Page 31 - MAJALAH 94

PENGAWASAN

ehadiran Rintisan Sekolah terkait Undang Undang Sistem daerah menyelenggarakan sekurang-
Bertaraf Internasional (RSBI) Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) kurangnya satu satuan pendidikan
ditengah masyarakat tidak pasal 50 ayat (3) terhadap pasal 31 pada semua jenjang pendidikan
Khanya membawa manfaat UUD 1945 tentang dasar hukum RSBI untuk dikembangkan menjadi
tetapi juga polemik ditengah kalangan. sedang disidangkan MK. Dimana satuan pendidikan yang bertaraf
.
Bahkan banyak yang menilai RSBI didalam gugatannya Tim Advokasi Anti internasional” Karena itu keberadaan
cenderung diskriminatif bahkan sejak Komersialisasi Pendidikan meminta RSBI/SBI berdasarkan pasal 50 ayat
awal proses pendaftarannya. RSBI/SBI dibatalkan, (3) tersebut merupakan beantuk
Salah satunya bisa dilihat dari Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun kesalahan dan kekeliruan Pemerintah
proses pendaftaran sekolah RSBI 2003 tentang Sistem Pendidikan dalam menjabarkan makna amanat
(jenjang SMA) yang mendahului proses Nasional (UU Sisdiknas) berbunyi Pembukaan UUD 1945 untuk
penerimaan peserta didik baru (PPDB) “Pemerintah dan/atau pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.
dari waktu yang telah ditetapkan. Rohmani (F-PKS)
Misalnya saja proses PPDB di SMAN 13
RSBI Jakut, berakhir pada 14-16 Juni
lalu, padahal sesuai jadwal jenjang
SMA di wilayah DKI Jakarta baru akan
dimulai pada 6 Juli mendatang.
Perlakuan diskriminasi pada PPDB
RSBI juga nampak dari sejumlah syarat
yang berbeda dengan proses PPDB
di sekolah-sekolah reguler. Di RSBI,
penerimaan siswa ditentukan oleh nilai
Ujian Nasional (UN), dan nilai hasil ujian
tulis. Untuk nilai UN, diberikan bobot
sebesar 40 persen, dan hasil ujian tulis
bobotnya sebesar 60 persen yang
berasal dari empat mata pelajaran,
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA,
dan IPS. Belum lagi nilai rapor yang
rata-rata harus memiliki nilai 7. Padahal
di sekolah reguler tidak ada prasyarat
yang rumit.
Polemik yang ada akhirnya
mencuat hingga sejumlah kelompok
masyarakat menyampaikan
gugatannya ke Mahkamah Konstitusi
Rinto Subekti(F-PD)
Kehadiran RSBI

Solusi atau Masalah

“sebelum adanya standarisasi, kabupaten dan kota diharapkan tidak
tergesa-gesa menggalakkan Program Rintisan Sekolah Berbasis Internasional
(RSBI) atau Sekolah berbasis International SBI.
Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
yang setara, untuk itu pihaknya meminta setiap kabupaten dan Kota fokus
menyelesaikan Program Sekolah Standart Nasional SSN. “ (Rinto Subekti)

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |