkembangan atas pelaksanaan program E-KTP sampai
daerah domisili seperti yang tercantum di e-KTP. “Misal tanggal 26 Juni 2012 adalah, dari target sebesar 172 juta,
punya saya hilang di Cianjur, datang ke Jakarta, keluar sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 hasil pelayanan
status kita, cetak itu. Datang saja, rekam, keluar, cetak. Cuma perekaman e-KTP secara nasional sudah mencapai
memang untuk kepastian harus ada surat keterangan 101.575.236 wajib KTP, dan realisasi pencetakan e-KTP
kehilangan dari polisi,” ujarnya. sampai tanggal 26 Juni 2012 baru mencapai 65 juta dalam
Dalam kesempatan itu pihaknya juga meminta Komisi II bentuk blangko yang sudah dilengkapi dengan chip dan 35
DPR, untuk segera mencairkan sisa anggaran pelaksanaan juta dalam bentuk sudah dipersonalisasi.
Hasil pelayanan perekaman e-KTP perhari menurut
Mendagri sudah mencapai sekitar 1 juta wajib KTP. Untuk
mencapai target 172 juta wajib KTP, masih tersisa sekitar 71
juta wajib KTP, akan diperlukan waktu pelayanan perekaman
e-KTP sekitar 71 sampai dengan 100 hari, sedangkan waktu
yang masih tersedia sampai akhir tahun 2012 adalah sekitar
180 hari.
Selanjutnya dari aspek anggaran, kata Mendagri,
dapat dilaporkan bahwa untuk penyelesaian pencetakan
dan penerbitan e-KTP dengan target 172 juta diperlukan
anggaran sebesar Rp. 2,725 triliun, sedangkan anggaran
yang tersedia pada tahun 2012 baru sejumlah Rp. 1,680
triliun, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.
1,045 triliun.
Anggaran sebesar Rp. 1,045 triliun tersebut, tambah
Mendagri, merupakan bagian dari kontrak tahun jamak,
yang belum terserap pada tahun anggaran 2011, namun
telah kami usulkan kembali kepada Menteri Keuangan
untuk dianggarkan pada APBN-P tahun 2012.
Mendagri menjelaskan, dalam hal ini Menteri Keuangan
meminta agar diaudit terlebih dahulu oleh BPKP, dan
permintaan tersebut sudah dipenuhi, akan tetapi dalam
APBN-P tahun 2012 belum tersedia. “Berdasarkan hal
tersebut, kami mengharapkan dapat ditampung pada APBN
Suasana rapat Komisi II DPR dengan Mendagri tahun 2012,”tegas Mendagri Gamawan Fauzi. (nt)

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |