Page 39 - MAJALAH 94
P. 39
LEGISLASI
Pemerintah Pusat
Belum Berpihak
Pada Daerah Kepulauan
N egara Kesatuan Re- Anggota Komisi II DPR Alex Litaay (F-PDIP)
publik Indonesia yang
diproklamasikan 17
Agustus 1945 secara
geografis merupakan
kepulauan
negara
yang terdiri dari pu-
lau-pulau besar dan
pulau-pulau kecil.
Menurut perhi-
tungan Dirjen Pe-
nataan Ruang Depkimpraswil pada
1982 ada 17.508 pulau. Dimana 5.707
pulau mempunyai nama dan 11.801
pulau tak bernama dengan garis pan-
tai sepanjang 108.000 km serta luas
wilayah perairan mencapai 7,9 juta km
persegi. Hal ini membuktikan bahwa
wilayah perairan RI lebih luas dari da-
ratan dengan perbandingan menca-
pai 1 : 3.
Secara umum daerah kepulauan
memiliki karakteristik khas, dima-
na luas wilayah laut lebih luas dari
wilayah darat dengan komunitas ma-
syarakat yang tersegregasi berdasar-
kan teritorial pulau.
Sampa saat ini daerah kepulauan
belum mendapat perhatian yang
serius dari pemerintah pusat, sehing-
ga mengalami kendala dalam penye-
lenggaraan pemerintahan, pelaksa-
naan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.
“Pemerintah masih sibuk me-
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
