Page 29 - MAJALAH 94

SUMBANG SARAN

hanya beberapa mata pelajaran. profesional. Hal paling mendasar ada kepastian bahwa wajib belajar
Dalam pengaruh paradigma ”neo- adalah kepedulian dan komitmen pendidikan dasar sembilan tahun telah
,
liberalisme” pendidikan dipandang politik dari pihak legislatif dan eksekutif tuntas terutama dari sudut pandang
sebagai ”komoditas” dan telah untuk mengembalikan pendidikan paradigma pendidikan. Jangan sampai
keluar jauh dari habitatnya sebagai nasional ke habitatnya. wajib belajar 12 tahun yang status
”pelayanan publik” Pendidikan Prof. HAR Tilaar (2002) hukumnya masih “sunat” atau fakultatif
.
diperlakukan sebagai satu alat menyebutnya pedagogik dipaksakan, sementara wajib belajar
produksi laksana pabrik yang transformatif sebagai landasan pendidikan dasar sembilan tahun yang
mengolah bahan mentah untuk dalam revitalisasi pendidikan nasional hukumnya “wajib” menurut undang-
menghasilkan produk barang yang dalam menghadapi tuntutan undang belum dilaksanakan secara
dapat dijual. Dalam keadaan ini, perubahan di era globalisasi.. Dengan tuntas.
pendidikan dianggap sebagai barang demikian pendidikan nasional akan
dagangan yang harus masuk ke pasar menghasilkan sumber daya manusia Ketiga, harus terwujud dalam
bebas. Terjadilah kompetisi dalam yang berkualitas dalam menghadapi kerangka nasional yang berbasis
penjualan sehingga yang terjadi tantangan masa depan yang makin keragaman lokal. Sebagaimana
adalah hanya orang berduit yang kompleks tanpa kehilangan jatidirinya. dimaklumi bahwa Pancasila, Undang-
dapat menikmati pendidikan. Guru Dikatakan bahwa: ”Pedagogik undang Dasar 1945, Negara Kesatuan
diperlakukan sebagai tenaga kerja transformatif berfokus kepada individu Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka
yang harus tunduk sebagai pekerja yang partisipatif di dalam perubahan Tunggal Ika merupakan empat pilar
yang diukur dengan produk-produk sosial.. Tujuannya ialah menyadarkan sebagai penopang yang kokoh bagi
kuantitatif dalam bentuk nilai ujian dan mengembangkan potensi individu terwujudnya jiwa, semangat, dan nilai
nasional. Guru direkrut atas dasar dalam kehidupan bermasyarakat. kebangsaan Indonesia. Wajib belajar
kontrak dengan bayaran murah Peserta didik adalah subyek yang 12 tahun harus berada dalam kerangka
tanpa memperhatikan aspek kualitas partisipatif dan antisipatif di dalam empat pilar tersebut dan mampu
profesionalnya. Guru telah kehilangan perubahan sosial. Lembaga pendidikan terwujud dalam proses dan hasilnya.
hak azasinya karena penyempitan adalah lembaga dekonstruksi dan Sementara itu kita maklum bahwa
makna guru dari ”pendidik” menjadi sekaligus rekonstruksi sosial” (H.A.R bangsa dan negara kita terbangun
.
”tukang” Lebih gawat lagi kalau Tilaar, 2002). di atas keragaman daerah atau lokal
pendidikan telah menjadi komoditas yang menjadi bagian yang utuh bagi
politik den gan motivasi kepentingan Kedua, tuntaskan wajar dikdas berdirinya Republik Indonesia dengan
politik tertentu. 9 tahun. Amanat undang-undang seluruh warganya. Setiap daerah
Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun Dasar 1945 menyatakan bahwa memiliki keragaman dalam berbagai
atau PMU dalam kerangka pendidikan “setiap warga negara wajib mengikuti aspek antara lain geografis, demografis,
nasional harus berada dalam habitat pendidikan dasar dan pemerintah historis, ekonomi, sosial, kultural,
pedagogik sesuai dengan cita-cita nilai wajib membiayainya” (pasal 31 ayat 2). agama, etnis, bahasa, dsb. Dalam
luhur yang telah digariskan oleh para Dalam kaitan ini, apakah pemerintah melaksanakan wajib belajar 12 tahun
pendiri negeri ini sebagaimana tersurat telah melaksanakan amanat ini, dalam ini, kondisi keragaman lokal harus
dan tersirat dalam konstitusi dan arti apakah wajib belajar pendidikan benar-benaqr diperhatikan dalam
ketentuan hukum lainnya. Pendidikan dasar sembilan tahun sudah tuntas perencanaan dan operasionalnya. Ada
nasional (termasuk wajib belajar 12 dilaksanakan? Dan apakah ketuntasan daerah yang memiliki infrastruktur
tahun) harus berada dalam koridor ini telah mencapai tujuan pendidikan yang baik, dan ada pula yang kondisi
filosofi dan paradigma pendidikan dasar baik dalam amanat perundang- infrastrukturnya kurang mendukung.
yang sejati, lalu dilaksanakan dalam undangan maupun makna pendidikan Demikian pula ada daerah yang
tatanan manajerial dan operasional yang sebenarnya. Ataukan baru berupa memiliki sumber daya ekonomi yang
di bawah tangan-tangan profesional jargon-jargon politik dalam bentuk kuat, sementara ada daerah yang
secara proporsional. Meskipun target kuantitatif. Pemerintah dan kondisi ekonominya lemah. Ada daerah
pendidikan merupakan kepentingan pemerintah daerah jangan terlalu yang penduduknya padat dan ada
dan tanggung jawab semua unsur tergesa-gesa menyatakan bahwa wajib daerah yang penduduknya jarang dan
masyarakat, namun tidak berarti belajar pendidikan dasar sudah tuntas tersebar dengan jarak yang cukup jauh.
semua dapat ikut langsung mengurus hanya untuk memenuhi kepentingan Disamping itu harus pula
pendidikan, tetapi penanganannya politik. dipertimbangkan berbagai kearifan
harus dilakukan secara proporsional Ungkapan di atas menyiratkan lokal sebagai sumber kekuatan dalam
oleh tangan-tangan yang memiliki bahwa melaksanakan wajib belajar melaksanakan program ini. Faktor
kewenangan secara formal dan 12 tahun harus dilaksanakan setelah politik terutama dalam era otonomi

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |