Page 34 - MAJALAH 94

Mayoritas anggota Komisi II DPR setuju e-KTP dengan Malik menambahkan, rencana tersebut patut didukung
basis data iris mata dan sidik jari harus bisa berlaku seumur mengingat proyek pembuatan e-KTP menelan biaya sangat
hidup. Hal ini disebabkan karena data yang tersimpan atau besar, lebih dari Rp5,8 triliun. Jumlah itu belum termasuk
terdaftar adalah data yang bisa digunakan dalam waktu dana tambahan yang harus dikeluarkan negara tiap tahun
panjang. untuk memperpanjang lisensinya.
Tetapi ada kendala regulasi yang terkait dengan ini, Karena itu, tandas Malik, jika e-KTP hanya berlaku lima
yakni UU No. 23/2006 pasal 64 ayat (4) huruf (a) bahwa masa tahun, negara harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp 5
berlakuknya KTP hanya 5 tahun dan pasal 63 ayat (5) yang triliun tiap periode. “Padahal, data dalam e-KTP bisa di-
mewajibkan perpanjangan KTP jika sudah berakhir masa update tanpa harus membuat proses dari awal lagi,” ujarnya.
berlakunya. Kecuali yang berumur 60 tahun diberikan KTP Sementara itu gagasan Komisi II DPR agar agar e-KTP
seumur hidup sebagaimana pasal 64 ayat (5).
“Oleh karena itu, jika e-KTP disepakati untuk digunakan
seumur hidup, maka UU No. 23/2006 tentang Adminduk
harus direvisi,” tegas Agun.
Sementara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai foto:doc.internet/ sragenpos.com
Golkar Nurul Arifin yang juga salah seorang penggagas
eKTP seumur hidup itu mengemukakan, keuntungan lain
yang mencuat jika e-KTP diberlakukan seumur hidup adalah
‘hemat anggaran’. Jumlah penduduk wajib KTP adalah 172
juta. Jika 172 juta dikalikan Rp. 4.586 (harga lisensi Afis),
maka diperoleh anggaran Rp. 788.792.000.000.
“Itulah yang bisa dihemat jika e-KTP bisa diberlakukan
seumur hidup. Jika Mendagri mau membuat sejarah dalam
pemerintahannya, harus ada keberanian untuk menerapkan
e-KTP seumur hidup,” ujarnya.
Ia menambahkan selain menghemat anggaran negara,
jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi
menerapkan usulan itu (e-KTP seumur hidup-red), itu akan
menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinannya.
“Kalau Mendagri mau membuat sejarah dalam
pemerintahannya, harus ada keberanian untuk menerapkan
e-KTP seumur hidup,” kata Nurul.
Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa, jika
usulan itu disepakati semua pihak, maka Undang-Undang foto:doc.internet/ sorotnews-online.blogspot.com
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
perlu direvisi terlebih dulu. Dalam Pasal 64 UU itu diatur
masa berlaku KTP hanya 5 tahun. KTP seumur hidup hanya
diberikan kepada warga berumur 60 tahun.
Politisi Partai Golkar itu optimistis pemerintah bisa
merampungkan pendataan hingga pencetakan 172 juta
e-KTP hingga akhir tahun 2012. Berdasarkan data dari
Kemendagri, perekaman sudah mencapai 101.575.236
warga hingga 26 Juni 2012. Dengan demikian, tersisa sekitar
71 juta warga yang belum terdaftar. Suasana pembuatan e-KTP
“Saya optimistis pemerintah dapat mengejar targetnya berlaku seumur hidup, disambut Mendagri Gamawan Fauzi.
karena ini juga pertaruhan mereka. Datanya kan juga akan Jadi, warga nantinya tidak perlu repot-repot mengurus
digunakan sebagai data pemilih Pemilu 2014 ,” ujar Nurul. e-KTP setiap lima tahun sekali.
Sementara itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FPKB) Gamawan sendiri mengaku heran, mengapa di UU
DPR juga mendukung rencana penerapan e-KTP seumur Nomor 23/2006 diatur masa berlaku e-KTP hanya lima
hidup. Meski begitu, anggota Komisi II DPR dari FPKB Malik tahun. Padahal, lanjutnya, lebih hemat jika e-KTP berlaku
Haramain, mengingatkan, meski berlaku seumur hidup, seumur hidup. Kalau toh ada perubahan identitas, seperti
update data tetap harus dilakukan dalam periode tertentu. pindah domisili, warga yang bersangkutan bisa mengurus
“Misalnya, lima tahun sekali di-update karena mungkin perubahan itu setiap saat.
ada perubahan data kependudukan seseorang,” ujarnya. “Namanya ID card. Kalau ID card ya seumur hidup kartu

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |