Page 30 - MAJALAH 94

daerah harus benar-benar diperhatikan dukungan prasarana, sarana dan tanpa dukungan SDM yang baik. SDM
untuk menjaga jangan sampai anggaran yang memadai baik dari pendidikan yang ada di birokrasi baik
kepentingan politik lebih menonjol pemerintah pusat maupun daerah. di pusat maupun di daerah, di lembaga
dibandingkan dengan kepentingan Wajib belajar 12 tahun yang baik pendidikan sebagai pendidik dan
dan tujuan pendidikan itu sendiri. hanya mungkin terlaksana dengan tenaga kependidikan harus memiliki
Dengan memperhatikan hal itu, maka baik apabila didukung dengan kompetensi profesional yang sesuai
pelaksanaan wajib belajar 12 tahun anggaran serta sarana prasarana yang dengan tugas dan tanggung jawabnya.
tidak bisa dipaksakan dengan dalih memadai. Dari mana sumbernya? Yang paling utama adalah kinerja
kepentingan nasional meskipun Amanat Undang-undang Dasar 1945 mereka harus menampilkan kinerja
secara politis pemerintah daerahnya yang sudah menetapkan besaran kependidikan secara profesional
menyatakan siap. Pertimbangan yang anggaran 20 persen APBN/APBD yang dilandasi pemahaman dan
matang dengan memperhatikan harus dilaksanakan dengan sebaik- penghayatan terhadap filsafat dan
kondisi lokal itu harus menjadi baiknya melalui keputusan politik konsep-konsep pendidikan/pedagogik.
landasan dalam perencanaan dan dan kebijakan yang tepat dengan Dengan demikian, maka semua SDM
pelaksanaan operasionalnya. Dengan pengawasan yang efektif. Anggaran yang mengemban amanat pelaksanaan
demikian akan terjadi pembangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, wajib belajar 12 tahun seyogianya
SDM dalam keseimbangan dan serta sarana yang akan dibangun harus berada dalam koridor pendidikan
keharmonisan antara lokal dan benar-benar dimanfaatkan dengan secara benar.
nasional. tepat sasaran secara efektif dan efisien.
Sekali lagi diingatkan agar semua Kedelapan, perlu disertai sengan
Keempat, perlu dukungan sarana dan anggaran untuk menunjang alternatif model pembelajaran.
dan komitmen politik. Pelaksanaan ini harus berada dalam koridor Dalam kenyataannya, tidak semua
wajib belajar 12 tahun memerlukan paradigma pendidikan. peserta didik memiliki akses ke
komitmen dan dukungan politik satuan pendidikan menengah baik
yang kuat dari para politisi baik Keenam, dukungan manajemen SMK maupun SMA karena berbagai
legislatif maupun eksekutif di tingkat Unsur manajerial mulai dari tingkat alasan dan kondisi seperti jarak
pusat dan daerah. Dukungan dan nasional, regional, lokal, hingga antara tempat tinggal dan lokasi
komitmen itu harus merupakan wujud institusional harus dibangun dengan sekolah, kondisi lingkungan, kondisi
keberpihakan kepada rakyat sebagai sebaik dan seefektif mungkin dengan fisik, tuntutan lingkungan, dsb. Untuk
subyek dalam upaya mewujudkan tetap berbasis pada paradigma itu perlu disiapkan alternatif model
amanat dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Sebagai dan strategi pembelajaran yang
kehidupan yang lebih baik. Dukungan konsekuensinya, maka manajemen memberi peluang kepada mereka
dan komitmen politik itu merupakan pendidikan merupakan suatu yang karena sesuatu hal sulit untuk
landasan bagi pembuatan kebijakan keniscayaan dalam menunjang menjangkau sekolah menengah.
dan pengembangan program terwujudnya program wajib belajar Misalnya model pembelajaran belajar
serta pengawasan pelaksanaannya. 12 tahun dalam paradigma berfikir jarak jauh sebagaimana sudah
Penetapan perundang-undang sebagai dan bertindak lokal sekaligus diterapkan di Universitas Terbuka,
payung hukum dalam penetapan global. Manajemen pendidikan SMP Terbuka. Program Kejar Paket
kebijakan dan program harus harus terbangun dalam paradigma A untuk setara jenjang SD, paket B
sedemikian rupa dibangun dalam disiplin ilmu yang mandiri berbasis untuk setara jenjang SMP, dan paket
tatanan yang berbasis paradigma ilmu pendidikan, diaktualisasikan C untuk yang setara jenjang Sekolah
dan kepentingan pendidikan sebagai oleh personil yang profesional Menengah. Program alternatif
amanat konstitusi. Pelaksanaan wajib dan memberikan layanan berbasis ini perlu dikembangkan secara
belajar 12 tahun harus mendapat nilai-nilai pedagogik Hal ini terencana sebagai program yang
jaminan sebagai proses yang berbasis mengandung makna bahwa para bersifat sumpelenter (penambah),
pendidikan dan betul betul menjamin manajer pendidikan harus profesional komplementer (pelengkap), atau
tercapainya tujuan pendidikan dengan memahami, menghayati, dan substitusi (pengganti) dari program
menengah dengan kualitas yang mengamalkan manajemen pendidikan. konvensional.
diharapkan. . Demikianlah sekedar sumbang
Ketujuh, dukungan Sumber Daya saran bagi suksesnya pelaksanaan
Kelima, dukungan sarana dan Manusia Pendidikan. Program wajib wajib belajar 12 tahun atau Sekolah
anggaran yang memadai. Pelaksanaan belajar 12 tahun betapapun bagusnya, Menengah Universal. Semoga
wajib belajar 12 tahun perlu mendapat tidak akan terlaksana dengan baik sukses.***
Prof. DR. H. Mohamad Surya: Pengamat Pendidikan/Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Periode 1998-2003/Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI,
mewakili Provinsi Jawa Barat

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | 1